PERDA

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK

PERDA Nomor 10 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Article 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah Kota Depok merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD Kota Depok merupakan Sekretariat DPRD Tipe A; c. Inspektorat Daerah Kota Depok merupakan Inspektorat Daerah Tipe A; d. Dinas Daerah Kota Depok, terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pendidikan; 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4. Dinas Perumahandan Permukiman Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan Bidang Pertanahan; 5. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum; 6. Dinas Pemadam Kebakaran dan PenyelamatanTipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran; 7. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Sosial; 8. Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Tenaga Kerja dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Transmigrasi; 9. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pangan serta Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pertanian, Bidang Kelautan dan Perikanan; 10. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Lingkungan Hidup dan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Kehutanan; 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Administasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 12. Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; 13. Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perhubungan; 14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Persandian, dan Bidang Statistik; 15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Penanaman Modal; 16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kearsipan dan Bidang Perpustakaan; 17. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan WajibBidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 18. Dinas Pemuda, Olah Raga,Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olah Raga dan Bidang Kebudayaan serta Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Pariwisata; 19. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Perdagangan dan Bidang Perindustrian; e. Badan Daerah terdiri dari : 1. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Perencanaan, dan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan; 2. Badan KeuanganDaerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang Keuangan; 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA DEPOK

BAB II

Article 2

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB V

Article 9

Article 10

BAB VI

Article 11

BAB VII

BAB VIII

Article 13

BAB IX

Article 14

BAB X

Article 15

Article 16

Article 17

BAB XI

Article 18