KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2000 tentang SEKRETARIAT KABINET

KEPPRES Nomor 59 Tahun 2000

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, dan FUNGSI

Article 1

Sekretariat Kabinet adalah lembaga pemerintah yang dipimpin oleh seorang Sekretariat Kabinet, berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN.

Article 2

Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberi dukungan staf dan pelayanan administrasi kepada selaku Kepala Pemerintahan dalam menyelenggarakan kekuasaan Pemerintah Negara, terutama di bidang peraturan perundang-undangan dan pengambilan keputusan pemerintah.

BAB II

ORGANISASI

Article 4

Correction

Sekretariat Kabinet terdiri dari : a. Asisten Sekretaris Kabinet; b. Staf Ahli; c. Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri; d. Biro Peraturan Perundang-undangan Bidang Politik, Keamanan, dan Kesejahteraan Rakyat; e. Biro Persidangan; f. Biro Administrasi dan Perlengkapan.

Article 5

Correction

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Kabinet dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris Kabinet. (2) Tugas Wakil Sekretaris Kabinet diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Kabinet.

Article 6

(1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, kepada sekretaris Kabinet dapat diperbantukan 2 (dua) Asisten Sekretaris Kabinet. (2) asisten Sekretaris Kabinet bekerja secara mandiri atas dasar keahliannya.

Article 7

(1) Staf ahli mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan pengkajian dan penyampaian hasil pemikiran dan saran dalam bidang tertentu berdasarkan keahliannya, baik atas permintaan Sekretaris Kabinet maupun atas prakarsa sendiri. (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang.

Article 8

Biro mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan dukungan dan pelayanan administrasi kepada PRESIDEN di bidang penyiapan akhir rumusan rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan penyelenggaraan sidang kabinet, dan pelayanan administrasi umum bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet.

Article 9

(1) Masing-masing Biro sebanyak-banyaknya terdiri dari 4 (empat) Bagian sesuai beban kerja. (2) Pada Biro tertentu dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan tugas dan fungsi Biro yang bersangkutan. (3) Masing-masing Bagian sebanyak-banyaknya terdiri dari 4 (empat) Subbagian sesuai beban kerja.

Article 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 11

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional sesuai bidang keahliannya. (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berdasarkan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya yang ditunjuk oleh Sekretaris Kabinet. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Kelompok Jabatan Fungsional secara teknis administrasi dibina oleh Biro Administrasi dan Perlengkapan.

Article 12

Jika dipandang perlu, untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretaris Kabinet dapat membentuk beberapa kelompok kerja.

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2000 tentang SEKRETARIAT KABINET

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kedua

Article 6

BAB Ketiga

Article 7

BAB Keempat

Article 8

BAB Kelima

Article 9

BAB Keenam

Article 10

Article 11

BAB Ketujuh

Article 12

BAB III

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

BAB IV

Article 18

Article 19

BAB V

Article 20

Article 21

BAB VI

Article 22

Article 23

Article 24

BAB VII

Article 25

Article 26