Correct Article 7
PERDA Nomor 40 Tahun 2019 | Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2019 tentang BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT
Current Text
(1) Wali Kota dapat mendorong terbentuknya Organisasi Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan perundang- undangan dalam melakukan Bantuan Hukum di Daerah.
(2) Dalam rangka perluasan Bantuan Hukum kepada Masyarakat Umum, khususnya yang bersifat Non-Litigasi, Wali Kota dapat menjalin kerjasama dengan Akademisi Hukum pada Perguruan Tinggi, Praktisi Hukum, dan Aparat Penegak Hukum.
Your Correction