Peraturan Menteri Nomor 53 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. 2. Subdomain adalah alamat internet yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu, merupakan turunan dari Nama Domain yang dikelola oleh pengguna Nama Domain terkait. 3. Pengelolaan Nama Domain adalah proses pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Nama Domain yang diselenggarakan oleh masing – masing Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA sesuai dengan kewenangannya. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. 5. Registri Nama Domain adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan Pengelolaan Sistem Elektronik. 6. Registrar Nama Domain mil.id adalah Panglima Tentara Nasional INDONESIA, yang dapat menyediakan jasa pendaftaran Nama Domain bagi satuan kerja di lingkungan Tentara Nasional INDONESIA. 7. Pengguna Nama Domain mil.id adalah satuan kerja di lingkungan Tentara Nasional INDONESIA yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan Nama Domain kepada Registrar Nama Domain mil.id. 8. Pengguna Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan adalah satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Maksud dan tujuan Peraturan Menteri ini untuk memberikan kepastian hukum dalam Pengelolaan Nama Domain di masing-masing Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA sesuai dengan kewenangannya.

(1) Dalam pengelolaan Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan, Menteri menunjuk : a. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan sebagai Pengelola Administrasi Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan; dan b. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertahanan sebagai Pengelola Teknis Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan. (2) Pengelolaan Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pengguna Nama Domain bertanggung jawab terhadap penggunaan Nama Domain yang didaftarkan atas nama dirinya. (2) Pengguna Nama Domain dapat mengelola Subdomain sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal terjadi perubahan data Pengguna Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan, maka Pengguna Nama Domain wajib memberitahukan kepada Pengelola Nama Domain instansi penyelenggara negara. (4) Dalam hal terjadi perubahan data Pengguna Nama Subdomain di lingkungan Kementerian Pertahanan, maka Pengguna Nama Subdomain wajib memberitahukan kepada Pengelola Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan. (5) Dalam hal terjadi perubahan data Penggunaan Nama Domain mil.id, maka Pengguna Nama Domain wajib memberitahukan kepada Registrar Nama Domain mil.id.

(1) Penyelesaian perselisihan Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan dilakukan oleh Pengelola administrasi Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan. (2) Penyelesaian perselisihan Nama Domain mil.id di satuan jajaran Tentara Nasional INDONESIA dilakukan oleh Pengelola Nama Domain mil.id.

(1) Pengelola Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Registrar Nama Domain mil.id agar menyampaikan laporan secara berkala maupun secara insidensial hasil evaluasi, saran, dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Menteri. (2) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun. (3) Laporan insidensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai kebutuhan.

Segala pendanaan yang diakibatkan dari Pengelolaan Nama Domain di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada anggaran Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional INDONESIA.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Oktober 2014 MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, PURNOMO YUSGIANTORO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN