PERBAN

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2021 tentang PERAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA PADA PEMBELAJARAN DI TEMPAT KERJA

PERBAN Nomor 8 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Jabatan Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut JF WI adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi yang berkedudukan di lembaga penyelenggara pelatihan pada Instansi Pemerintah. 4. Pejabat Fungsional Widyaiswara yang selanjutnya disebut Widyaiswara adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan pelatihan, pengembangan pelatihan, dan penjaminan mutu pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi yang berkedudukan di lembaga penyelenggara pelatihan pada Instansi Pemerintah. 5. Pembelajaran di Tempat Kerja (Work Place Learning) yang selanjutnya disebut WPL adalah pelatihan yang mengintegrasikan materi yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi yang dibutuhkan yang dilaksanakan di tempat kerja dan dilakukan tanpa meninggalkan pekerjaan ASN yang bersangkutan. 6. Peserta WPL yang selanjutnya disebut Peserta adalah pegawai yang melaksanakan pengembangan kompetensi sebagai peserta pelatihan atau pemenuhan pencapaian kebutuhan kinerja. 7. Pengembangan Kompetensi JF WI yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi JF WI dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier JF WI. 8. Pelatihan adalah salah satu bentuk Pengembangan Kompetensi sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH yang mengatur mengenai manajemen PNS. 9. Lembaga Penyelenggara Pelatihan adalah unit kerja pada instansi pemerintah yang bertugas menyelenggarakan Pelatihan. 10. Kesenjangan Kompetensi adalah tingkat kesenjangan tertentu yang digambarkan sebagai hasil perbandingan profil kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan yang diduduki dan/atau yang akan diduduki. 11. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun. 12. Kinerja PNS yang selanjutnya disebut Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan SKP dan perilaku kerja. 13. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintahan nonkementerian yang diberikan kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG mengenai ASN.

BAB III

PENYELENGGARAAN WPL

Article 5

Correction

Penyelenggaraan WPL terdiri atas tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. evaluasi.

Article 6

Correction

(1) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas: a. perencanaan WPL untuk pelaksanaan Pelatihan; dan b. perencanaan WPL untuk memenuhi pencapaian kebutuhan kinerja. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a mengacu pada kurikulum Pelatihan. (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. dalam rangka memenuhi kebutuhan kinerja organisasi, pimpinan unit kerja dapat mengajukan usulan Pengembangan Kompetensi kepada pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan tugas di bidang sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan target kinerja organisasi; dan b. dalam rangka memenuhi kebutuhan kinerja individu, pegawai ASN dapat mengajukan usulan Pengembangan Kompetensi kepada pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan tugas di bidang sumber daya manusia dalam rangka rencana pemenuhan standar kompetensi jabatan.

Article 7

(1) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. identifikasi Kesenjangan Kompetensi; b. penentuan fokus pendampingan; c. penentuan Widyaiswara; d. pertemuan Widyaiswara dengan atasan; e. merancang komitmen belajar dan produk pembelajaran; f. penyelenggaraan; dan g. evaluasi pembelajaran. (2) Penentuan Widyaiswara sebagaimana pada ayat (1) huruf c dikoordinasikan dengan Lembaga Penyelenggara Pelatihan.

Article 8

Widyaiswara dapat ditugaskan dalam pelaksanaan WPL secara individu atau kelompok.

Article 9

(1) Indikator keberhasilan WPL diukur berdasarkan terpenuhinya Kesenjangan Kompetensi dan tercapainya sasaran kinerja serta kesesuaian antara tahapan perencanaan dengan tahapan pelaksanaan WPL. (2) Pengukuran kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim di luar unit organisasi.

Article 10

(1) Tahapan evaluasi sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c merupakan tahapan penilaian untuk memastikan pencapaian sasaran WPL. (2) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan/atau informasi secara sistematis dan berkesinambungan dalam rangka perbaikan pelaksanaan WPL. (3) Tahapan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja LAN yang menyelenggarakan tugas di bidang pembinaan jabatan fungsional bidang Pengembangan Kompetensi pegawai ASN.

BAB IV

PERAN DAN PERSYARATAN WIDYAISWARA DALAM PENYELENGGARAAN WPL

Article 11

Correction

Dalam penyelenggaraan WPL, Widyaiswara berperan sebagai: a. coach; b. pendamping; dan c. penyelia.

Article 12

Correction

Coach sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a memiliki tugas: a. membimbing dalam proses WPL; b. merancang desain implementasi WPL; c. menjadi mitra belajar; d. mengatur target dan fokus Peserta; e. memastikan Peserta mengikuti dan melakukan proses WPL; dan f. membangun komitmen belajar.

Article 13

Pendamping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b memiliki tugas: a. mendampingi Peserta dalam proses WPL; b. menjadi mitra belajar WPL; c. menjadi pengamat langsung dalam WPL; d. melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proses WPL; dan e. pendampingan lain yang disesuaikan dengan kurikulum Pelatihan.

Article 14

Penyelia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, memiliki tugas: a. bersama Peserta menciptakan iklim pembelajaran yang optimal dan efektif dalam WPL; b. menentukan metode WPL; c. mengarahkan Peserta dalam WPL; d. MENETAPKAN target Peserta; dan e. melaksanakan penilaian dan pemantauan WPL.

Article 15

Dalam rangka penyelenggaraan WPL, Widyaiswara harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut: a. mempunyai pengalaman untuk melakukan pendampingan paling singkat 2 (dua) tahun; b. mendapatkan penugasan dari Lembaga Penyelenggara Pelatihan; dan c. telah mengikuti workshop atau pelatihan untuk pelatih yang dibuktikan dengan sertifikat sebagai bukti sertifikasi kompetensi.

Article 16

(1) Selain persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Widyaiswara harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut: a. untuk pelaksanaan WPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Widyaiswara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. memahami substansi Pelatihan; 2. memahami pengelolaan dan pelaksanaan coaching; dan 3. memahami sistem pembelajaran; dan b. untuk pelaksanaan WPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, Widyaiswara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1. memahami substansi teknis masing-masing instansi; 2. memahami substansi spesialisasi; 3. memahami sasaran kinerja organisasi; dan 4. memahami SKP.

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2021 tentang PERAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA PADA PEMBELAJARAN DI TEMPAT KERJA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Keempat

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kesatu

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kedua

Article 15

Article 16

BAB V

Article 17