PERBAN

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2023 tentang PENGAWASAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PADA LEMBAGA PENYIARAN

PERBAN Nomor 4 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Komisi Penyiaran INDONESIA ini yang dimaksud dengan: 1. Komisi Penyiaran INDONESIA yang selanjutnya disingkat KPI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam UNDANG-UNDANG sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran. 2. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. 3. Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh KPI sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional. 4. Standar Program Siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. 5. Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 6. Program Siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran. 7. PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN adalah PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 8. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Dewan Perwakilan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 11. Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN, dan untuk memilih anggota DPRD secara langsung oleh rakyat. 12. Pasangan Calon PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah pasangan calon Peserta Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan. 13. Partai Politik Peserta Pemilu adalah Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. 14. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan 2 (dua) Partai Politik atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon. 15. Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN. 16. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu. 17. Pelaksana Kampanye Pemilu adalah Peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilu. 18. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 19. Lembaga Penyiaran Publik adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. 20. Lembaga Penyiaran Swasta adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial berbentuk badan hukum INDONESIA, yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau televisi. 21. Lembaga Penyiaran Komunitas adalah lembaga penyiaran radio atau televisi yang berbentuk badan hukum INDONESIA, didirikan oleh komunitas tertentu, bersifat independen, dan tidak komersial, serta untuk melayani kepentingan komunitasnya. 22. Lembaga Penyiaran Berlangganan adalah Lembaga Penyiaran yang bersifat komersial, berbentuk badan hukum INDONESIA, yang bidang usahanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan. 23. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu. 24. Hari adalah hari kalender.

BAB II

PENGAWASAN PADA MASA KAMPANYE PEMILU

Article 3

Correction

(1) Program Siaran pemberitaan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan: a. memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara adil serta berimbang dalam pemberitaan kegiatan kampanye Peserta Pemilu; b. tidak dimanfaatkan untuk pemberitaan kepentingan Peserta Pemilu tertentu; c. tidak dimanfaatkan untuk pemblokiran waktu dan/atau pemblokiran segmen pada waktu siaran pemberitaan bagi publik: dan/atau d. pencantumkan sumber berita yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam mengutip atau menyadur informasi dari media sosial atau media lainnya. (2) Terhadap program siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPI melakukan pengawasan berdasarkan Peraturan KPI yang mengatur tata cara pengenaan sanksi administratif.

Article 4

Program Siaran dalam bentuk siaran monolog, dialog, debat Peserta Pemilu dan jajak pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b harus memenuhi ketentuan: a. monolog tidak mengandung narasi atau informasi yang memojokkan/menyudutkan Peserta Pemilu; b. dialog dan/atau debat Peserta Pemilu memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu; c. jajak pendapat wajib bersumber dari lembaga survei yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum; d. jajak pendapat bersifat netral dan memenuhi kaidah ilmiah serta ketentuan peraturan perundang-undangan; e. monolog, dialog, debat Peserta Pemilu dan jajak pendapat tidak dibiayai atau disponsori oleh: 1. peserta Pemilu; 2. pelaksana Kampanye Pemilu; 3. simpatisan; atau 4. pihak yang terafiliasi dengan Peserta Pemilu. f. monolog, dialog, debat Peserta Pemilu dan jajak pendapat telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Perilaku Penyiaran, Standar Program Siaran, kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan; dan/atau g. monolog, dialog, debat Peserta Pemilu dan jajak pendapat mencantumkan atau menyebutkan sumber informasi yang jelas, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Article 5

Pengawasan materi Kampanye dilakukan untuk memastikan: a. materi Kampanye harus sesuai dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut: 1. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; 2. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa; 3. meningkatkan kesadaran hukum; 4. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan 5. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat. b. materi Kampanye disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. menggunakan bahasa INDONESIA dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum; b. tidak mengganggu ketertiban umum; c. memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat; d. tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain; e. tidak bersifat provokatif; dan f. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Peserta Pemilu dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik INDONESIA yang demokratis dan bermartabat.

Article 6

Pemasangan iklan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c harus memenuhi ketentuan: a. batas maksimum 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap Peserta Pemilu di setiap stasiun televisi setiap Hari; b. batas maksimum 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap Peserta Pemilu di setiap stasiun radio setiap Hari; c. materi iklan kampanye wajib untuk mendapat pernyataan layak untuk diedarkan atau ditayangkan dalam bentuk Surat Tanda Lulus Sensor (STLS); d. memberikan kesempatan yang sama kepada Peserta Pemilu dalam pemuatan dan penayangan iklan Kampanye Pemilu; e. tidak menjual pemblokiran segmen dan/atau pemblokiran waktu untuk kampanye pemilu yang digunakan untuk pemberitaan Pemilu; f. tidak menerima program sponsor dalam format atau segmen apa pun yang dapat dikategorikan sebagai iklan Kampanye Pemilu; g. tidak menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan oleh salah satu Peserta Pemilu kepada Peserta Pemilu lain; h. penentuan standar tarif iklan Kampanye Pemilu komersial yang berlaku sama untuk setiap Peserta Pemilu; i. tarif iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat harus lebih rendah daripada tarif iklan Kampanye Pemilu komersial; dan/atau j. wajib menyiarkan Iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat nonpartisan paling sedikit 1 (satu) kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.

Article 7

(1) Iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh Lembaga Penyiaran atau dibuat oleh pihak lain. (2) Jumlah waktu tayang iklan Kampanye Pemilu layanan untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk jumlah tayangan iklan Kampanye Pemilu yang difasilitasi oleh KPU.

Article 8

(1) Materi iklan Kampanye Pemilu paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu. (2) Materi iklan Kampanye Pemilu wajib mendapatkan pernyataan layak untuk diedarkan atau ditayangkan dalam bentuk surat tanda lulus sensor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pembuatan materi iklan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.

Peraturan Badan Nomor 4 Tahun 2023 tentang PENGAWASAN PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PADA LEMBAGA PENYIARAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

BAB IV

Article 10

BAB V

Article 11

BAB VI

Article 12

Article 13