Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DEPOK DAN KOTAMADYA DATI II CILEGON

UU Nomor 15 Tahun 1999

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. 2. Wilayah adalah "Wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g atau "wilayah" sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. 3. Kota Administratif Depok adalah sebagaimana dimaksud dalam Peeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kota Administratif Depok. 4. Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Jawa Barat. 5. Propinsi Daerah Tingkat II Bogor adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat. 6. Kabupaten Daerah Tingkat II Serang adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat. 7. Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Koreksi

Dengan UNDANG-UNDANG ini dibentuk Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 3

Koreksi

(1) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok meliputi wilayah : a. Kota Administratif Depok, yang terdiri dari : 1) Kecamatan Beji; 2) Kecamatan Pancoran Mas; 3) Kecamatan Sukmajaya; b. Sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang terdiri dari: 1) Kecamatan Limo; 2) Kecamatan Cimanggis; 3) Kecamatan Sawangan; 4) Sebagaian Kecamatan Bojonggede, yang dimasukkan ke dalam Kecamatan Pancoran Mas terdiri dari: a) Desa Pondokterong; b) Desa Ratujaya; c) Desa Pondokjaya; d) Desa Cipayung; e) Desa Cipayungjaya. (2) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditata dan ditetapkan sehingga terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut: a) Kecamatan beji; b) Kecamatan Pancoran Mas; c) Kecamatan Sukmajaya; d) Kecamatan Limo; e) Kecamatan Cimanggis; f) Kecamatan Sawangan;

Pasal 4

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon terdiri dari wilayah kecamatan sebagai berikut: a. Kecamatan Cilegon; b. Kecamatan Pulomerak; c. Kecamatan Ciwandan; d. Kecamatan Cibeber.

Pasal 5

(1) Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Depok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dikurangi dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1). (2) Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegeon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang dikurangi dengan wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

(1) Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Depok, Kota Administratif Depok dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dihapus. (2) Dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, Kota Administratif Cilegon dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang dihapus.

Pasal 7

(1) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok mempunyai batas-batas sebagai berikut: a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Ciputat Kabupaten Daerah Tingkat II Tangerang dan Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pondokgede Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi dan Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Parung dan Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor. (2) Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon mempunyai batas-batas sebagai berikut: a. sebelah utara berbatasan dengan Selat Sunda dan kecamatan Bojonegara, Kbaupaten Daerah Tingkat II Serang; b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Daerah Tingkat II Serang; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Waringin Kurung, Kecamatan Mancak, dan Kecamatan Anyar, Kabupaten Daerah Tingkat II Serang; d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda; (3) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UNDANG-UNDANG ini. (4) Penentuan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

(1) Dengan dibentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan mempunyai wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon wajib MENETAPKAN Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Penetapan Tata Ruang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara terpadu dan tidak dipisahkan dari Penataan Ruang Wilayah nasional, Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di sekitarnya.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Koreksi

Pada saat terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Depok dan Penjabat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat I Cilegon untuk pertama kalinya diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 14

Koreksi

(1) Anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon terdiri dari : a. Anggota yang ditetapkan dari wakil Partai Politik Peserta Pemilihan Umum terakhir yang dilaksanakan di daerah tersebut; b. Anggota ABRI yang diangkat. (2) Tata cara pengangkatan, dan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kalinya ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bogor dan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Serang sesuai dengan wewenang dan tugasnya masing-masing, menginventarisasi dan mengatur penyerahan kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon: a. Pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; b. Tanah, bangunan, barang bergerak dan barang tidak bergerak lainnya yang menjadi milik, dikuasai, atau dimanfaatkan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang, yang berada dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; c. Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang yang tempat kedudukannya terletak di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; d. Utang piutang Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor yang kegunaannya untuk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan utang piutang Pemerintah Kbaupaten Daerah Tingkat II Serang yang kegunaannya untuk wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon; e. Perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, dan perpustakaan yang karena sifatnya diperlukan oleh Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon. (2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selambat-lambatnya harus diselesaikan dalam waktu satu tahun terhitung sejak diresmikannya Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon.

Pasal 16

(1) Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon. (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terhitung sejak diresmikannya pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, maka segala pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum dapat disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersangkutan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dan Kabupaten Daerah Tingkat II Serang berdasarkan perimbangan hasil pendapatan yang diperoleh dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon. (3) Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat wajib membantu pembiayaan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau selama tiga tahun berturut-turut, terhitung sejak tanggal peresmiannya.

Pasal 17

Semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor tetap berlaku bagi Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan semua peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku bagi Kabupaten Daerah Tingkat II Serang tetap berlaku bagi Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon, sebelum diubah, diganti, atau dicabut berdasarkan UNDANG-UNDANG ini.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang PEMBENTUKAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II DEPOK DAN KOTAMADYA DATI II CILEGON

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20