Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN D...

Article 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD, merupakan Sekretariat DPRD Tipe A; c. Inspektorat Daerah, merupakan Inspektorat Daerah Tipe A; d. Dinas Daerah, terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan; 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum bina marga dan pengairan; 4. Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum cipta karya dan penataan ruang, Urusan Pemerintahan bidang pertanahan, dan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman; 5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang sosial, dan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; 6. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; 7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana. 8. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang tenaga kerja dan Urusan Pemerintahan bidang transmigrasi; 9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup; 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 13. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan; 14. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan Urusan Pemerintahan bidang persandian dan statistik; 15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah, dan Urusan Pemerintahan bidang perindustrian dan Urusan Pemerintahan bidang perdagangan; 16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang penanaman modal; 17. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan dan Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, Urusan Pemerintahan bidang pariwisata dan Urusan Pemerintahan bidang kebudayaan; 18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan Urusan Pemerintahan bidang perpustakaan; 19. Dinas Pangan dan Pertanian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan Urusan Pemerintahan bidang pangan; dan 20. Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perikanan dan Urusan Pemerintahan bidang pertanian khususnya aspek peternakan. e. Badan Daerah, terdiri dari : 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, dan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan; 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang keuangan dan aset; 3. Badan Pendapatan Daerah Tipe B, menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Pendapatan; dan 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang kepegawaian, dan pengembangan sumber daya manusia.

Article 3

(1) Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai Perangkat Daerah. (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Kecamatan Purwakarta, merupakan Kecamatan Tipe A; b. Kecamatan Pasawahan, merupakan Kecamatan Tipe A; c. Kecamatan Pondoksalam, merupakan Kecamatan Tipe A; d. Kecamatan Wanayasa, merupakan Kecamatan Tipe A; e. Kecamatan Kiarapedes, merupakan Kecamatan Tipe A; f. Kecamatan Bojong, merupakan Kecamatan Tipe A; g. Kecamatan Darangdan, merupakan Kecamatan Tipe A; h. Kecamatan Sukatani, merupakan Kecamatan Tipe A; i. Kecamatan Plered, merupakan Kecamatan Tipe A; j. Kecamatan Tegalwaru, merupakan Kecamatan Tipe A; k. Kecamatan Maniis, merupakan Kecamatan Tipe A; l. Kecamatan Jatiluhur, merupakan Kecamatan Tipe A; m. Kecamatan Sukasari, merupakan Kecamatan Tipe A; n. Kecamatan Babakancikao, merupakan Kecamatan Tipe A; o. Kecamatan Bungursari, merupakan Kecamatan Tipe A; p. Kecamatan Campaka, merupakan Kecamatan Tipe A; dan q. Kecamatan Cibatu, merupakan Kecamatan Tipe A. (3) Untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Kecamatan Purwakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibentuk kelurahan sebagai perangkat Kecamatan Purwakarta. (4) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari : a. Kelurahan Nagritengah; b. Kelurahan Nagrikidul; c. Kelurahan Nagrikaler; d. Kelurahan Ciseureuh; e. Kelurahan Purwamekar; f. Kelurahan Cipaisan; g. Kelurahan Sindangkasih; h. Kelurahan Munjuljaya; dan i. Kelurahan Tegalmunjul.

Article 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Article 5

Dalam MENETAPKAN besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas : a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; b. efisiensi; c. efektivitas; d. pembagian habis tugas; e. rentang kendali; f. tata kerja yang jelas; dan g. fleksibilitas.

Article 6

Correction

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPT. (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Urusan Pemerintahan dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Article 7

Correction

(1) Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat UPT pada Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan. (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Article 8

Selain UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdapat UPT pada Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang yang bekerja secara profesional.

Article 9

UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dibentuk dengan peraturan Bupati.

Article 10

Correction

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh staf ahli. (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli. (4) Staf ahli diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. (5) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli dilakukan oleh Bupati.

Article 11

Correction

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II/a atau jabatan tinggi pratama. (2) Sekretaris DPRD, inspektur Daerah, asisten Sekretaris Daerah, kepala dinas Daerah, kepala badan Daerah, dan staf ahli merupakan jabatan eselon II/b atau jabatan pimpinan tinggi pratama. (3) Sekretaris Inspektorat Daerah, inspektur pembantu, sekretaris dinas Daerah, sekretaris badan Daerah, kepala bagian, serta camat merupakan jabatan eselon III/a atau jabatan administrator. (4) Kepala bidang pada dinas dan badan Daerah serta sekretaris kecamatan merupakan jabatan eselon III/b atau jabatan administrator. (5) Lurah, kepala sub bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas dan badan Daerah, kepala seksi pada dinas dan badan Daerah, kepala UPT pada dinas dan badan Daerah kelas A, serta kepala seksi kecamatan, merupakan jabatan struktural eselon IV/a atau jabatan pengawas. (6) Kepala UPT pada dinas atau badan Daerah kelas B, kepala sub bagian pada UPT dinas atau badan Daerah kelas A, kepala sub bagian pada kecamatan, sekretaris kelurahan dan kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV/b atau jabatan pengawas. (7) Kepala UPT pada dinas atau badan Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (8) Kepala UPT pada dinas Daerah yang berbentuk rumah sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan. (9) Kepala UPT dinas Daerah yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan.

Article 12

(1) Selain jabatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bupati dapat mengangkat jabatan fungsional pada Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan ke dalam kelompok jabatan fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Perangkat Daerah.

Article 13

(1) Kepala Perangkat Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Sekretaris Daerah mengkoordinasikan secara administratif pelaksanaan tugas Perangkat Daerah melalui asisten Sekretaris Daerah sesuai wilayah tugasnya. (3) Hubungan tata kerja antar unit kerja yang berada di bawah Kepala Perangkat Daerah serta kelompok jabatan fungsional diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Article 14

Kepala Perangkat Daerah dan unit kerja yang berada di bawahnya, serta kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Perangkat Daerah, maupun antar Perangkat Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Article 15

Correction

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Article 16

Correction

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang dibentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum diundangkan. (3) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 4) menjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Article 17

Rumah sakit Daerah tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan PRESIDEN tentang organisasi dan tata hubungan kerja rumah sakit Daerah serta pengelolaan keuangannya.

Article 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

Article 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Article 20

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai bulan Januari tahun 2017.

Article 21

Correction

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku : a. Peraturan Daerah Kabupaten Puwakarta Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 11); b. Peraturan Daerah Kabupaten Puwakarta Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 9); c. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 1); d. Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 4), kecuali ketentuan yang mengatur mengenai urusan kesatuan bangsa dan politik serta rumah sakit daerah; e. Peraturan Daerah Kabupaten Puwakarta Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 12); f. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 Nomor 16); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

Article 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta. Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 4 November 2016 BUPATI PURWAKARTA, Ttd. DEDI MULYADI Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 4 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA, Ttd. Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 9 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT : (9/278/2016)

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAHKABUPATEN PURWAKARTA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

BAB V

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB VI

Article 15

BAB VII

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB VIII

Article 21

Article 22

Article 23