PERDA

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

PERDA Nomor 21 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Blora. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi. 3. Bupati adalah Bupati Blora. 4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 5. Penerima Bantuan Hukum adalah orang miskin Penduduk di Daerah. 6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum. 8. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan. 9. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 10. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Article 5

Correction

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum. (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemberi Bantuan Hukum. (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perkara keperdataan, pidana dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi. (4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Article 6

(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi setiap orang miskin yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya. (2) Orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. (3) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

Article 7

(1) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum. (2) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. terakreditasi; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di Daerah; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum.

Article 8

(1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah bertugas: a. menyusun dan MENETAPKAN kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum; b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum; c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel; dan d. menyusun laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang mengawasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini. (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kementerian yang mengurusi Hukum dan hak asasi manusia dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Article 9

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum; b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan c. melampirkan dokumen : 1. kartu keluarga sejahtera; 2. kartu jaminan sosial; 3. kartu jaminan kesehatan masyarakat; 4. bantuan langsung tunai; atau 5. kartu beras miskin. (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki salah satu dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan dokumen pengganti berupa: surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum. (3) Dalam hal calon Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penerbitan surat keterangan miskin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Article 10

Correction

Pemberi Bantuan Hukum berhak: a. melakukan pelayanan Bantuan Hukum; b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan c. menerima dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum.

Article 11

Correction

(1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk : a. melaporkan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk tentang : 1. program Bantuan Hukum; dan 2. melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum; b. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai Perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum. (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa pembatalan pemberian dana Bantuan Hukum oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

Article 12

Penerima Bantuan Hukum berhak : a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya; b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik advokat; c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d. mendapatkan pengganti Pemberi Bantuan Hukum dalam hal Pemberi Bantuan Hukum sebelumnya tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan selesai.

Article 13

(1) Penerima Bantuan Hukum wajib : a. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau keterangan alat bukti secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum. (2) Penerima Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi berupa pembatalan pemberian dana bantuan hukum oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

BAB V

Article 14

Article 15

Article 16

BAB VI

Article 17

Article 18

Article 19

BAB VII

Article 20

Article 21

BAB VIII

Article 22

BAB IX

Article 23

BAB X

Article 24

BAB XI

Article 25