PERBAN

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2022 tentang PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM

PERBAN Nomor 6 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. 4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilu di provinsi. 5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota. 6. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 7. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota. 8. Penduduk adalah Warga yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 9. Daerah Pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah Penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten/Kota. 10. Bagian Kecamatan adalah meliputi kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain. 11. Alokasi Kursi adalah penentuan jumlah kursi pada suatu Dapil. 12. Bilangan Pembagi Penduduk yang selanjutnya disebut BPPd adalah bilangan yang diperoleh dari hasil bagi jumlah Penduduk suatu kabupaten/kota dengan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan. 13. Tanggapan Masyarakat adalah masukan dari masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya terhadap rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi. 14. Uji Publik adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota untuk mengetahui dan memperoleh masukan dari masyarakat atau pemangku kepentingan lainnya terhadap rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi. 15. Sistem Informasi Daerah Pemilihan yang selanjutnya disebut Sidapil adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan untuk membantu dalam menyusun dan mengelola penataan Dapil dan Alokasi Kursi. 16. Hari adalah hari kalender.

Article 2

Correction

(1) KPU menyusun Dapil dengan memperhatikan prinsip: a. kesetaraan nilai suara; b. ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional; c. proporsionalitas; d. integralitas wilayah; e. berada dalam cakupan wilayah yang sama; f. kohesivitas; dan g. kesinambungan. (2) Prinsip kesetaraan nilai suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan upaya untuk meningkatkan nilai suara atau harga kursi yang setara antara 1 (satu) Dapil dan Dapil lainnya dengan prinsip 1 (satu) orang-satu suara-satu nilai. (3) Prinsip ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan ketaatan dalam pembentukan Dapil dengan mengutamakan jumlah kursi yang besar agar persentase jumlah kursi yang diperoleh setiap partai politik setara mungkin dengan persentase suara sah yang diperoleh. (4) Prinsip proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kesetaraan alokasi dengan memperhatikan kursi antar Dapil agar tetap terjaga perimbangan Alokasi Kursi setiap Dapil. (5) Prinsip integralitas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, memperhatikan beberapa provinsi, beberapa kabupaten/kota, atau kecamatan yang disusun menjadi 1 (satu) Dapil untuk daerah perbatasan, dengan tetap memperhatikan keutuhan dan keterpaduan wilayah, serta mempertimbangkan kondisi geografis, sarana perhubungan, dan aspek kemudahan transportasi. (6) Prinsip berada dalam cakupan wilayah yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan penyusunan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota, yang terbentuk dari 1 (satu), beberapa, dan/atau Bagian Kecamatan yang seluruhnya tercakup dalam suatu Dapil anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. (7) Prinsip kohesivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, merupakan penyusunan Dapil dengan memperhatikan sejarah, kondisi sosial budaya, adat istiadat dan kelompok minoritas. (8) Prinsip kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, merupakan penyusunan Dapil dengan memperhatikan Dapil yang sudah ada pada Pemilu tahun sebelumnya, kecuali jika Alokasi Kursi pada Dapil tersebut melebihi batasan maksimal Alokasi Kursi setiap Dapil atau apabila bertentangan dengan keenam prinsip di atas.

BAB II

TAHAPAN PENATAAN

Article 3

Correction

(1) Penataan Dapil dan Alokasi Kursi dilakukan dengan tahapan: a. persiapan; dan b. pelaksanaan. (2) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. penerimaan data agregat kependudukan per kecamatan; b. pencermatan data kependudukan, data wilayah, dan peta wilayah; dan c. penetapan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota. (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. penyusunan rancangan penataan Dapil; b. pencermatan rancangan penataan Dapil dan rekapitulasi; c. konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat; d. penetapan Dapil dan Alokasi Kursi; dan e. sosialisasi Dapil.

Article 4

Ketentuan mengenai program dan jadwal kegiatan tahapan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam Pemilu Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini. PERSIAPAN

Article 5

(1) Data yang diperlukan untuk penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas: a. data kependudukan berupa data agregat kependudukan per kecamatan; b. data wilayah administrasi pemerintahan; dan c. peta wilayah administrasi pemerintahan. (2) Data kependudukan dan data wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b bersumber dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri. (3) Peta wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Article 6

(1) KPU menyampaikan permintaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri. (2) KPU menyampaikan permintaan peta wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c kepada badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial. (3) KPU menerima data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a paling lambat 16 (enam belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. (4) Data wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b berdasarkan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri. (5) KPU menerima peta wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dari badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Article 7

(1) KPU melakukan pencermatan dengan cara memeriksa dan menyinkronkan kesesuaian data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan data wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dengan peta wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5). (2) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat ketidaksesuaian data, KPU berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial untuk melakukan pengecekan dan penyesuaian data.

Article 8

(1) KPU MENETAPKAN jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai dasar penataan Dapil dan penghitungan Alokasi Kursi dengan Keputusan KPU. (2) Jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi. (3) Dalam MENETAPKAN jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU memperhatikan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 100.000 (seratus ribu) orang memperoleh alokasi 20 (dua puluh) kursi; b. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 100.000 (seratus ribu) orang sampai dengan 200.000 (dua ratus ribu) orang memperoleh alokasi 25 (dua puluh lima) kursi; c. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 200.000 (dua ratus ribu) orang sampai dengan 300.000 (tiga ratus ribu) orang memperoleh alokasi 30 (tiga puluh) kursi; d. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 300.000 (tiga ratus ribu) orang sampai dengan 400.000 (empat ratus ribu) orang memperoleh alokasi 35 (tiga puluh lima) kursi; e. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 400.000 (empat ratus ribu) orang sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) orang memperoleh alokasi 40 (empat puluh) kursi; f. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) orang sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang memperoleh alokasi 45 (empat puluh lima) kursi; g. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) orang sampai dengan 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 50 (lima puluh) kursi; dan h. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi. (4) KPU menyampaikan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan data peta wilayah administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c kepada KPU Kabupaten/Kota.

BAB Kesatu

Penyediaan Data

Article 5

Correction

Article 6

Article 7

BAB IV

PELAKSANAAN

Article 9

Correction

Alokasi Kursi setiap Dapil paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

Article 10

Correction

(1) Dapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi kecamatan atau gabungan kecamatan. (2) Dalam hal penentuan Dapil berdasarkan kecamatan atau gabungan kecamatan tidak tercapai, penentuan Dapil menggunakan Bagian Kecamatan.

Article 11

KPU Kabupaten/Kota menyusun rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi berdasarkan Keputusan KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dengan memperhatikan prinsip penyusunan Dapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Article 12

Article 13

(1) Kecamatan yang memperoleh alokasi kurang dari 3 (tiga) kursi, harus digabung dengan 1 (satu) atau beberapa kecamatan lain yang berbatasan langsung dalam wilayah daerah kabupaten/kota yang sama, sehingga membentuk 1 (satu) Dapil sesuai dengan ketentuan Alokasi Kursi setiap Dapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Kecamatan yang memperoleh alokasi 3 (tiga) kursi, dapat digabungkan dengan 1 (satu) atau beberapa kecamatan lain yang berbatasan langsung dalam wilayah daerah kabupaten/kota yang sama, sehingga membentuk 1 (satu) Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan alokasi paling banyak 12 (dua belas) kursi. (3) Dalam hal kecamatan memperoleh alokasi lebih dari 12 (dua belas) kursi, dibagi menjadi 2 (dua) Dapil atau lebih yang terdiri dari Bagian Kecamatan dengan tetap memperhatikan prinsip penataan Dapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (4) Bagian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat digabung dengan kecamatan lain untuk dibentuk menjadi 1 (satu) Dapil. (5) Bagian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat digabung dengan Bagian Kecamatan lain untuk dibentuk menjadi 1 (satu) Dapil. (6) Bagian Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digabung dengan kecamatan lain yang berbatasan langsung, jika kecamatan lain: a. tidak dapat membentuk 1 (satu) Dapil karena memperoleh alokasi kurang dari 3 (tiga) kursi; atau b. tidak dapat digabung dengan kecamatan lainnya untuk membentuk 1 (satu) Dapil.

Article 14

(1) Penamaan Dapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diawali dengan penyebutan nama kabupaten/kota dan diakhiri dengan angka arab sesuai urutan Dapil. (2) Penentuan urutan Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari wilayah kecamatan yang menjadi ibukota kabupaten/kota dan dilanjutkan dengan wilayah kecamatan lain sesuai dengan arah jarum jam. (3) Dalam hal terdapat wilayah kecamatan yang berdasarkan jumlah Penduduknya memperoleh alokasi lebih dari 12 (dua belas) kursi sehingga dibagi menjadi 2 (dua) Dapil atau lebih, penentuan urutan Dapil dimulai dari wilayah kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang menjadi tempat pusat pemerintahan dan dilanjutkan dengan wilayah Bagian Kecamatan lain sesuai dengan arah jarum jam.

Article 15

(1) KPU Kabupaten/Kota MENETAPKAN rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi sebagai bahan pengumuman kepada masyarakat dan bahan Uji Publik dalam rapat pleno. (2) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara penetapan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi.

Article 16

KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat dan menyelenggarakan Uji Publik rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi untuk mendapat masukan dan tanggapan.

Article 17

(1) Pengumuman rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, paling sedikit memuat: a. daftar seluruh Dapil dan Alokasi Kursi pada kabupaten/kota yang bersangkutan; b. tata cara penyampaian masukan dan Tanggapan Masyarakat; dan c. batas waktu penyampaian masukan dan Tanggapan Masyarakat. (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan melalui: a. papan pengumuman; b. laman KPU Kabupaten/Kota; dan/atau c. media sosial KPU Kabupaten/Kota. (3) Pengumuman rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan selama 7 (tujuh) Hari. (4) Penyampaian masukan dan Tanggapan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten/Kota setempat dan dilengkapi dengan surat pengantar resmi bagi lembaga/badan/organisasi masyarakat/partai politik atau identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik bagi perorangan dan sesuai dengan batas waktu. (5) Masukan dan Tanggapan Masyarakat secara tertulis kepada KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disampaikan secara langsung kepada KPU Kabupaten/Kota atau melalui sarana teknologi informasi. (6) Batas waktu penyampaian masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah berakhirnya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3). (7) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi terhadap masukan dan tanggapan yang telah disampaikan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Article 18

(1) KPU Kabupaten/Kota menyelenggarakan Uji Publik rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat melibatkan peserta dari unsur: a. pemerintah daerah; b. partai politik tingkat kabupaten/kota; c. Bawaslu Kabupaten/Kota; d. pemantau Pemilu; e. akademisi; f. tokoh masyarakat/tokoh adat; dan/atau g. pemangku kepentingan lainnya. (2) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan undangan Uji Publik dengan dilampiri rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi kepada peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penyelenggaraan Uji Publik. (3) Dalam Uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten/Kota menyampaikan: a. metode penyusunan Dapil dan penghitungan Alokasi Kursi; b. rancangan penataan Dapil yang telah disusun; dan c. rekapitulasi terhadap masukan dan Tanggapan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (7). (4) Peserta Uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyampaikan masukan dan tanggapan pada saat penyelenggaraan Uji Publik. (5) KPU Kabupaten/Kota membuat laporan hasil penyelenggaraan Uji Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk disampaikan kepada KPU melalui KPU Provinsi.

Article 19

(1) KPU Kabupaten/Kota melakukan finalisasi dan MENETAPKAN rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi setelah Uji Publik yang akan diusulkan kepada KPU melalui KPU Provinsi dengan memperhatikan hasil Uji Publik serta masukan dan Tanggapan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dalam rapat pleno. (2) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara. (3) KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPU melalui KPU Provinsi, dalam bentuk salinan digital melalui Sidapil. (4) Penyampaian berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan laporan hasil penyelenggaraan Uji Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5).

Article 20

(1) KPU Provinsi melakukan pencermatan dan rekapitulasi terhadap rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi yang disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4) dalam rapat pleno. (2) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi menuangkan catatan hasil pencermatan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi disertai dengan alasan dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk disampaikan kepada KPU. (3) KPU Provinsi menuangkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara rekapitulasi rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi. (4) KPU Provinsi menyampaikan catatan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada KPU. (5) Penyampaian catatan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam bentuk salinan digital melalui Sidapil.

Article 21

(1) KPU melakukan pencermatan terhadap catatan hasil pencermatan dan rekapitulasi rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi dari KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4). (2) KPU melakukan penyusunan seluruh Dapil dan Alokasi Kursi berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (3) Penyusunan seluruh Dapil dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan prinsip penyusunan Dapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Article 22

KPU melakukan konsultasi hasil penyusunan seluruh Dapil dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Article 23

Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, KPU dapat melakukan penyesuaian Dapil dan Alokasi Kursi dengan menambah rancangan Dapil dan Alokasi Kursi untuk ditetapkan dalam rapat pleno dan menuangkan ke dalam berita acara.

Article 24

(1) KPU MENETAPKAN seluruh Dapil dan Alokasi Kursi dalam rapat pleno dan menuangkan ke dalam berita acara. (2) Berdasarkan berita acara hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU MENETAPKAN setiap Dapil dan Alokasi Kursi untuk masing-masing wilayah provinsi dengan Keputusan KPU.

Article 25

KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan/atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB Kesatu

Penyusunan Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi

Article 9

Correction

Alokasi Kursi setiap Dapil paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 12 (dua belas) kursi.

Article 10

Correction

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

KPU Kabupaten/Kota mengumumkan kepada masyarakat dan menyelenggarakan Uji Publik rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi untuk mendapat masukan dan tanggapan.

Article 17

Article 18

Article 19

BAB V

PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PADA DAERAH BENCANA DAN DAERAH PEMEKARAN

Article 26

Correction

(1) Dalam hal terjadi bencana, sehingga mengakibatkan hilangnya Dapil, Dapil tersebut dihapuskan. (2) Alokasi Kursi akibat hilangnya Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung kembali sesuai dengan jumlah Penduduk. (3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU melakukan penataan ulang Dapil dan Alokasi Kursi sesuai dengan jumlah Penduduk pascabencana yang diperoleh dari kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri. (4) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri tidak dapat menyediakan data kependudukan pascabencana, penataan Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada data kependudukan sebelum terjadinya bencana. (5) KPU MENETAPKAN Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan Keputusan KPU. (6) Penetapan Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sebelum dimulainya jadwal masa pengajuan daftar calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Article 27

(1) Dalam hal terjadi pembentukan kabupaten/kota baru setelah Pemilu Tahun 2019, KPU melakukan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota induk dan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sesuai dengan jumlah Penduduk berdasarkan ketentuan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. (2) Penataan Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

Article 28

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan data wilayah administrasi pemerintahan yang mengalami pemekaran kepada KPU. (2) Data wilayah administrasi pemerintahan yang mengalami pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain; b. kecamatan; dan/atau c. kabupaten/kota. (3) KPU melakukan pendataan wilayah administrasi pemerintahan yang mengalami pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri. (4) Pendataan wilayah yang mengalami pemekaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkesinambungan.

(1) Penyusunan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan metode: a. MENETAPKAN BPPd; b. menghitung perkiraan Alokasi Kursi setiap kecamatan; c. memilih 1 (satu) kecamatan atau gabungan beberapa kecamatan untuk menjadi suatu Dapil dengan memperhatikan ketentuan Alokasi Kursi setiap Dapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan prinsip penyusunan Dapil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; d. menghitung Alokasi Kursi setiap Dapil dengan memedomani ketentuan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan e. menjumlahkan Alokasi Kursi seluruh Dapil hasil penghitungan sebagaimana dimaksud dalam huruf d. (2) BPPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dengan cara membagi jumlah Penduduk di kabupaten/kota yang bersangkutan dengan jumlah kursi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1). (3) Penghitungan perkiraan Alokasi Kursi setiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara membagi jumlah Penduduk setiap kecamatan dengan BPPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (4) Dalam hal penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d menghasilkan angka pecahan, angka pecahan tersebut dihapuskan. (5) Penghitungan Alokasi Kursi setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan cara membagi jumlah Penduduk seluruh kecamatan atau Bagian Kecamatan yang telah menjadi suatu Dapil dengan BPPd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (6) Dalam hal berdasarkan penjumlahan Alokasi Kursi seluruh Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e masih terdapat sisa Alokasi Kursi, dilakukan penghitungan Alokasi Kursi lanjutan. (7) Sisa Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diperoleh dari jumlah kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikurangi dengan jumlah kursi yang telah dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. (8) Penghitungan Alokasi Kursi lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan ketentuan: a. menentukan sisa jumlah Penduduk pada setiap Dapil, dengan cara mengurangkan jumlah Penduduk di setiap Dapil dengan hasil perkalian Alokasi Kursi yang diperoleh setiap Dapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan BPPd; b. menentukan peringkat sisa jumlah Penduduk pada setiap Dapil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dimulai dari sisa jumlah Penduduk terbanyak sampai dengan sisa jumlah Penduduk paling sedikit; dan c. mengalokasikan sisa kursi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan cara mengalokasikan satu persatu kepada setiap Dapil yang memiliki sisa jumlah Penduduk terbanyak kesatu, kedua, ketiga, dan seterusnya berturut-turut sampai sisa kursi terbagi habis. (9) Hasil penjumlahan Alokasi Kursi seluruh Dapil diperoleh dari penjumlahan Alokasi Kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan alokasi sisa kursi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c.

Peraturan Badan Nomor 6 Tahun 2022 tentang PENATAAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

Article 7

BAB Kedua

Article 8

BAB IV

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB Kesatu

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Kedua

Article 20

BAB Ketiga

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

BAB Keempat

Article 25

BAB V

Article 26

Article 27

Article 28

BAB Kesatu

Article 26

BAB Kedua

Article 27

Article 28

BAB VI

Article 29

Article 30

BAB VII

Article 31

Article 32