PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

PERDA Nomor 5 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Article 7

Correction

Penerima bantuan hukum berhak : a. Mendapatkan bantuan hukum sampai perkaranya berkekuatan hukum tetap; b. Mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma; c. Mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum; dan Mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip- prinsip pelayanan publik.

Article 8

Correction

Penerima Bantuan Hukum Wajib : a. Mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum; b. Menyampaikan informasi yang benar dan bukti-bukti yang sah tentang permasalahan hukum yang sedang dihadapi; dan c. Membantu kelancaran pemberian bantuan hukum.

Article 9

Pemberi bantuan hukum berhak : a. Mendapatkan bantuan pendanaan dalam menjalankan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan; b. Untuk bebas mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Mencari dan mendapatkan informasi, data, dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lainnya yang berhubungan dengan tugasnya; dan d. Mendapatkan perlindungan terhadap : 1) Kemungkinan pemeriksaan dan/atau penyitaan terhadap dokumen yang diperoleh dan/atau dimilikinya sehubungan dengan tugasnya; 2) Kerahasian hubungannya dengan penerima bantuan hukum; dan 3) Keselamatan diri dan/atau keluarganya karena melaksanakan tugasnya.

Article 10

Pemberi bantuan hukum wajib : a. memberikan bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum hingga permasalahannya selesai atau telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap perkaranya; b. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari penerima bantuan hukum, kecuali ditentukan oleh peraturan perundang- undangan; c. melayani penerima bantuan hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik; d. melaporkan perkembangan tugasnya kepada Perangkat Daerah yang membidangi hukum pada akhir tahun anggaran, meliputi : 1) Perkembangan penanganan perkara; 2) Penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan 3) Penggunaan anggaran. e. memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku, dan pekerjaan serta latar belakang politik penerima bantuan hukum dan prinsip independen.

Article 11

Article 12

(1) Kelengkapan permohonan Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat: a. data diri Penerima Bantuan Hukum; dan b. uraian singkat mengenai pokok persoalan atau perkara yang dimohonkan Bantuan Hukum. (2) Data diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi Penerima Bantuan Hukum yaitu: a. nama lengkap; b. tempat dan tanggal lahir; c. alamat terkini; dan d. pekerjaan. (3) Penerima Bantuan Hukum mengajukan Permohonan Bantuan secara tertulis, apabila Penerima Bantuan Hukum tidak dapat menyusun permohonan secara tertulis, maka permohonan dapat dilakukan secara lisan yang dituangkan dalam permohonan tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani atau diberi cap sidik jari oleh Penerima Bantuan Hukum. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melampirkan: a. salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik/e-KTP Penerima Bantuan Hukum; b. salinan dokumen terkait dengan perkara hukum yang dihadapi; c. dokumen yang membuktikan sebagai masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang membidangi urusan sosial; dan d. surat kuasa, dalam hal Bantuan Hukum litigasi. (6) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik/e-KTP, maka Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan dokumen identitas lain yang dipersamakan dan dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani kependudukan. (7) Pemberi Bantuan Hukum dapat memfasilitasi Penerima Bantuan Hukum dalam penyusunan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d.

Article 13

(1) Sebelum mengajukan permohonan fasilitasi anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati, Pemberi Bantuan Hukum harus melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (5). (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kebenaran domisili atau tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum; b. kebenaran dokumen yang membuktikan sebagai masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang membidangi urusan sosial; dan c. kelengkapan berkas yang disampaikan Penerima Bantuan Hukum.

Article 14

(1) Terhadap permohonan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi urusan hukum melakukan verifikasi. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kebenaran domisili atau tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum; b. kebenaran surat keterangan miskin atau dokumen lain yang sejenis Penerima Bantuan Hukum; dan c. Bantuan Hukum perkara yang pernah ditangani Pemberi Bantuan Hukum. (3) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan hukum dapat berkoordinasi dengan: a. Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang membidangi urusan sosial; b. lurah atau kepala desa domisili Penerima Bantuan Hukum; c. perangkat daerah/Unit Kerja pada pemerintah Provinsi Jawa Timur yang membidangi urusan hukum; dan d. kementerian atau kantor wilayah kementerian yang membidangi urusan Bantuan Hukum. (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi. (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima atau ditolak, maka Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan hukum menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemberi Bantuan Hukum paling lambat 20 (dua puluh) Hari sejak permohonan diterima. (6) Dalam hal permohonan ditolak maka surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan alasan. (7) Pencairan dana kepada Pemberi Bantuan Hukum dilakukan setelah pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). (8) Pemberian atau pencairan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan secara non tunai.

Article 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum dan besaran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB 1

Fasilitasi Anggaran Bantuan Hukum

Article 11

Correction

(1) Fasilitasi anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum. (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat dan mengajukan permohonan fasilitasi anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati. (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. berbadan hukum; b. terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; e. memiliki program Bantuan Hukum; dan f. Surat Permohonan Pemberi Bantuan Hukum. (4) Surat Permohonan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f paling sedikit memuat: a. identitas Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum; b. identitas pengurus Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum; c. alamat Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum; dan d. kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pimpinan Pemberi Bantuan Hukum dan disertai dengan kelengkapan. (6) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Bantuan Hukum litigasi terdiri atas: a. Permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum; b. salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik/e-KTP Penerima Bantuan Hukum atau dokumen lain yang dipersamakan; c. salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik/e-KTP pengurus lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum; d. salinan surat izin beracara; e. surat pernyataan yang menerangkan belum pernah menerima anggaran Bantuan Hukum untuk perkara yang sama yang berasal dari anggaran penerimaan dan belanja negara dan/atau anggaran penerimaan dan belanja daerah lain; f. keterangan miskin Penerima Bantuan Hukum dari Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang membidangi urusan sosial; g. salinan surat kuasa Penerima Bantuan Hukum; dan h. salinan dokumen terkait perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. (7) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Bantuan Hukum non-litigasi terdiri atas: a. salinan permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan b. salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik/e-KTP Penerima Bantuan Hukum atau dokumen lain yang dipersamakan; dan c. dokumen yang membuktikan sebagai masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang membidangi urusan sosial.

Article 12

(1) Kelengkapan permohonan Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf a paling sedikit memuat: a. data diri Penerima Bantuan Hukum; dan b. uraian singkat mengenai pokok persoalan atau perkara yang dimohonkan Bantuan Hukum. (2) Data diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memuat informasi Penerima Bantuan Hukum yaitu: a. nama lengkap; b. tempat dan tanggal lahir; c. alamat terkini; dan d. pekerjaan. (3) Penerima Bantuan Hukum mengajukan Permohonan Bantuan secara tertulis, apabila Penerima Bantuan Hukum tidak dapat menyusun permohonan secara tertulis, maka permohonan dapat dilakukan secara lisan yang dituangkan dalam permohonan tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum. (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditandatangani atau diberi cap sidik jari oleh Penerima Bantuan Hukum. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melampirkan: a. salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik/e-KTP Penerima Bantuan Hukum; b. salinan dokumen terkait dengan perkara hukum yang dihadapi; c. dokumen yang membuktikan sebagai masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang membidangi urusan sosial; dan d. surat kuasa, dalam hal Bantuan Hukum litigasi. (6) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik/e-KTP, maka Pemberi Bantuan Hukum dapat membantu Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan dokumen identitas lain yang dipersamakan dan dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang menangani kependudukan. (7) Pemberi Bantuan Hukum dapat memfasilitasi Penerima Bantuan Hukum dalam penyusunan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d.

Article 13

(1) Sebelum mengajukan permohonan fasilitasi anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati, Pemberi Bantuan Hukum harus melakukan verifikasi terhadap dokumen permohonan Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (5). (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kebenaran domisili atau tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum; b. kebenaran dokumen yang membuktikan sebagai masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang membidangi urusan sosial; dan c. kelengkapan berkas yang disampaikan Penerima Bantuan Hukum.

Article 14

(1) Terhadap permohonan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi urusan hukum melakukan verifikasi. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap: a. kebenaran domisili atau tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum; b. kebenaran surat keterangan miskin atau dokumen lain yang sejenis Penerima Bantuan Hukum; dan c. Bantuan Hukum perkara yang pernah ditangani Pemberi Bantuan Hukum. (3) Dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan hukum dapat berkoordinasi dengan: a. Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang membidangi urusan sosial; b. lurah atau kepala desa domisili Penerima Bantuan Hukum; c. perangkat daerah/Unit Kerja pada pemerintah Provinsi Jawa Timur yang membidangi urusan hukum; dan d. kementerian atau kantor wilayah kementerian yang membidangi urusan Bantuan Hukum. (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk berita acara verifikasi. (5) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima atau ditolak, maka Perangkat Daerah/Unit Kerja yang membidangi urusan hukum menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemberi Bantuan Hukum paling lambat 20 (dua puluh) Hari sejak permohonan diterima. (6) Dalam hal permohonan ditolak maka surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan alasan. (7) Pencairan dana kepada Pemberi Bantuan Hukum dilakukan setelah pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht). (8) Pemberian atau pencairan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan secara non tunai.

Article 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum dan besaran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 16

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang hukum. (2) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Fasilitasi anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum. (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat dan mengajukan permohonan fasilitasi anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati. (3) Syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. berbadan hukum; b. terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; e. memiliki program Bantuan Hukum; dan f. Surat Permohonan Pemberi Bantuan Hukum. (4) Surat Permohonan Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f paling sedikit memuat: a. identitas Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum; b. identitas pengurus Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum; c. alamat Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum; dan d. kegiatan Bantuan Hukum yang dilakukan. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh pimpinan Pemberi Bantuan Hukum dan disertai dengan kelengkapan. (6) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Bantuan Hukum litigasi terdiri atas: a. Permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum; b. salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik/e-KTP Penerima Bantuan Hukum atau dokumen lain yang dipersamakan; c. salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik/e-KTP pengurus lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum; d. salinan surat izin beracara; e. surat pernyataan yang menerangkan belum pernah menerima anggaran Bantuan Hukum untuk perkara yang sama yang berasal dari anggaran penerimaan dan belanja negara dan/atau anggaran penerimaan dan belanja daerah lain; f. keterangan miskin Penerima Bantuan Hukum dari Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang membidangi urusan sosial; g. salinan surat kuasa Penerima Bantuan Hukum; dan h. salinan dokumen terkait perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. (7) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk Bantuan Hukum non-litigasi terdiri atas: a. salinan permohonan Penerima Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan b. salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik/e-KTP Penerima Bantuan Hukum atau dokumen lain yang dipersamakan; dan c. dokumen yang membuktikan sebagai masyarakat miskin yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang membidangi urusan sosial.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

BAB IV

Article 4

Article 5

Article 6

BAB Kesatu

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

BAB V

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB 1

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB 3

Article 16

BAB VI

Article 17

BAB VII

Article 18

BAB VIII

Article 19

Article 20

Article 21