PERBAN

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN LITERASI MEDIA DAN LITERASI KEAMANAN SIBER

PERBAN Nomor 3 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

PERSIAPAN

Article 4

Persiapan penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan: a. penentuan Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber; dan b. penyusunan materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.

Article 5

(1) Penentuan Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan berdasarkan kategori Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber. (2) Kategori Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. usia; b. pendidikan; dan c. disabilitas. (3) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibagi berdasarkan kategori: a. anak-anak; b. remaja; c. dewasa; dan d. lanjut usia. (4) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibagi berdasarkan kategori: a. pendidikan dasar; b. pendidikan menengah; dan c. pendidikan tinggi. (5) Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibagi berdasarkan kategori: a. disabilitas fisik; b. disabilitas intelektual; c. disabilitas mental; dan/atau d. disabilitas sensorik.

Article 6

(1) Penentuan Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan melalui tahapan: a. penyusunan; dan b. persetujuan. (2) Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan pencantuman Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber yang dimasukkan ke dalam daftar Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sesuai urutan prioritas pelaksanaan. (3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan pengesahan daftar usulan Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber oleh: a. unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber pada BSSN; atau b. unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber atau unit yang menangani Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber pada Pemangku Kepentingan.

Article 7

(1) Penyusunan materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan berdasarkan tema materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber yang disesuaikan dengan Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber. (2) Tema materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. tema materi Literasi Media; dan b. tema materi Literasi Keamanan Siber. (3) Tema materi Literasi Media sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. hoaks; b. cyberbullying; c. etika bermedia sosial; d. jejak digital; e. berpikir kritis; f. internet sehat; g. netizen; h. ancaman radikalisme dan terorisme di ruang siber; i. ancaman pornografi di ruang siber; j. peran orang tua di ruang siber; dan/atau k. tema materi lain terkait Literasi Media. (4) Tema materi Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. data pribadi; b. keamanan internet; c. keamanan data dan informasi; d. keamanan perangkat; e. keamanan transaksi elektronik; f. penggunaan kata sandi (password); g. dasar-dasar teknik keamanan siber; h. insiden siber; i. kejahatan siber; dan/atau j. tema materi lain terkait Literasi Keamanan Siber.

Article 8

Penyusunan materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber dilakukan melalui tahapan: a. pengumpulan bahan dan data; b. penyusunan konsep materi; dan c. persetujuan.

Article 9

(1) Pengumpulan bahan dan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan kegiatan untuk menghimpun bahan dan data yang dibutuhkan dalam menyusun konsep materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber. (2) Pengumpulan bahan dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui: a. penelitian; b. studi banding; dan/atau c. pertukaran informasi.

Article 10

(1) Penyusunan konsep materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan kegiatan menyusun konsep materi berdasarkan bahan dan data yang dianalisis menjadi sebuah konsep materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber. (2) Dalam melaksanakan penyusunan konsep materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber pada BSSN dan unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber atau unit yang menangani Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber pada Pemangku Kepentingan dapat saling bekerja sama.

Article 11

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan kegiatan pengesahan konsep materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber oleh pimpinan pada unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber pada BSSN atau unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber atau unit yang menangani Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber pada Pemangku Kepentingan.

Article 12

(1) Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber yang telah ditentukan dan materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber yang telah disusun dicantumkan dalam daftar kegiatan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber. (2) Daftar kegiatan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh: a. unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber kepada Kepala BSSN untuk disetujui; atau b. unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber atau unit yang menangani Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber kepada pimpinan Pemangku Kepentingan untuk disetujui. (3) Hasil persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber. (4) Format daftar kegiatan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Article 13

BSSN melakukan koordinasi secara berkala dengan Pemangku Kepentingan terkait persiapan penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber.

BAB III

PELAKSANAAN

Article 14

(1) Pelaksanaan penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan melalui kegiatan: a. publikasi; atau b. peningkatan kapasitas. (2) Kegiatan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penyampaian materi Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber melalui website, media cetak, media elektronik, dan media lainnya. (3) Kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penyampaian Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber melalui kegiatan sosialisasi, focus group discussion, bimbingan teknis, seminar, dan kegiatan peningkatan kapasitas lainnya.

Article 15

(1) Dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan pengukuran pemahaman materi yang diberikan terhadap Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber. (2) Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. tes pendahuluan; dan b. tes akhir. (3) Tes pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan tes yang dilakukan untuk mengukur dan mengetahui pemahaman Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber terhadap materi yang akan diberikan. (4) Tes akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tes yang dilakukan untuk mengukur dan mengetahui pemahaman Target Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber terhadap materi yang telah diberikan.

Article 16

(1) Pelaksanaan penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara: a. mandiri; atau b. kerja sama. (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh BSSN atau Pemangku Kepentingan. (3) Pelaksanaan penyelenggaraan Literasi Media dan Literasi Keamanan Siber secara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui: a. kerja sama BSSN dengan Pemangku Kepentingan; atau b. kerja sama antar Pemangku Kepentingan.