PERBAN

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

PERBAN Nomor 2 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Article 1

(1) Badan Tenaga Nuklir Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut dengan BATAN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. (2) BATAN dipimpin oleh Kepala.

Article 2

BAB IV

SEKRETARIAT UTAMA

Article 7

Correction

(1) Sekretariat Utama merupakan unsur pembantu pemimpin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Article 8

Correction

Sekretariat Utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BATAN.

Article 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi: a. koordinasi kegiatan di lingkungan BATAN; b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkungan BATAN; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, arsip, dan dokumentasi di lingkungan BATAN; d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang- undangan dan advokasi hukum; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Article 10

Susunan organisasi Sekretariat Utama terdiri atas: a. Biro Perencanaan; b. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi; c. Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa; dan d. Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama.

Article 11

Biro Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja di lingkungan BATAN.

Article 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Biro Perencanaan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran; dan b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

Article 13

Susunan organisasi Biro Perencanaan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 14

Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, pemberian dukungan administrasi sumber daya manusia, dan pengelolaan organisasi dan tata laksana.

Article 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia; b. pelaksanaan administrasi sumber daya manusia; c. pengelolaan kinerja sumber daya manusia; dan d. pelaksanaan pengelolaan organisasi dan tata laksana.

Article 16

Susunan organisasi Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 17

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan keuangan, ketatausahaan, arsip, keprotokolan, kerumahtanggaan, perlengkapan, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, pengelolaan barang milik negara, serta pengamanan nuklir.

Article 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan; b. pelaksanaan urusan ketatausahaan, arsip, keprotokolan, dan kerumahtanggaan; c. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, dan layanan pengadaan secara elektronik; d. penyiapan koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan barang milik negara; dan e. pelaksanaan pengamanan nuklir di Kawasan Nuklir Kantor Pusat BATAN.

Article 19

Susunan organisasi Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 20

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan advokasi hukum, pemberian dukungan administrasi hubungan masyarakat, kerja sama, dan koordinasi pengamanan serta pelaksanaan keamanan nuklir di lingkungan BATAN.

Article 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; b. pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI); c. pemberian pertimbangan, advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi hukum; d. koordinasi dan pelaksanaan hubungan antarlembaga, media dan pengelolaan informasi publik; e. pelaksanaan perjanjian dan administrasi kerja sama dalam dan luar negeri; dan f. koordinasi pengamanan dan pelaksanaan keamanan nuklir di lingkungan BATAN.

Article 22

Susunan organisasi Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

DEPUTI BIDANG SAINS DAN APLIKASI TEKNOLOGI NUKLIR

Article 23

Correction

(1) Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir merupakan unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BATAN di bidang penelitian dan pengembangan sains dan aplikasi teknologi nuklir, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. (1) Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir dipimpin oleh Deputi.

Article 24

Correction

Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan sains dan aplikasi teknologi nuklir.

Article 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan sains dan aplikasi teknologi nuklir; b. pengendalian terhadap kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan sains dan aplikasi teknologi nuklir; c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan sains dan aplikasi teknologi nuklir sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala; d. pembinaan dan pemberian bimbingan di bidang penelitian dan pengembangan sains dan aplikasi teknologi nuklir; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Article 26

Susunan organisasi Deputi Bidang Sains dan Aplikasi Teknologi Nuklir terdiri atas: a. Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju; b. Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan; c. Pusat Sains dan Teknologi Akselerator; d. Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi; dan e. Pusat Aplikasi Isotop dan Radiasi.

Article 27

Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pembinaan dan bimbingan di bidang penelitian dan pengembangan bahan maju berbasis teknologi nuklir, sains bahan industri nuklir, dan teknologi berkas neutron.

Article 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan urusan perencanaan, persuratan dan kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, dokumentasi ilmiah dan publikasi serta pelaporan; b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sains bahan industri nuklir dan bahan maju berbasis teknologi nuklir; c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemanfaatan teknologi berkas neutron; d. pelaksanaan pemantauan keselamatan kerja dan pengelolaan keteknikan; dan e. pelaksanaan jaminan mutu.

Article 29

Susunan organisasi Pusat Sains dan Teknologi Bahan Maju terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

Article 30

Pusat Sains dan Teknologi Nuklir Terapan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pengendalian kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pembinaan dan bimbingan di bidang penelitian dan pengembangan senyawa bertanda dan radiometri, pemanfaatan teknofisika, dan pengelolaan reaktor riset.

Peraturan Badan Nomor 2 Tahun 2021 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

BAB III

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

BAB Kesatu

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kedua

Article 10

BAB Ketiga

Article 11

Article 12

Article 13

BAB Keempat

Article 14

Article 15

Article 16

BAB Kelima

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Keenam

Article 20

Article 21

Article 22

BAB V

Article 23

Article 24

Article 25

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29

Article 30

BAB Kedua

Article 26

BAB Ketiga

Article 27

Article 28

Article 29

BAB Keempat

Article 30

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB VI

BAB Kedua