PERBAN

Peraturan Badan Nomor 28-pojk-05-2020 Tahun 2020 tentang PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

PERBAN Nomor 28-pojk-05-2020 Tahun 2020

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LJKNB

Article 3

Correction

(1) LJKNB wajib memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan LJKNB dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. (2) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memelihara dan memantau Tingkat Kesehatan LJKNB serta mengambil langkah yang diperlukan untuk memelihara dan/atau meningkatkan Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) LJKNB wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB dengan menggunakan pendekatan risiko secara individual. (4) Dalam hal LJKNB melakukan Pengendalian terhadap Perusahaan Anak, selain melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), LJKNB wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan dengan menggunakan pendekatan risiko secara konsolidasi. (5) LJKNB yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan prinsip syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan unit syariah atau unit usaha syariah dengan menggunakan pendekatan secara individual.

Article 4

(1) LJKNB wajib melakukan penilaian sendiri atas Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sampai dengan ayat (5). (2) Penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember. (3) Selain melakukan penilaian sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), LJKNB wajib melakukan pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB apabila diperlukan. (4) Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNBsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib mendapat persetujuan Direksi. (5) Hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris. (6) LJKNB wajib menyampaikan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat: a. tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau b. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (7) Apabila batas waktu penyampaian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a jatuh pada hari libur, hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Article 5

(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB setiap tahun untuk posisi akhir bulan Desember. (2) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB apabila diperlukan. (3) Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengkinian penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, laporan berkala yang disampaikan LJKNB, dan/atau informasi lain.

Article 6

Dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB yang dilakukan oleh LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 maka yang berlaku hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB III

MEKANISME PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LJKNB SECARA INDIVIDUAL

Article 7

Correction

(1) Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bagi perusahaan perasuransian dan perusahaan pembiayaan, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut: a. tata kelola perusahaan yang baik; b. profil risiko; c. rentabilitas; dan d. permodalan. (2) Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bagi dana pensiun pemberi kerja, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut: a. tata kelola perusahaan yang baik; b. profil risiko; c. rentabilitas; dan d. pendanaan. (3) Penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) bagi dana pensiun lembaga keuangan, dilakukan dengan cakupan penilaian terhadap faktor sebagai berikut: a. tata kelola perusahaan yang baik; b. profil risiko; dan c. rentabilitas. (4) Penilaian tingkat kesehatan unit syariah atau unit usaha syariah secara individual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) mencakup penilaian terhadap faktor profil risiko. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara individual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Article 8

Article 9

Article 10

(1) Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LJKNB ditetapkan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) sampai dengan ayat (7) dengan memperhatikan materialitas dan signifikansi masing-masing faktor. (2) Peringkat Komposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut: a. Peringkat Komposit 1; b. Peringkat Komposit 2; c. Peringkat Komposit 3; d. Peringkat Komposit 4; dan e. Peringkat Komposit 5. (3) Peringkat Komposit 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mencerminkan kondisi LJKNB yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. (4) Peringkat Komposit 2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mencerminkan kondisi LJKNB yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. (5) Peringkat Komposit 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, mencerminkan kondisi LJKNB yang secara umum cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. (6) Peringkat Komposit 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, mencerminkan kondisi LJKNB yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. (7) Peringkat Komposit 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, mencerminkan kondisi LJKNB yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB V

TINDAK LANJUT HASIL PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LJKNB

Article 14

Correction

(1) Dalam hal hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB terdapat: a. Peringkat faktor penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5; b. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LJKNB yang ditetapkan dengan peringkat 4 atau peringkat 5; dan/atau c. Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan LJKNB yang ditetapkan dengan peringkat 3, namun terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha LJKNB, LJKNB wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam hal hasil penilaian tingkat kesehatan unit syariah atau unit usaha syariah memperoleh hasil penilaian faktor profil risiko dengan peringkat 4 atau peringkat 5, perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau perusahaan pembiayaan yang memiliki unit syariah atau unit usaha syariah wajib menyampaikan rencana tindak kepada Otoritas Jasa Keuangan. (3) Rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan komitmen LJKNB kepada Otoritas Jasa Keuangan, paling sedikit memuat langkah perbaikan yang akan dilaksanakan oleh LJKNB untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi beserta target waktu penyelesaiannya. (4) Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta LJKNB untuk melakukan penyesuaian terhadap rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). (5) LJKNB wajib menyampaikan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2): a. untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB oleh Otoritas Jasa Keuangan disampaikan sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan; atau b. untuk rencana tindak yang merupakan tindak lanjut dari hasil penilaian sendiri LJKNB disampaikan paling lambat: 1. pada tanggal 15 Februari untuk penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB posisi akhir bulan Desember; atau 2. 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal pengkinian hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB. (6) Apabila batas waktu penyampaian rencana tindak atas hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 1 jatuh pada hari libur, hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan LJKNB disampaikan pada hari kerja berikutnya.

Article 15

(1) LJKNB wajib menyampaikan laporan pelaksanaan rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) paling lambat: a. 10 (sepuluh) hari kerja setelah target waktu penyelesaian rencana tindak; dan/atau b. 10 (sepuluh) hari kerja setelah akhir bulan dan dilakukan secara bulanan, apabila terdapat permasalahan yang signifikan yang akan mengganggu penyelesaian rencana tindak secara tepat waktu. (2) Laporan pelaksanaan rencana tindak yang disampaikan oleh LJKNB paling sedikit memuat penjelasan mengenai realisasi pelaksanaan rencana tindak, disertai bukti pelaksanaan dan/atau dokumen pendukung terkait.

Article 16

Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan rencana tindak oleh LJKNB.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Article 22

Correction

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai prosedur dan tata cara pengenaan sanksi administratif di bidang perasuransian dan pemblokiran kekayaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah tidak berlaku bagi pelanggaran atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Article 23

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku: a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2014 tentang Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5575) beserta ketentuan pelaksanaannya; b. Pasal 4 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5682); c. Pasal 89, Pasal 99, dan Pasal 100 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2018 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6286); dan d. Pasal 86, Pasal 96, dan Pasal 97 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2019 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6320), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 24

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 2020 KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd WIMBOH SANTOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 April 2020 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd YASONNA H. LAOLY

(1) Penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a merupakan penilaian terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh LJKNB. (2) Penilaian terhadap faktor profil risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, ayat (3) huruf b, dan ayat (4) merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional LJKNB yang dilakukan terhadap 9 (sembilan) risiko yaitu: a. risiko strategis; b. risiko operasional; c. risiko asuransi, bagi perusahaan perasuransian; d. risiko kredit; e. risiko pasar; f. risiko likuiditas; g. risiko hukum; h. risiko kepatuhan; dan i. risiko reputasi. (3) Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu padaPeraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi LJKNB. (4) Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: a. kelompok risiko bisnis: 1. risiko asuransi, bagi perusahaan perasuransian; dan 2. risiko strategis; b. kelompok risiko finansial: 1. risiko kredit; 2. risiko pasar; 3. risiko operasional; dan 4. risiko likuiditas; dan c. kelompok risiko governance: 1. risiko kepatuhan; 2. risiko hukum; dan 3. risiko reputasi. (5) Penilaian terhadap faktor rentabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf c paling sedikit memuat penilaian terhadap: a. kinerja rentabilitas; b. sumber rentabilitas;dan c. kesinambungan rentabilitas LJKNB. (6) Penilaian terhadap faktor permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d paling sedikit memuat penilaian terhadap: a. tingkat kecukupan permodalan; dan b. pengelolaan permodalan. (7) Penilaian terhadap faktor pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d paling sedikit memuat penilaian terhadap: a. kondisi pendanaan; dan b. tambahan pendanaan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian terhadap faktor tata kelola perusahaan yang baik, faktor profil risiko, faktor rentabilitas, faktor permodalan, dan faktor pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Setiap faktor penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan peringkatnya berdasarkan kerangka analisis yang komprehensif dan terstruktur. (2) Peringkat setiap faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai berikut: a. peringkat 1; b. peringkat 2; c. peringkat 3; d. peringkat 4; dan e. peringkat 5. (3) Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap hasil penilaian pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik LJKNB dan informasi lain yang terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik LJKNB. (4) Penetapan peringkat faktor profil risiko dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: a. penetapan tingkat risiko dari masing-masing risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); b. penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dan kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit; dan c. penetapan peringkat faktor profil risiko berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur atas hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko secara keseluruhan. (5) Penetapan peringkat faktor rentabilitas dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi rentabilitas LJKNB. (6) Penetapan peringkat faktor permodalan dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi permodalan perusahaan perasuransian dan perusahaan pembiayaan. (7) Penetapan peringkat faktor pendanaan dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator pendanaan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing parameter atau indikator serta mempertimbangkan permasalahan lain yang memengaruhi pendanaan dana pensiun pemberi kerja. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik, faktor profil risiko, faktor rentabilitas, faktor permodalan, dan faktor pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

(1) Penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a dilakukan dengan memperhatikan: a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap LJKNB secara konsolidasi; dan b. permasalahan terkait dengan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsolidasi. (2) Penetapan peringkat faktor profil risiko secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b dilakukan dengan memperhatikan: a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap LJKNB secara konsolidasi; dan b. permasalahan profil risiko pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap profil risiko secara konsolidasi. (3) Penetapan peringkat faktor rentabilitas secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c, dan ayat (3) huruf cdilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator rentabilitas tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan LJKNB secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan: a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap LJKNB secara konsolidasi; dan b. permasalahan rentabilitas pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap rentabilitas secara konsolidasi. (4) Penetapan peringkat faktor permodalan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dilakukan berdasarkan analisis secara komprehensif dan terstruktur terhadap parameter atau indikator permodalan tertentu yang dihasilkan dari laporan keuangan perusahaan perasuransian dan perusahaan pembiayaan secara konsolidasi dan informasi keuangan lainnya dengan memperhatikan: a. signifikansi atau materialitas pangsa Perusahaan Anak terhadap LJKNB secara konsolidasi; dan b. permasalahan permodalan pada Perusahaan Anak yang berpengaruh secara signifikan terhadap permodalan secara konsolidasi. (5) Penetapan peringkat faktor pendanaan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d dilakukan dengan mengacu pada penilaian Tingkat Kesehatan LJKNB secara individual terhadap faktor pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7). (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan peringkat faktor tata kelola perusahaan yang baik, faktor profil risiko, faktor rentabilitas, dan faktor permodalan secara konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Badan Nomor 28-pojk-05-2020 Tahun 2020 tentang PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN LEMBAGA JASA KEUANGAN NONBANK

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 12

Article 13

BAB V

Article 14

Article 15

Article 16

BAB VI

Article 17

BAB VII

Article 18

Article 19

BAB Kesatu

Article 18

BAB Kedua

Article 19

BAB VIII

Article 20

Article 21

BAB IX

Article 22

Article 23

Article 24