PERDA

Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2019 tentang BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT

PERDA Nomor 40 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Article 5

Correction

(1) Bantuan Hukum merupakan hak bagi seluruh Masyarakat di Daerah yang sedang menghadapi masalah hukum. (2) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari: a. Masyarakat Umum; dan b. Masyarakat Miskin. (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, tata usaha negara dan lainnya yang terdiri dari: a. Non litigasi untuk Masyarakat Umum; dan b. Non Litigasi dan Litigasi untuk Masyarakat Miskin.

Article 6

Correction

Bantuan Hukum Non Litigasi kepada Masyarakat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi: a. Penyuluhan Hukum; b. Mediasi; c. Konsultasi Hukum; d. Pengaduan Hukum; dan e. Pendampingan Hukum di luar Pengadilan.

Article 7

(1) Wali Kota dapat mendorong terbentuknya Organisasi Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang- undangan dalam melakukan Bantuan Hukum di Daerah. (2) Dalam rangka perluasan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Umum, khususnya yang bersifat Non-Litigasi, Wali Kota dapat menjalin kerjasama dengan Akademisi Hukum pada Perguruan Tinggi, Praktisi Hukum, dan Aparat Penegak Hukum.

Article 8

(1) Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b diberikan dengan cara Non Litigasi dan Litigasi. (2) Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) meliputi sebagai berikut: a. Penyuluhan Hukum; b. Konsultasi Hukum; c. Investigasi Perkara; d. Penelitian Hukum; e. Mediasi; f. Negosiasi; g. Pemberdayaan Masyarakat; h. Pendampingan Hukum di luar Pengadilan; dan i. Drafting Dokumen Hukum. (3) Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1) yaitu Pendampingan Hukum di dalam Pengadilan untuk tingkat pertama, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali perkara Hukum Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara, meliputi sebagai berikut: a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan; dan b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan. (4) Pemberian Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut Surat Kuasa Khusus.

Article 9

Ketentuan lebih lanjut terkait Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin diatur dalam Produk Hukum Daerah yang mengatur tentang Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin.

Article 10

Pelaksana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara di lingkup Bagian Hukum Sekretariat.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Article 11

Correction

Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (2) huruf a berhak: a. mendapatkan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 secara cuma-cuma; b. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan c. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik.

Article 12

Correction

Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (2) huruf a wajib : a. mengisi Form Konsultasi Hukum yang disediakan oleh Pemberi bantuan hukum; b. menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapinya; dan c. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

Article 13

Pemberi bantuan hukum berhak : a. bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang- undangan; b. mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; c. mendapatkan perlindungan terhadap : 1. kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya memberi bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum; 2. kerahasiaan hubungannya dengan Penerima bantuan hukum; dan 3. keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melakukan pemberian bantuan hukum. d. Pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya memberikan bantuan hukum kepada Penerima bantuan hukum, kecuali Pemberi bantuan hukum telah melanggar kode etik yang seharusnya ditaati sesuai peraturan perundang-undangan; dan e. mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Article 14

Pemberi bantuan hukum wajib : a. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan b. melayani Penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip- prinsip pelayanan publik.

BAB IV

KEGIATAN PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Article 15

Correction

Kegiatan Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk Masyarakat adalah sebagai berikut: a. Bantuan Hukum Keliling; dan b. Kegiatan Pendukung Bantuan Hukum.

Article 16

Correction

(1) Bantuan Hukum Keliling merupakan kegiatan rutin untuk memberikan layanan berupa konsultasi hukum dan pengaduan hukum secara cuma-cuma kepada Masyarakat Umum yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Pemberi Bantuan Hukum. (2) Lokasi Bantuan Hukum Keliling dapat dilaksanakan dengan cara mendirikan unit layanan yang mudah untuk diakses oleh Mayarakat Umum, antara lain: a. Pasar Tradisional; b. Pertemuan Moda Transportasi Umum; c. acara car free day; atau d. acara-acara yang diadakan oleh Pemerintah Daerah. (3) Sasaran diadakannya Bantuan Hukum Keliling adalah agar Masyarakat Umum mendapatkan informasi dan solusi terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi dan khususnya memberikan akses kepada Masyarakat Miskin yang memerlukan Bantuan Hukum.

Article 17

(1) Kegiatan Pendukung yang diadakan untuk mendukung kegiatan Bantuan Hukum kepada Masyarakat adalah sebagai berikut: a. Bantuan Hukum On-Line yang tercantum pada Website www.jdih.tangerangkota.go.id yang telah terintegrasi dengan website TNG LIVE; b. Pojok Layanan Konsultasi dan Pengaduan Hukum; dan c. Penyuluhan Hukum. (2) Bantuan Hukum yang diberikan pada Bantuan Hukum On- Line yang tercantum pada Website www.jdih.tangerangkota.go.id yang telah terintegrasi dengan website TNG LIVE, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a ditujukan kepada Masyarakat Umum dalam bentuk konsultasi dan pengaduan hukum. (3) Bantuan Hukum yang diberikan pada Pojok Layanan Konsultasi dan Pengaduan Hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b kepada Masyarakat Umum maupun Masyarakat Miskin dapat dilakukan di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah atau Kantor Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pelayanan publik. (4) Bantuan Hukum yang diberikan di Pojok Layanan Konsultasi dan Pengaduan Hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dapat berupa Mediasi para pihak dan/atau pendampingan hukum di luar pengadilan. (5) Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum Masyarakat di Daerah yang dapat dilakukan di kecamatan, kelurahan, dan Sekolah-sekolah.

Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2019 tentang BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

Article 9

BAB Keempat

Article 10

BAB III

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB IV

Article 15

Article 16

Article 17

BAB Kesatu

Article 15

BAB Kedua

Article 16

BAB Ketiga

Article 17

BAB V

Article 18

BAB VI

Article 19

BAB VII

Article 20

BAB VIII

Article 21