Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2009 KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
BAMBANG HENDARSO DANURI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ANDI MATTALATTA
LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
SISTEM LAPORAN GANGGUAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
DAFTAR LAMPIRAN
1. DAFTAR PENGGOLONGAN DATA GANGGUAN KAMTIBMAS
2. FORMAT LAPORAN INSIDENTIL
3. FORMAT LAPORAN HARIAN GANGGUAN KAMTIBMAS (LHGK)
4. FORMAT LAPORAN MINGGUAN GANGGUAN KAMTIBMAS (LMGK)
5. FORMAT LAPORAN BULANAN GANGGUAN KAMTIBMAS (LBGK)
6. CONTOH DAN RUMUS DATA GANGGUAN KAMTIBMAS
7. FORMAT PENYAJIAN INFORMASI
LAMPIRAN I
DAFTAR PENGGOLONGAN DATA GANGGUAN KAMTIBMAS (GK)
Golongan I Kejahatan.
1. Kejahatan Konvensional.
NOMOR KEJAHATAN KONVENSIONAL/NASIONAL KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR 1 2 3
1 1 6 0 0 0 1 Terhadap ketertiban umum.
KUHP 154 – 181 1 1 6 0 0 0 2 Membahayakan keamanan umum.
KUHP 187 – 206 1 1 2 0 0 0 3 Sengaja menimbulkan kebakaran/banjir (pembakaran).
KUHP 187 1 1 2 0 0 0 4 Karena alpa menimbulkan kebakaran/meletus/banjir .
KUHP 188 1 1 5 0 0 0 5 Memberi suap.
KUHP 209 – 210 1 1 5 0 0 0 6 Sumpah palsu dan keterangan palsu.
KUHP 242 1 1 5 0 0 0 7 Pemalsuan materai.
KUHP 253 – 262 1 1 5 0 0 0 8 Pemalsuan surat.
KUHP 263 – 276 1 1 3 0 0 0 9 Perzinahan.
KUHP 284 1 1 3 0 0 1 0 Perkosaan.
KUHP 285 – 286 1 1 3 0 0 1 1 Permainan judi.
KUHP 303 BIS 1 1 3 0 0 1 2 Penghinaan.
KUHP 310 – 321 1 1 1 0 0 1 3 Penculikan.
KUHP 328 1 1 1 0 0 1 4 Perbuatan yang tidak menyenangkan.
KUHP 335 1 1 1 0 0 1 5 Kejahatan terhadap jiwa orang/pembunuhan.
KUHP 338 – 350 1 1 1 0 0 1 6 Penganiayaan berat.
KUHP 354 – 355 1 1 1 0 0 1 7 Mengakibatkan orang mati.
KUHP 359 1 1 1 0 0 1 8 Mengakibatkan orang luka.
KUHP 360 1 1 2 0 0 1 9 Pencurian biasa.
KUHP 362 1 1 2 0 0 1 0 Pencurian dengan pemberatan.
KUHP 363 1 1 2 0 0 2 1 Pencurian ringan.
KUHP 364 1 1 2 0 0 2 2 Pencurian dengan kekerasan.
KUHP 365 1 1 1 0 0 2 3 Pemerasan dan pengancaman.
KUHP 368 – 371 1 1 2 0 0 2 4 Penggelapan.
KUHP 372 – 377 1 1 2 0 0 2 5 Penipuan/perbuatan curang.
KUHP 378 – 395 1 1 2 0 0 2 6 Menghancurkan atau merusak barang.
KUHP 406 – 412 1 1 5 0 0 2 7 Menerima suap.
KUHP 418 – 420 1 1 2 0 0 2 8 Penadahan.
KUHP 480 – 482 1 1 3 0 0 2 9 Mempekerjakan anak di bawah umur.
UU NO. 23 / 2002 1 1 1 0 0 2 0 Kekerasan dalam rumah tangga.
UU NO. TTG KDRT 1 1 1 0 0 3 1 Penyalahgunaan senjata api/bahan peledak.
UU NO. 12/DRT/1951 1 1 5 0 0 3 2 Kejahatan narkotika (dalam negeri/lokal).
UU NO. 22/1997 1 1 5 0 0 3 3 Kejahatan psikotropika (dalam negeri/lokal).
UU NO. 5/1997 1 1 4 0 0 3 4 Terorisme (dalam negeri/lokal).
UU NO. 15/2000
NOMOR KEJAHATAN KONVENSIONAL/NASIONAL KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR 1 2 3 1 1 1 0 0 3 5 Perompakan/Pembajakan (Dalam Negeri/Lokal) KUHP 438-442 DAN KUHP 479i-479l 1 1 1 0 0 3 6 Perdagangan Manusia/Trafficking In Person (Dalam Negeri/Lokal) UU NO. 21/2007 1 1 3 0 0 3 7 Pernikahan di Bawah Umur UU NO. 1/1974 1 1 5 0 0 3 8 HAKI UU NO. 14/1991, 15/2001 DAN 19/2002 1 1 5 0 0 3 9 Pencucian Uang/Money Loundry (Dalam Negeri/Lokal) UU NO. 5/2003 1 1 5 0 0 4 0 Kejahatan Dunia Maya/Cyber Crime (Dalam Negeri/Lokal) UU NO. 11/2008 1 1 5 0 0 4 2 Kejahatan Pasar Modal
1 1 5 0 0 4 3 Kejahatan Konvensional Lainnya
2. Kejahatan Trans Nasional.
NOMOR KEJAHATAN TRANS NASIONAL (LINTAS NEGARA) KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR 1 2 3
1 2 4 0 0 0 1 Narkotika UU NO.22/1997 1 2 4 0 0 0 2 Psikotropika UU NO. 5/1997 1 2 4 0 0 0 3 Terorisme UU NO. 15/2000 1 2 4 0 0 0 4 Perompakan/Pembajakan KUHP 438-442 DAN KUHP 479i-479l 1 2 4 0 0 0 5 Perdagangan Manusia/Trafficking In Person UU NO. 21/2007 1 2 4 0 0 0 6 Pencucian Uang/Money Loundry UU NO. 5/2003 1 2 4 0 0 0 7 Kejahatan Dunia Maya/Cyber Crime UU NO. 11/2008 1 2 4 0 0 0 8 Penyelundupan Senjata Api/Arm Smugling UU NO. 12/DRT/1951 1 2 4 0 0 0 9 Kejahatan Ekonomi Lintas Negara/Trans Economy Crime SESUAI KEJAHATANNYA 1 2 4 0 0 1 0 Kejahatan Trans Nasional Lainnya
3. Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara.
NOMOR KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR 1 2 3
1 3 5 0 0 0 1 Korupsi UU NO.31/1999 1 3 5 0 0 0 2 Illegal Logging UU NO.5/1967 1 3 5 0 0 0 3 Illegal Fishing UU NO.9/1985 1 3 5 0 0 0 4 Illegal Mining UU NO. 11 /1967 1 3 5 0 0 0 5 Lingkungan Hidup UU NO.23/1997 1 3 5 0 0 0 6 Fiskal UU NO. 16, 17, 18, 19, 20/2000
NOMOR KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR 1 2 3 1 3 5 0 0 0 7 BBM Ilegal UU NO. 22 / 2001 1 3 5 0 0 0 8 Penyelundupan UU NO. 10 / 1995 DAN 17 / 2008 1 3 5 0 0 0 9 Cukai UU NO. 1/1995 1 3 5 0 0 1 0 Telekomunikasi UU NO.3/1989 1 3 5 0 0 1 1 Karantina UU NO.16/1992 1 3 5 0 0 1 2 Pemalsuan Mata Uang dan Uang Kertas KUHP 244 – 252 1 3 5 0 0 1 3 Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara Lainnya
4. Kejahatan Berimplikasi Kontinjensi.
NOMOR KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSI KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR 1 2 3
1 4 4 0 0 0 1 Konflik Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan (SARA) Sesuai Kejahatannya 1 4 4 0 0 0 2 Separatisme KUHP 104 - 129 1 4 4 0 0 0 3 Terhadap Keamanan Negara/Makar KUHP 104 - 129 1 4 4 0 0 0 4 Terhadap Martabat Kedudukan Pres/Wapres KUHP 131 - 139 1 4 4 0 0 0 5 Konflik Oknum TNI-Polri/Konflik Aparat Sesuai Kejahatannya 1 4 6 0 0 0 6 Bentrok Massa Sesuai Kejahatannya 1 4 6 0 0 0 7 Pemogokan Buruh Sesuai Kejahatannya 1 4 6 0 0 0 8 Unjuk Rasa Anarkis Sesuai Kejahatannya 1 4 6 0 0 0 9 Perkelahian Pelajar/Mahasiswa Sesuai Kejahatannya 1 4 6 0 0 1 0 Kejahatan Berimplikasi Kontijensi Lainnya
5. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)
NOMOR KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR 1 2 3
1 5 4 0 0 0 1 Pelanggaran HAM Berat (Genocide) UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000 1 5 1 0 0 0 2 Pembunuhan (Sistematis dan Meluas) UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000 1 5 1 0 0 0 3 Pemusnahan (Sistematis dan Meluas) UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000 1 5 1 0 0 0 4 Pengusiran atau Pemindahan Penduduk Secara Paksa UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000 1 5 1 0 0 0 5 Perampasan Kemerdekaan atau Perampasan Kebebasan Fisik Lain Secara Sewenang-wenang yang Melanggar Ketentuan Pokok Hukum Internasional UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000
NOMOR KEJAHATAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR 1 2 3 1 5 1 0 0 0 6 Penyiksaan (Sistematis dan Meluas) UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000 1 5 3 0 0 0 7 Perkosaan, Perbudakan seksual, Pelacuran Secara Paksa, Pemaksaan Kehamilan, Pemandulan atau Sterilisasi Secara Paksa Dalam Bentuk Kekerasan Seksual yang Setara UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000 1 5 1 0 0 0 8 Penganiayaan Terhadap Suatu Kelompok Tertentu atau Perkumpulan yang Didasari Persamaan Paham Politik, Ras, Kebangsaan, Etnis, Budaya, Agama, Jenis Kelamin atau Alasan Lain yang Telah Diakui Secara Universal Sebagai Hal yang Dilarang Menurut Hukum Internasional UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000 1 5 1 0 0 0 9
Penghilangan Orang Secara Paksa UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000 1 5 1 0 0 1 0
Kejahatan Apartheid UU NO. 39/1999 UU NO. 26/2000 1 5 1 0 0 1 1 Torture (Penganiayaan oleh Aparat)
1 5 4 0 0 1 2 Pelanggaran Dalam Hal Penyampaian Pendapat di Muka Umum UU NO. 9/1998 1 5 4 0 0 1 3 Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU NO.23/2004 1 5 1 0 0 1 4 Pelanggaran HAM Terhadap Anak UU NO. 23/2002 1 5 1 0 0 1 5 Pelanggaran HAM lainnya
Golongan II Pelanggaran Hukum (Tindak Pidana Ringan).
1. Pelanggaran Hukum Pidana.
NOMOR KEJAHATAN RINGAN DAN PELANGGARAN KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR 1 2 3
2 1 6 0 0 0 1 Mengganggu ketenteraman dengan memberikan teriakan isyarat palsu Pasal 172 KUHP 2 1 6 0 0 0 2 Mengganggu rapat umum Pasal 174 KUHP 2 1 6 0 0 0 3 Membuat gaduh pertemuan Agama Pasal 176 KUHP 2 1 6 0 0 0 4 Tentang merintangi jalan Pasal 178 KHUP 2 1 6 0 0 0 5 Membuat gaduh di sidang pengadilan negeri Pasal 217 KUHP 2 1 5 0 0 0 6 Merusak surat maklumat.
Pasal 219 KUHP 2 1 5 0 0 0 7 Kealpaan hingga barang sitaan hilang atau rusak.
Pasal 231(4) KUHP 2 1 5 0 0 0 8 Kealpaan yang menimbulkan rusaknya materai (segel).
Pasal 232 (3) KUHP 2 1 5 0 0 0 9 Penganiayaan terhadap binatang sengaja membuat sakit, cacat, merusak kesehatan.
Pasal 302 KUHP 2 1 5 0 0 1 0 Membawa hewan dengan pas lain Pasal 241 (2) KUHP 2 1 3 0 0 1 1 Penghinaan Ringan Pasal 315 KUHP 2 1 3 0 0 1 2 Penghinaan dengan tulisan.
Pasal 321 (1) KUHP 2 1 5 0 0 1 3 Karena salahnya orang menjadi tertahan.
Pasal 334 (1) KUHP 2 1 1 0 0 1 4 Penganiayaan Ringan.
Pasal 352 (1) KUHP
NOMOR KEJAHATAN RINGAN DAN PELANGGARAN KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR 1 2 3 2 1 2 0 0 1 5 Pencurian Ringan.
Pasal 364 KUHP 2 1 2 0 0 1 6 Penggelapan Ringan.
Pasal 373 KUHP 2 1 2 0 0 1 7 Penipuan Ringan.
Pasal 379 KUHP 2 1 2 0 0 1 8 Penipuan terhadap pembeli.
Pasal 384 KUHP 2 1 2 0 0 1 9 Perusakan ringan.
Pasal 407 (1) KUHP 2 1 5 0 0 2 0 Karena salahnya merusak pekerjaan.
Pasal 409 KUHP 2 1 1 0 0 2 2 Kenakalan terhadap orang atau barang.
Pasal 489 KUHP 2 1 5 0 0 2 3 Meninggalkan kewajibannya untuk menjaga orang gila atau anak-anak sehingga membahayakan orang gila dan anak-anak tersebut Pasal 491 KUHP 2 1 6 0 0 2 4 Mabuk di tempat umum sehingga mengganggu ketertiban.
Pasal 492 KUHP 2 1 6 0 0 2 5 Dengan melawan hak merintangi kemerdekaan bergerak di jalan umum (merintangi kawannya untuk diajak mogok) Pasal 494 KUHP 2 1 6 0 0 2 6 Perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan, menyusahkan dan mendatangkan bahaya lalu lintas di jalan umum Pasal 495 KUHP 2 1 5 0 0 2 7 Tanpa izin dari Polri memasang perangkap binatang buas yang dapat membahayakan orang Pasal 496 KUHP 2 1 6 0 0 2 8 Tanpa izin Polri, membakar gedung/rumah sendiri Pasal 497 KUHP 2 1 6 0 0 2 9 Memasang api ditepi jalan umum atau dekat rumah yang dapat mendatangkan bahaya kebakaran atau kecelakaan.
Pasal 501 KUHP 2 1 1 0 0 3 0 Menjual, menawarkan makanan/minuman yang sudah rusak sehingga dapat merusak kesehatan.
Pasal 503 KUHP 2 1 6 0 0 3 1 Membuat riuh atau ingar pada waktu malam membuat orang tidur terganggu. Membuat riuh waktu ada ibadah atau sidang Pengadilan.
Pasal 504 KUHP 2 1 6 0 0 3 2 Minta-minta atau mengemis di tempat umum.
Pasal 505 (1) KUHP 2 1 6 0 0 3 3 Gelandangan / tidak mempunyai mata pencaharian mengembara kemana-mana.
Pasal 507 KUHP 2 1 4 0 0 3 4 Tidak berhak memakai gelar bangsawan, bintang atau tanda kehormatan Negara RI Memberitahukan nama palsu waktu ditanya oleh pembesar yang berhak (cq. Polri).
Pasal 508 bis KUHP 2 1 5 0 0 3 5 Di tempat umum tidak berhak memakai pakaian Pegawai Negeri.
Pasal 510 KUHP 2 1 6 0 0 3 6 Tanpa izin Polri (Pegawai Negeri yang berhak), mengadakan pesta umum dan pawai di jalan umum.
Pasal 511 KUHP 2 1 6 0 0 3 7 Tidak menurut perintah petunjuk Polri pada waktu ada pesta/arak-arakan di jalan umum.
Pasal 512 (a) KUHP 2 1 1 0 0 3 8 Sebagai mata pencaharian menjalankan pekerjaan dokter gigi dengan tidak mempunyai surat izin dan dalam keadaan yang tidak memaksa Pasal 515 KUHP 2 1 5 0 0 3 9 Lalai tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Kepala Desa atas kepindahannya. Lalai tidak memberi tahu kepada Kepala Desa setelah 14 hari tinggal di daerah tersebut.
Pasal 516 KUHP
NOMOR KEJAHATAN RINGAN DAN PELANGGARAN KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR 1 2 3 2 1 5 0 0 4 0 Losmen, hotel penginapan yang pemiliknya :
(a) Tidak mengadakan buku tamu.
(b) Lalai tidak melaporkan/memperlihatkan buku tamu kepada Polri.
Pasal 522 KUHP 2 1 5 0 0 4 1 Tidak datang setelah dipanggil menurut UNDANG-UNDANG, untuk menjadi saksi, ahli atau juru bahasa.
Pasal 525 KUHP 2 1 5 0 0 4 2 Tidak memberikan pertolongan yang diminta kuasa hukum (c.q. Polri) terhadap bahaya bagi keamanan umum/barang atau orang sedang berbuat kejahatan sedangkan pertolongan itu tidak membahayakan dirinya.
Pasal 531 KUHP 2 1 1 0 0 4 3 Tidak memberikan pertolongan terhadap orang di dalam keadaan bahaya maut, sedangkan pertolongan tersebut tidak membahayakan dirinya.
Pasal 532 KUHP 2 1 6 0 0 4 4 Dimuka umum: menyanyikan lagu-lagu, pidato, mengadakan gambar/tulisan yang melanggar kesopanan.
Pasal 536 KUHP 2 1 6 0 0 4 5 Nyata mabuk/kentara mabuk di jalan umum.
Pasal 540 KUHP 2 1 5 0 0 4 6 Memakai binatang untuk pekerjaan yang terlampau berat.
Memakai binatang yang cacat, pincang, luka, hamil untuk pekerjaan sesuatu dengan keadaannya.
Pasal 546 KUHP 2 1 5 0 0 4 7 Menjual, menawarkan, membagikan menyerahkan benda jimat/penangkal dengan dalih benda tersebut ada kesaktiannya. Mengajarkan ilmu/kepandaian sehingga menimbulkan kepercayaan terhindar dari bahaya apabila melakukan tindak pidana.
Pasal 548 KUHP 2 1 2 0 0 4 8 Membiarkan ternaknya yang bersayap berjalan di tanah yang sudah ditaburi/ditanami dengan melawan hak.
Pasal 549 KUHP 2 1 2 0 0 4 8 Dengan tiada berhak membiarkan ternaknya berjalan ditanah yang sudah ditaburi/ditanami.
Pasal 525 KUHP
2. Pelanggaran Hukum Non Pidana ( Perda dan Peraturan Lainnya ).
NOMOR PELANGGARAN HUKUM (TINDAK PIDANA RINGAN) KETENTUAN/PASAL YANG MENGATUR 1 2 3
2 2 6 0 0 0 1 Berjualan di atas jalan umum atau trotoar.
Perda 2 2 6 0 0 0 2 Meminta-minta di jalan umum.
Perda 2 2 5 0 0 0 3 Bangunan tanpa izin.
Perda 2 2 5 0 0 0 4 Rumah makan/restoran tanpa izin.
Perda 2 1 6 0 0 0 5 Tempat hiburan tanpa izin.
Perda 2 1 5 0 0 0 6 Pelanggaran hukum non pidana lainnya.
Perda
Golongan III Gangguan Terhadap Ketenteraman/Ketertiban.
1. Gangguan Terhadap Orang.
NOMOR GANGGUAN TERHADAP ORANG KETERANGAN 1 2 3
- 3 1 1 0 0 0 1 Penemuan mayat.
3 1 1 0 0 0 2 Bunuh diri.
3 1 1 0 0 0 3 Orang hilang.
3 1 1 0 0 0 4 Kecelakaan.
3 1 6 0 0 0 5 Membunyikan audio berlebihan/keras/bising.
3 1 1 0 0 0 6 Gangguan terhadap orang lainnya.
2. Gangguan Terhadap Barang.
NOMOR GANGGUAN TERHADAP BARANG KETERANGAN 1 2 3
- 3 2 6 0 0 0 1 Kebakaran
3 2 2 0 0 0 2 Kehilangan
3 2 2 0 0 0 3 Kecelakaan
3 2 2 0 0 0 4 Gangguan Terhadap Barang Lainnya
3. Gangguan Terhadap Hewan.
NOMOR GANGGUAN TERHADAP HEWAN KETERANGAN 1 2 3
- 3 3 5 0 0 0 1 Meracuni hewan peliharaan/dilindungi
3 3 5 0 0 0 2 Menyiksa hewan peliharaan/dilindungi
3 3 5 0 0 0 3 Mengadu/menyabung hewan
3 3 5 0 0 0 4 Gangguan Terhadap Hewan Lainnya
4. Gangguan Terhadap Lingkungan Hidup
NOMOR GANGGUAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP KETERANGAN 1 2 3
3 4 6 0 0 0 1 Membakar sampah berlebihan
3 4 5 0 0 0 2 Merokok di tempat umum
3 4 6 0 0 0 3 Buang air besar/kecil tidak pada tempatnya
3 4 6 0 0 0 4 Gangguan Terhadap Lingkungan Hidup Lainnya
5. Gangguan Terhadap Sarana dan Fasilitas.
NOMOR GANGGUAN TERHADAP SARANA DAN FASILITAS KETERANGAN 1 2 3
3 5 6 0 0 0 1 Memindahkan/mengubah rambu lalu lintas tanpa hak
3 5 6 0 0 0 2 Memblokir jalan umum
3 5 6 0 0 0 3 Membuka irigasi tanpa hak
3 5 6 0 0 0 4 Mengganggu frekuensi radio
3 5 6 0 0 0 5 Gangguan terhadap sarana dan fasilitas lainnya.
Golongan IV Bencana.
1. Bencana Alam.
NOMOR BENCANA ALAM KETERANGAN 1 2 3
4 1 6 0 0 0 1 Gempa bumi.
4 1 6 0 0 0 2 Tsunami .
4 1 6 0 0 0 3 Gunung meletus.
4 1 6 0 0 0 4 Banjir bandang.
4 1 6 0 0 0 5 Banjir pasang (Rob).
4 1 6 0 0 0 6 Tanah longsor.
4 1 6 0 0 0 7 Kebakaran hutan.
4 1 6 0 0 0 8 Bencana alam lainnya.
2. Bencana Non Alam
NOMOR BENCANA NON ALAM KETERANGAN 1 2 3 4 2 6 0 0 0 1 Kebakaran.
4 2 6 0 0 0 2 Kebocoran reaktor nuklir.
4 2 6 0 0 0 3 Banjir.
4 2 6 0 0 0 4 Bencana non alam lainnya.
3. Bencana Sosial.
NOMOR BENCANA SOSIAL KETERANGAN 1 2 3
4 3 1 0 0 0 1 Epidemi penyakit.
4 3 5 0 0 0 2 Kelangkaan BBM.
4 3 1 0 0 0 3 Kelangkaan kebutuhan pokok masyarakat.
4 3 1 0 0 0 4 HO/Busung Lapar.
4 3 2 0 0 0 5 Gagal panen.
4 3 5 0 0 0 6 Bencana sosial lainnya.
LAMPIRAN II
LAPORAN INSIDENTIL
1. Laporan Segera.
KOP KESATUAN
LAPORAN SEGERA NO. POL. : . . . . . . . . . . . . .
1. JENIS GANGGUAN KAMTIBMAS
2. WAKTU :
a. Waktu Kejadian.
b. Waktu Dilaporkan
c. Waktu Mendatangi TKP
3. TEMPAT KEJADIAN
4. MODUS OPERANDI
5. KORBAN
6. URAIAN SINGKAT KEJADIAN
7. PELAKU
8. SANKSI-SANKSI
9. MOTIF
10. ALAT YANG DIGUNAKAN
11. KERUGIAN
12. BUKTI YANG DAPAT DISITA
13. KESATUAN YANG MENANGANI
14. TINDAKAN KEPOLISIAN
15. KETERANGAN LAIN
Penjelasan : Minimal terisi nomor urut 1 s.d. 5
Jakarta, . . . . . . . . . . . . . . .
PETUGAS YANG MEMBUAT LAPORAN
Kepada : Yth. . . . . . . . . . .
Tembusan :
1. . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . dst.
2. Laporan Kemajuan.
KOP KESATUAN
LAPORAN KEMAJUAN NO. POL. : . . . . . . . . . . . . .
1. DASAR
2. PERKARA/PERISTIWA
3. WAKTU
4. TEMPAT KEJADIAN
5. URAIAN SINGKAT KEJADIAN
6. FAKTA-FAKTA :
KETERANGAN SAKSI-SAKSI :
a. . . . . .
b. dst
BARANG BUKTI YANG DISITA :
a. . . . .
b. . . . dst
7. PENANGKAPAN TERSANGKA (PELAKU)
8. KETERANGAN TERSANGKA
9. MODUS OPERANDI
10. MOTIF
11. ALAT YANG DIGUNAKAN
12. KERUGIAN
13. KESATUAN YANG MENANGANI
Penjelasan : Diisi secara singkat tapi jelas.
Jakarta, . . . . . . . . . . . . . . .
PETUGAS YANG MEMBUAT LAPORAN
Kepada : Yth. . . . . . . . . . .
Tembusan :
1. . . . . . . . . .
2. . . . . . . . . dst.
LAPORAN HARIAN GANGGUAN KAMTIBMAS (LHGK).
Golongan I Kejahatan.
1. Kejahatan Konvensional.
NOMOR KEJAHATAN KONVENSIONAL/NASIONAL JUMLAH 1 2 3
1 1 6 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 2
1 1 6 0 0 0 3
1 1 6 0 0 0
Dst.
J U M L A H
2. Kejahatan Trans Nasional
NOMOR KEJAHATAN TRANS NASIONAL JUMLAH 1 2 3
1 2 4 0 0 0 1
1 2 4 0 0 0 2
1 2 4 0 0 0 3
1 2 4 0 0 0
Dst.
J U M L A H
3. Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara.
NOMOR KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA JUMLAH 1 2 3
1 3 5 0 0 0 1
1 3 5 0 0 0 2
1 3 5 0 0 0 3
1 3 5 0 0 0
Dst.
J U M L A H
4. Kejahatan Berimplikasi Kontinjensi.
NOMOR KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSI JUMLAH 1 2 3
1 4 4 0 0 0 1
1 4 4 0 0 0 2
1 4 4 0 0 0 3
1 4 4 0 0 0
Dst.
JUMLAH
LAMPIRAN III
5. Pelanggaran HAM.
NOMOR KEJAHATAN HAM JUMLAH 1 2 3
1 5 4 0 0 0 1
1 5 1 0 0 0 2
1 5 1 0 0 0 3
1 5 1 0 0 0
Dst.
JUMLAH
Golongan II Pelanggaran.
1. Pelanggaran Hukum Pidana.
NOMOR KEJAHATAN RINGAN DAN PELANGGARAN JUMLAH 1 2 3
2 1 6 0 0 0 1
2 1 6 0 0 0 2
2 1 6 0 0 0 3
2 1 6 0 0 0
Dst.
JUMLAH
2. Pelanggaran Hukum Non Pidana (Perda dan Peraturan lainnya).
NOMOR PELANGGARAN HUKUM (NON PIDANA) JUMLAH 1 2 3
2 2 6 0 0 0 1
2 2 6 0 0 0 2
2 2 5 0 0 0 3
2 2 5 0 0 0
Dst.
JUMLAH
Golongan III Gangguan Terhadap Ketentraman/Ketertiban.
1. Gangguan Terhadap Orang.
NOMOR GANGGUAN TERHADAP ORANG JUMLAH 1 2 3
- 3 1 1 0 0 0 1
3 1 1 0 0 0 2
3 1 1 0 0 0 3
3 1 1 0 0 0
Dst.
JUMLAH
2. Gangguan Terhadap Barang.
NOMOR GANGGUAN TERHADAP BARANG/HEWAN JUMLAH 1 2 3
- 3 2 6 0 0 0 1
3 2 2 0 0 0 2
3 2 2 0 0 0 3
3 2 2 0 0 0 Dst.
JUMLAH
3. Gangguan Terhadap Hewan.
NOMOR GANGGUAN TERHADAP HEWAN JUMLAH 1 2 3
3 3 5 0 0 0 1
3 3 5 0 0 0 2
3 3 5 0 0 0 3
3 3 5 0 0 0 Dst.
JUMLAH
4. Gangguan Terhadap Lingkungan Hidup.
NOMOR GANGGUAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP JUMLAH 1 2 3
3 4 6 0 0 0 1
3 4 5 0 0 0 2
3 4 6 0 0 0 3
3 4 6 0 0 0
Dst.
JUMLAH
5. Gangguan Terhadap Sarana dan Fasilitas.
NOMOR GANGGUAN TERHADAP SARANA DAN FASILITAS JUMLAH 1 2 3
3 5 6 0 0 0 1
3 5 6 0 0 0 2
3 5 6 0 0 0 3
3 5 6 0 0 0
Dst.
JUMLAH
Golongan IV Bencana.
1. Bencana Alam.
NOMOR BENCANA ALAM JUMLAH 1 2 3
4 1 6 0 0 0 1
4 1 6 0 0 0 2
4 1 6 0 0 0 3
4 1 6 0 0 0
Dst.
JUMLAH
2. Bencana Non Alam.
NOMOR BENCANA NON ALAM JUMLAH 1 2 3
4 2 6 0 0 0 1
4 2 6 0 0 0 2
2 6 0 0 0 3
4 2 6 0 0 0
Dst.
JUMLAH
3. Bencana Sosial.
NOMOR BENCANA SOSIAL JUMLAH 1 2 3
4 3 1 0 0 0 1
4 3 5 0 0 0 2
4 3 1 0 0 0 3
4 3 1 0 0 0 4 Dst.
JUMLAH
Cara pengisian format LHGK :
1. Kolom satu berisikan nomor kode Gangguan Kamtibmas sesuai golongan dan kelompoknya.
2. Kolom dua berisikan jenis Gangguan Kamtibmas yang terjadi sesuai golongan dan kelompoknya.
3. Kolom tiga diisi jumlah kejadian dalam satu hari.
LAMPIRAN IV
LAPORAN MINGGUAN GANGGUAN KAMTIBMAS (LMGK).
Golongan I Kejahatan.
1. Kejahatan Konvensional/Nasional.
NOMOR KEJAHATAN KONVENSIONAL/NASIONAL LAPOR SELESAI 1 2 3 4
1 1 6 0 0 0 1
1 1 1 0 0 0 2
1 1 6 0 0 0 3
1 1 6 0 0 0
Dst.
J U M L A H
2. Kejahatan Trans Nasional
NOMOR KEJAHATAN TRANS NASIONAL LAPOR SELESAI 1 2 3 4
1 2 4 0 0 0 1
1 2 4 0 0 0 2
1 2 4 0 0 0 3
1 2 4 0 0 0
Dst.
J U M L A H
3. Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara.
NOMOR KEJAHATAN TERHADAP KEKAYAAN NEGARA LAPOR SELESAI 1 2 3 4 1 3 5 0 0 0 1
1 3 5 0 0 0 2
1 3 5 0 0 0 3
1 3 5 0 0 0
Dst.
J U M L A H
4. Kejahatan Berimplikasi Kontinjensi.
NOMOR KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSI LAPOR SELESAI 1 2 3 4
1 4 4 0 0 0 1
1 4 4 0 0 0 2
1 4 4 0 0 0 3
1 4 4 0 0 0
Dst.
J U M L A H
5. Pelanggaran HAM
NOMOR PELANGGARAN HAM LAPOR SELESAI 1 2 3 4
1 5 4 0 0 0 1
1 5 1 0 0 0 2
1 5 1 0 0 0 3
1 5 1 0 0 0
Dst.
J U M L A H
Golongan II Pelanggaran Hukum.
1. Pelanggaran Hukum Pidana.
NOMOR PELANGGARAN HUKUM (TINDAK PIDANA RINGAN) LAPOR SELESAI 1 2 3 4
2 1 6 0 0 0 1
2 1 6 0 0 0 2
2 1 6 0 0 0 3
2 1 6 0 0 0
Dst.
JUMLAH
2. Pelanggaran Hukum Non Pidana ( Perda dan Peraturan Lainnya ).
NOMOR PELANGGARAN HUKUM (NON PIDANA) LAPOR SELESAI 1 2 3 4
2 2 6 0 0 0 1
2 2 6 0 0 0 2
2 2 5 0 0 0 3
2 2 5 0 0 0
Dst.
JUMLAH
Golongan III Gangguan Terhadap Ketenteraman/Ketertiban.
1. Gangguan Terhadap Orang.
NOMOR GANGGUAN TERHADAP ORANG LAPOR SELESAI 1 2 3 4
3 1 1 0 0 0 1
3 1 1 0 0 0 2
3 1 1 0 0 0 3
3 1 1 0 0 0
dll
JUMLAH
2. Gangguan Terhadap Barang.
NOMOR GANGGUAN TERHADAP BARANG LAPOR SELESAI 1 2 3 4
3 2 6 0 0 0 1
3 2 2 0 0 0 2
3 2 2 0 0 0 3
3 2 2 0 0 0 4 Dst.
JUMLAH
3. Gangguan Terhadap Hewan.
NOMOR GANGGUAN TERHADAP HEWAN LAPOR SELESAI 1 2 3 4
3 3 5 0 0 0 1
3 3 5 0 0 0 2
3 3 5 0 0 0 3
3 3 5 0 0 0
Dst.
JUMLAH
4. Gangguang Terhadap Lingkungan Hidup
NOMOR GANGGUAN TERHADAP LINGKUNGAN HIDUP LAPOR SELESAI 1 2 3 4
3 4 6 0 0 0 1
3 4 5 0 0 0 2
3 4 6 0 0 0 3
3 4 6 0 0 0
Dst.
JUMLAH
5. Gangguan Terhadap Sarana dan Fasilitas.
NOMOR GANGGUAN TERHADAP SARANA DAN FASILITAS LAPOR SELESAI 1 2 3 4
3 5 6 0 0 0 1
3 5 6 0 0 0 2
3 5 6 0 0 0 3
3 5 6 0 0 0
Dst.
JUMLAH
Cara pengisian format LMGK :
1. Kolom satu berisikan nomor kode gangguan Kamtibmas sesuai golongan dan kelompoknya.
2. Kolom dua berisikan jenis gangguan Kamtibmas yang terjadi sesuai golongan dan kelompoknya.
3. Kolom tiga diisi jumlah kejadian dalam satu hari.
4. Kolom empat diisi penyelessaian perkara/kejadian sesuai ketentuan yang berlaku.
Golongan IV Bencana.
1. Bencana Alam.
KORBAN NOMOR BENCANA ALAM KEJADIAN KERUGIAN MD LB LR 1 2 3 4 5 6 7
4 1 6 0 0 0 1
4 1 6 0 0 0 2
4 1 6 0 0 0 3
4 1 6 0 0 0
Dst.
JUMLAH
2. Bencana Non Alam.
KORBAN NOMOR BENCANA ALAM KEJADIAN KERUGIAN MD LB LR 1 2 3 4 5 6 7
4 2 6 0 0 0 1
4 2 6 0 0 0 2
4 2 6 0 0 0 3
4 2 6 0 0 0
Dst.
JUMLAH
3. Bencana Sosial.
KORBAN NOMOR BENCANA SOSIAL KEJADIAN KERUGIAN MD LB LR 1 2 3 4 5 6 7
4 3 1 0 0 0 1
4 3 5 0 0 0 2
4 3 1 0 0 0 3
4 3 1 0 0 0
Dst.
JUMLAH
Cara pengisian format LMGK (khusus golongan bencana):
1. Kolom satu berisikan nomor kode gangguan Kamtibmas sesuai golongan dan kelompoknya.
2. Kolom dua berisikan jenis gangguan Kamtibmas yang terjadi sesuai golongan dan kelompoknya.
3. Kolom tiga diisi jumlah kejadian dalam satu hari.
4. Kolom empat diisi jumlah kerugian yang dialami, ditaksir dalam rupiah.
5. Kolom 5,6,7 diisi jumlah korban manusia yang meninggal dunia (MD), luka berat (LB), dan luka ringan (LR).
LAMPIRAN VI
PENGOLAHAN DATA GANGGUAN KAMTIBMAS.
1. Perhitungan persentase perkembangan jumlah kejahatan dalam periode tertentu.
Persentase kenaikan atau penurunan jumlah kejahatan dalam periode tertentu ( X ) dibandingkan dengan periode sebelumnya ( Y ) dalam kurun waktu yang sama.
Rumus perhitungan sebagai berikut :
X - Y Y
Contoh :
Jumlah kejahatan yang dilaporkan dalam tahun 2007 = 218.539 kasus ( X ).
Jumlah kejahatan yang dilaporkan dalam tahun 2006 = 205.678 kasus ( Y ).
Hasil Perhitungan :
218.539 - 205.678
205.678
Artinya adalah bahwa perkembangan jumlah gangguan Kamtibmas pada tahun 2007 meningkat sebesar 6,25 % dibandingkan dengan tahun 2006.
2. Perhitungan Persentase Penyelesaian Perkara Kejahatan.
Jumlah kejahatan yang diselesaikan dibanding dengan jumlah kejahatan yang dilaporkan..
Rumus perhitungan sebagai berikut :
Kasus yang diselesaikan Kejahatan yang dilaporkan
Contoh :
1) Jumlah kejahatan yang dilaporkan dalam tahun 2007 = 218.539 kasus.
2) Jumlah kasus yang diselesaikan dalam tahun 2007 = 125.496 kasus.
Hasil Perhitungan :
125.496
218.539
Artinya adalah bahwa kemampuan penyelesaian perkara tindak pidana dalam tahun 2007 sebesar 57,42 % .
X 100 % X 100 % = 57,42 % X 100 % X 100 % = 6,25 %
3. Perhitungan Resiko Penduduk Terkena Perkara Kejahatan ( Tindak Pidana ), Jumlah kejahatan yang terjadi dibanding dengan jumlah penduduk dalam suatu daerah dengan rata- rata per 100.000 penduduk.
Rumus perhitungan :
Jumlah Tindak Pidana
Jumlah Penduduk
Contoh :
Jumlah peristiwa tindak pidana di seluruh INDONESIA pada tahun 2007 ada 245.712 kasus.
Jumlah penduduk INDONESIA : 220.000.000.
Perhitungan resiko terkena perkara kejahatan per 100.000 penduduk.
245.712
220.000.000
Artinya adalah bahwa rata-rata setiap 100.000 penduduk beresiko menjadi korban perkara kejahatan (tindak pidana) sebanyak 116 orang.
4. Perhitungan Persentase Jumlah Kejahatan Meresahkan.
Jumlah kejahatan tertentu yang dijadikan ukuran kerawanan suatu daerah dibanding dengan jumlah semua kejahatan yang terjadi dalam kurun waktu tertentu,
Rumus perhitungan sebagai berikut :
Jumlah Kejahatan Meresahkan Jumlah Kejahatan Secara Keseluruhan
Contoh :
Jumlah kejahatan yang meresahkan tahun 2007 = 105.455 kasus Jumlah tindak pidana secara keseluruhan tahun 2007 = 218.539 kasus
Hasil Perhitungan :
105.455
218.539
Artinya jumlah tindak pidana yang meresahkan masyarakat sebesar 48,25 % dari keseluruhan tindak pidana yang terjadi dalam tahun 2007
X 100.000 = X 100.000 = 116 X 100 % X 100 % = 48,25 %
5. Selang Waktu Terjadinya Kejahatan.
Perhitungan perbandingan antara jumlah kejahatan dengan jumlah waktu dalam detik.
Rumus perhitungan dalam kurun waktu satu tahun :
365 x 24 x 60 x 60 (detik) Jumlah Tindak Pidana
Contoh :
Jumlah kejahatan diseluruh INDONESIA tahun 2007 = 236.997 kasus.
Hasil Perhitungannya :
365 x 24 x 60 x 60
236.997
Artinya adalah bahwa dalam tahun 2007, rata-rata setiap 2 menit 13 detik terjadi 1 (satu) perkara kejahatan di INDONESIA.
6. Perbandingan Jumlah Polisi dengan Jumlah Penduduk.
Jumlah penduduk dibanding dengan jumlah Polisi dalam suatu daerah.
Rumus perhitungan :
Jumlah Penduduk
Jumlah Polisi
Contoh Perhitungan perbandingan antara jumlah penduduk dengan jumlah anggota Polri :
1) Jumlah anggota Polri seluruh INDONESIA pada tahun 2007 : 360.000 anggota.
2) Jumlah penduduk INDONESIA tahun 2007 : 220.000.000 jiwa.
Perhitungan :
220.000.000
360.000
Artinya adalah bahwa untuk setiap 1 orang anggota Polri melayani 611 orang penduduk.
= 2 ‘ 13” = 611
LAMPIRAN VII
PENYAJIAN DATA GANGGUAN KAMTIBMAS
1. Jumlah Kejahatan, Penyelesaian Kejahatan dan Persentase Penyelesaian Kejahatan.
a. Dalam Bentuk Tabel.
Contoh :
DATA REKAPITULASI GANGGUAN KAMTIBMAS DAN PENYELESAIANNYA TAHUN 2007 DI INDONESIA
NO BULAN JML GK SELESAI % 1 JANUARI
27.300
16.758 61,38 2 FEBRUARI
26.960
17.490 64,87 3 MARET
27.446
17.602 64,13 4 APRIL
28.468
18.957 66,59 5 MEI
28.192
18.852 66,87 6 JUNI
26.752
18.053 67,48 7 JULI
28.654
17.926 62,56 8 AGUSTUS
29.005
17.883 61,65 9 SEPTEMBER
27.083
16.204 59,83 10 OKTOBER
26.122
16.019 61,32 11 NOVEMBER
28.107
17.789 63,29 12 DESEMBER
26.220
17.008 64,87 JUMLAH
330.309
210.541 63,74
b. Dalam Bentuk Grafik.
Contoh :
GRAFIK PERKEMBANGAN GANGGUAN KAMTIBMAS DAN PENYELESAIANNYA TAHUN 2007 DI INDONESIA
Penjelasan : Pada Grafik dapat ditambahkan angka-angka detilnya.
Sumber Data : Pusdalops Polri.
2. Resiko Penduduk Menjadi Korban Kejahatan.
a. Dalam Bentuk Tabel.
Contoh :
PERKEMBANGAN RESIKO PENDUDUKMENJADI KORBAN KEJAHATAN PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2007 DI INDONESIA
NO BULAN JML TP JML PDDK RESIKO 1 JANUARI
27.300
220.000.000 12 2 FEBRUARI
26.960
220.000.000 12 3 MARET
27.446
220.000.000 12 4 APRIL
28.468
220.000.000 13 5 MEI
28.192
220.000.000 13 6 JUNI
26.752
220.000.000 12 7 JULI
28.654
220.000.000 13 8 AGUSTUS
29.005
220.000.000 13 9 SEPTEMBER
27.083
220.000.000 12 10 OKTOBER
26.122
220.000.000 12 11 NOVEMBER
28.107
220.000.000 13 12 DESEMBER
26.220
220.000.000 12 RATA-RATA
330.309
220.000.000 150
b. Dalam Bentuk Grafik.
Contoh :
PERKEMBANGAN RESIKO PENDUDUK MENJADI KORBAN KEJAHATAN PER 100.000 PENDUDUK TAHUN 2007 DI INDONESIA
Sumber Data : Pusdalops Polri.
3..
Kejahatan Yang Meresahkan.
a. Dalam Bentuk Tabel.
Contoh :
KEJAHATAN YANG MERESAHKAN TAHUN 2007 DI INDONESIA
NO JENIS KEJAHATAN JUMLAH % 1 Pencurian Pemberatan
61.162 42,25 2 Pencurian Ranmor
32.704 22,59 3 Narkotika
16.822 11,62 4 Penganiayaan Berat
16.630 11,48 5 Pencurian Kekerasan
9.770 6,74 6 Kebakaran
3.220 2,22 7 Perkosaan
2.696 1,86 8 Pembunuhan
1.068 0,95 9 Uang Palsu 331 0,22 10 Penipuan 46 0,03 J U M L A H
144.449
b. Dalam Bentuk Grafik.
Contoh :
KEJAHATAN YANG MERESAHKAN TAHUN 2007 DI INDONESIA
Penjelasan : Pada Grafik dapat ditambahkan angka-angka detilnya.
Sumber Data : Pusdalops Polri.
4. Selang Waktu Terjadinya Kejahatan.
a. Dalam Bentuk Tabel.
Contoh :
PERKEMBANGAN SELANG WAKTU TERJADINYA KEJAHATAN TH 2007 DI POLDA “ X “
NO BULAN JML GK TH 2007 SELANG WAKTU SELANG WAKTU DLM DETIK 1 JANUARI
5.826 7’ 40’’ 460 2 FEBRUARI
4.561 8’ 50’’ 530 3 MARET
5.426 8’ 14’’ 494 4 APRIL
5.450 7’ 56’’ 476 5 MEI
5.385 8’ 17’’ 497 6 JUNI
5.085 8 30’’ 510 7 JULI
5.796 7’ 42’’ 462 8 AGUSTUS
5.300 8’ 25’’ 505 9 SEPTEMBER
5.534 7’ 48’’ 468 10 OKTOBER
4.837 9’ 14’’ 554 11 NOVEMBER
5.635 7’ 40’’ 460 12 DESEMBER
5.249 8’ 30’’ 510 JUMLAH
64.084 8’ 12’’ 492 Artinya adalah bahwa RATA-RATA setiap 8 Menit 12 Detik terjadi satu tindak pidana di wilayah hukum Polda “ X “
b. Dalam Bentuk Grafik.
Contoh :
PERKEMBANGAN SELANG WAKTU TERJADINYA KEJAHATAN TH 2007 DI POLDA “ X “
Keterangan : Skala Waktu berdasarkan detik Sumber Data : Pusdalops Polri.
5. Pola Kejahatan
a. Dalam Bentuk Tabel.
Contoh :
POLA KEJAHATAN TAHUN 2007
NO JENIS KEJAHATAN JUMLAH KASUS PERSENTASE 1 CURAT
55.591 18,58 2 PENIPUAN
27.527 9,20 3 PENCURIAN BIASA
18.670 6,24 4 PENGGELAPAN
17.869 5,97 5 PENGANIAYAAN RINGAN
17.007 5,68 6 PENGANIAYAAN BERAT
16.014 5,35 7 NARKOTIKA
14.549 4,86 8 PERMAINAN JUDI
11.378 3,80 9 CURAS
9.491 3,17 10 LAIN-LAIN KEJAHATAN
111.009 37,11
Sumber Data : Pusdalops Polri.
b. Dalam Bentuk Grafik
Contoh :
Sumber Data : Pusdalops Polri.
6. Modus Operandi Kejahatan.
Modus operandi atau cara melakukan kejahatan / tindak pidana dapat dirinci menurut jenis tindak pidana, agar diperoleh kejelasan tentang modus operandi / cara-cara melakukan kejahatan tersebut.
a. Dalam Bentuk Tabel.
Contoh :
MODUS OPERANDI KEJAHATAN CURANMOR TH 2007 DI INDONESIA
NO MODUS OPERANDI JML KEJADIAN % 1 MERUSAK
11.446 35 2 KUNCI PALSU
7.195 22 3 ANCAMAN KEKERASAN
5.887 18 4 KELALAIAN KORBAN
4.906 15 5 LAIN-LAIN
3.270 10
JUMLAH
32.704
Artinya adalah bahwa modus operandi terjadinya kasus curanmor paling banyak adalah dengan cara merusak.
b. Dalam Bentuk Grafik.
Contoh :
MODUS OPERENDI KEJAHATAN CURANMOR TH 2007 DI INDONESIA
Sumber Data : Pusdalops Polri.
7. Pola TKP Kejahatan.
Modus tempat kejadian perkara kejahatan dapat dirinci menurut jenis tindak pidana, agar diperoleh kejelasan tentang pola tempat kejadian perkara kejahatan tersebut.
a. Dalam Bentuk Tabel.
Contoh :
POLA TKP KEJAHATAN CURANMOR TH 2007 DI INDONESIA
NO MODUS OPERANDI JML KEJADIAN % 1 JALANAN UMUM
4.906 15 2 PEMUKIMAN
7.195 22 3 TEMPAT PARKIR RESMI
5.887 18 4 TEMPAT PARKIR TDK RESMI
11.446 35 6 PERKANTORAN
3.270 10
JUMLAH
32.704
Artinya adalah bahwa pola TKP terjadinya kasus curanmor paling banyak adalah di tempat parkir tidak resmi.
b. Dalam Bentuk Grafik.
Contoh :
POLA TKP KEJAHATAN CURANMOR TH 2007 DI INDONESIA
Sumber Data : Pusdalops Polri.
8. Pola Waktu Terjadinya Kejahatan.
Modus waktu terjadinya kejahatan dapat dirinci menurut setiap jenis tindak pidana, agar diperoleh kejelasan tentang pola waktu kejadian kejahatan tersebut.
a. Dalam Bentuk Tabel.
Contoh :
POLA WAKTU KEJAHATAN CURANMOR TH 2007 DI INDONESIA
NO MODUS OPERANDI JML KEJADIAN % 1
00.00 s.d. 03 00
7.195 22 2
03.00 s.d. 06.00
8.830 27 3
06.00 s.d. 12.00
5.887 18 4
12.00 s.d. 18.00
2.616 8 5
18.00 s.d. 21.00
3.270 10 6
21.00 s.d. 24.00
4.906 15
JUMLAH
32.704
Artinya adalah bahwa pola waktu terjadinya kasus curanmor paling banyak adalah pada pukul 03 s.d. 06.00.
b. Dalam Bentuk Grafik.
Contoh :
POLA WAKTU KEJAHATAN CURANMOR TH 2007 DI INDONESIA
Sumber Data : Pusdalops Polri.
9. Kecelakaan Lalu lintas dan korban yang ditimbulkannya.
a. Dalam Bentuk Tabel.
Contoh :
KECELAKAAN LALU LINTAS DAN KORBANNYA TH 2003 S.D 2007 DI INDONESIA
KORBAN NO PERIODE TAHUN JUMLAH LAKA SELRA % MD LB LR 1 2003
12.746
8.969 70
8.834
5.775
8.096 2 2004
16.761
10.913 65
9.872
8.080
10.356 3 2005
17.909
11.217 63
11.000
9.139
10.614 4 2006
38.830
27.475 71
14.419
16.182
33.729 5 2007
53.305
38.401 72
17.807
20.462
50.141
2) Dalam Bentuk Grafik.
Contoh :
KECELAKAAN LALU LINTAS DAN KORBANNYA TH 2003 S.D 2007 DI INDONESIA
Penjelasan : Pada Grafik dapat ditambahkan dengan angka detilnya.
Sumber Data : Ditlantas Polri.
10. Pelanggaran Lalu lintas yang ditindak.
a. Dalam Bentuk Tabel.
Contoh :
PELANGGARAN LALU LINTAS DAN PROFESI PROFESINYA TH 2003 S.D 2007 DI INDONESIA
PROFESI NO TAHUN JUMLAH GAR SELESAI GAR % PEGAWAI NEGERI MAHASISWA/ PELAJAR SUPIR ANGK UMUM LAINNYA 1 2003
2.496.313
2.296.713 85,4
99.853
374.447
399.410
1.622.603 2 2004
2.640.936
2.230.636 87,1
105.637
396.140
422.550
1.716.608 3 2005
5.179.853
4.577.451 88,2
207.194
776.978
828.776
3.366.904 4 2006
3.311.400
2.811.445 88,1
132.456
496.710
529.824
2.152.410 5 2007
4.237.255
3.937.225 89,3
172.664
618.664
661.699
2.784.228
b. Dalam Bentuk Grafik.
Contoh :
PELANGGARAN LALU LINTAS DAN PROFESINYA TH 2003 S.D 2007 DI INDONESIA
Penjelasan : Pada Grafik dapat ditambahkan dengan angka detilnya.
Sumber Data : Ditlantas Polri
11. Jumlah Penindakan Tipiring.
a. Dalam Bentuk Tabel.
Contoh :
JUMLAH PENINDAKAN TIPIRING THN 2004 S.D 2007 DI INDONESIA
KETENTUAN/U.U. YANG DILANGGAR NO TAHUN JUMLAH TINDAK TIPIRING PENYELESAIAN TIPIRING KUHP PERDA 1 2004
18.684
14.5834
2.468
16.216 2 2005
8.906
8.506
2.258
6.648 3 2006
11.834
10.356
2.785
9.049 4 2007
10.287
9.681
3.144
7.143
b. Dalam Bentuk Grafik.
Contoh :
JUMLAH PENINDAKAN TIPIRING THN 2004 S.D 2007 DI INDONESIA
Sumber Data : Ditsamapta Polri.
12. Jumlah Tahanan.
1) Dalam Bentuk Tabel.
Contoh :
JUMLAH TAHANAN TH 2003 S.D 2007 DI INDONESIA
DEWASA ANAK-ANAK NO PERIODE WAKTU JUMLAH TAHANAN PRIA WANITA PRIA WANITA 1 2003
12.700
12.327 338 29 6 2 2004
13.607
13.154 421 30 2 3 2005
15.572
15.071 476 24 1 4 2006
18.054
17.467 543 43 1 5 2007
19.961
19.303 586 70 2
2) Dalam Bentuk Grafik.
Contoh :
JUMLAH TAHANAN TH 2003 s.d 2007 DI INDONESIA
Sumber Data : Bagwattah Pusdalops Polri
13. Perbandingan Jumlah Penduduk dengan Jumlah Anggota Polri.
a. Dalam Bentuk Tabel.
Contoh :
PERBANDINGAN JUMLAH PENDUDUK DENGAN JUMLAH ANGGOTA POLRI TH 2003 S.D. 2007 DI INDONESIA
NO PERIODE WAKTU JUMLAH ANGGOTA POLRI JUMLAH PENDUDUK PERBANDINGAN
1 2003
320.000
200.000.000 1 : 625 2 2004
330.000
205.000.000 1 : 621 3 2005
340.000
210.000.000 1 : 617 4 2006
350.000
215.000.000 1 : 614 5 2007
360.000
220.000.000 1 : 611
b. Dalam Bentuk Grafik.
Contoh :
PERBANDINGAN JUMLAH PENDUDUK DENGAN JUMLAH ANGGOTA POLRI TH 2003 s.d 2007 DI INDONESIA
Sumber Data : Pusdalops Polri.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 2009
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Drs. H. BAMBANG HENDARSO DANURI, M.M.
JENDERAL POLISI f :
adivbinkum Polri/P. Jwb Pokja: .........
eops Kapolri
: .........
asetum Polri
: .........
Wakapolri
: .........