PERDA

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak

PERDA Nomor 11 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Demak. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Demak. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak. 5. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, olah raga/ kebugaran serta keramaian yang dapat ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut atau tidak dipungut biaya. 6. Usaha hiburan adalah setiap usaha komersial yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan usaha yang ruang lingkup usahanya berupa hiburan. 7. Usaha tempat hiburan adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hiburan. 8. Gelanggang olahraga adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berolahraga dalam rangka rekreasi dan hiburan. 9. Gelanggang seni adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk melakukan kegiatan seni atau menonton karya seni dan/atau pertunjukan seni. 10. Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat menjual dan fasilitas untuk bermain dengan ketangkasan. 11. Hiburan malam adalah usaha hiburan untuk tempat bersantai yang menyediakan fasilitas seperti musik, cahaya lampu, bar, dan lain-lain. 12. Pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan dengan tenaga pemijat yang terlatih. 13. Karaoke adalah kegiatan menyanyi dengan dukungan sound system tanpa diiringi oleh permainan musik (life music) secara langsung. 14. Usaha karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas karaoke dengan atau tanpa pemandu. 15. Izin usaha adalah izin penyelenggaraan usaha tempat hiburan yang diberikan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang berwenang kepada pihak pemohon setelah memenuhi persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 16. Lapangan golf adalah lapangan untuk berlatih atau bermain golf. 17. Rumah biliar adalah gedung atau bangunan untuk bermain biliar. 18. Gelanggang renang adalah tempat yang terdapat kolam untuk olah raga atau berlomba renang. 19. Lapangan tenis adalah lapangan untuk berlatih atau bermain tenis. 20. Gelanggang bowling adalah gedung atau bangunan untuk berlatih atau bermain bowling. 21. Gelangang futsal adalah adalah tempat atau bangunan untuk berlatih atau bermain futsal. 22. Gelanggang bulutangkis adalah tempat atau bangunan untuk berlatih, bermain, atau pertandingan bulutangkis. 23. Sanggar seni adalah tempat atau bangunan untuk kegiatan atau berlatih seni budaya seperti tari, lukis, dan drama. 24. Galeri seni adalah ruang atau bangunan untuk pertunjukan atau menampilkan hasil karya seni seperti lukisan, patung, tenun, foto, dan sebagainya. 25. Gedung pertunjukan seni adalah bangunan untuk pertunjukan seni budaya seperti tari, drama, musik, dan lain-lain. 26. Studio musik adalah usaha yang menyediakan tempat dan peralatan musik yang dapat disewa dan dipergunakan ditempat usahanya. 27. Konser musik adalah pertunjukan musik di depan umum oleh sekelompok pemain musik yang disertai atau tidak disertai dengan lagu. 28. Pasar malam adalah tempat diselenggarakannya berbagai pertunjukan, atraksi, dan kegiatan perdagangan secara bersama-sama pada malam hari selama beberapa hari. 29. Kelab malam adalah tempat hiburan yang diselenggarakan pada malam hari yang biasanya menyediakan fasilitas seperti minuman, makanan, panggung pertunjukan, musik dan arena berdansa. 30. Diskotik adalah ruang atau bangunan tempat mendengarkan musik dan/atau berdansa mengikuti irama musik. 31. Pub adalah tempat hiburan khususnya untuk mendengarkan musik sambil minum-minum yang diselenggarakan pada malam hari. 32. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Article 8

Correction

(1) Setiap orang atau badan berhak untuk menyelenggarakan usaha tempat hiburan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Setiap anggota masyarakat berhak untuk terbebas dari gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban yang dapat muncul akibat penyelenggaraan usaha hiburan.

Article 9

Correction

(1) Dalam hal penyelenggaraan hiburan, setiap orang atau badan hukum pemegang izin usaha tempat hiburan memiliki kewajiban untuk: a. menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban baik di lingkungan tempat usaha maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya; b. memperhatikan atau mengindahkan norma agama, hukum, adat-istiadat, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan daerah; dan c. mencegah tindakan asusila, pornoaksi, dan pornografi. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pemegang izin usaha wajib untuk: a. memasang tanda dan nomor registrasi izin di tempat usahanya; b. mengadakan tata buku perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. menjaga martabat usaha hiburan, serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta segala hak yang bertentangan dengan kepribadian bangsa dan moral Pancasila; d. bertanggung jawab atas sanitasi, kesehatan dan kebersihan lingkungan usaha hiburan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. mentaati perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial karyawannya dan menjaga harkat dan martabat karyawan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku; f. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawannya sesuai fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan; dan g. memberikan laporan statistik tingkat kunjungan atau pemakaian fasilitas dan pelayanan pada setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati dan dalam hal tertentu apabila dianggap perlu, Bupati dapat meminta laporannya kepada pimpinan setiap jenis usaha hiburan. (3) Tempat usaha hiburan yang dipindah tangankan kepada orang lain atau pihak ketiga, maka pengusaha atau pimpinan usaha yang bersangkutan wajib melaporkan serta mendapat izin dari Bupati. (4) Untuk mencegah dan meminimalisasi kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan dari usaha tempat hiburan, masyarakat mempunyai kewajiban: a. turut mengawasi penyelenggaraan usaha hiburan; dan b. melaporkan kepada perangkat daerah atau instansi yang berwenang apabila menemukan atau menjumpai praktek-praktek pelanggaran atau penyimpangan dalam penyelenggaraan usaha tempat hiburan.

Article 10

(1) Setiap orang atau badan dalam menyelenggarakan usaha hiburan dilarang: a. mempekerjakan pegawai di bawah umur; b. menjual atau mengedarkan dan/atau dijadikan tempat untuk mengkonsumsi minuman beralkohol; c. menjual atau mengedarkan dan/atau memberi fasilitas untuk peredaran serta dijadikan tempat mengkonsumsi narkotika dan psikotropika; d. memberikan fasilitas dan/atau menjadi tempat perjudian; e. melakukan atau memberikan fasilitas untuk perbuatan asusila; f. menerima pengunjung yang berseragam sekolah, berseragam Pegawai Negeri Sipil, dan berseragam TNI/POLRI; dan g. melakukan kegiatan di luar izin usaha yang diberikan. (2) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus pada setiap lokasi usaha rumah biliar dilarang menyediakan arena (meja) biliar lebih dari 10 (sepuluh) unit. (3) Selain larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus pada setiap lokasi usaha karaoke dilarang: a. berada dalam bilik-bilik atau kamar-kamar tertutup; b. menyediakan pemandu karaoke (PK); dan c. membuka usaha karaoke selama bulan suci Ramadhan dan hari-hari besar keagamaan. (4) Pengecualian larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada pengunjung atas izin atau penugasan tertulis dari pejabat/intansi yang berwenang atau karena sedang melaksanakan tugas kedinasan.

BAB Kedua

Kewajiban

Article 9

Correction

(1) Dalam hal penyelenggaraan hiburan, setiap orang atau badan hukum pemegang izin usaha tempat hiburan memiliki kewajiban untuk: a. menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban baik di lingkungan tempat usaha maupun di lingkungan masyarakat sekitarnya; b. memperhatikan atau mengindahkan norma agama, hukum, adat-istiadat, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dan daerah; dan c. mencegah tindakan asusila, pornoaksi, dan pornografi. (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku pemegang izin usaha wajib untuk: a. memasang tanda dan nomor registrasi izin di tempat usahanya; b. mengadakan tata buku perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. menjaga martabat usaha hiburan, serta mencegah penggunaan fasilitas yang disediakan untuk kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta segala hak yang bertentangan dengan kepribadian bangsa dan moral Pancasila; d. bertanggung jawab atas sanitasi, kesehatan dan kebersihan lingkungan usaha hiburan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. mentaati perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial karyawannya dan menjaga harkat dan martabat karyawan sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku; f. meningkatkan pengetahuan dan keterampilan karyawannya sesuai fungsi dan tugasnya guna meningkatkan pelayanan; dan g. memberikan laporan statistik tingkat kunjungan atau pemakaian fasilitas dan pelayanan pada setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati dan dalam hal tertentu apabila dianggap perlu, Bupati dapat meminta laporannya kepada pimpinan setiap jenis usaha hiburan. (3) Tempat usaha hiburan yang dipindah tangankan kepada orang lain atau pihak ketiga, maka pengusaha atau pimpinan usaha yang bersangkutan wajib melaporkan serta mendapat izin dari Bupati. (4) Untuk mencegah dan meminimalisasi kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan dari usaha tempat hiburan, masyarakat mempunyai kewajiban: a. turut mengawasi penyelenggaraan usaha hiburan; dan b. melaporkan kepada perangkat daerah atau instansi yang berwenang apabila menemukan atau menjumpai praktek-praktek pelanggaran atau penyimpangan dalam penyelenggaraan usaha tempat hiburan.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

Article 5

BAB IV

Article 6

Article 7

BAB V

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 8

BAB Kedua

Article 9

BAB Ketiga

Article 10

BAB VI

Article 11

BAB VII

Article 12

Article 13

BAB IX

Article 14

BAB X

Article 15

BAB XI

Article 16