Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang PERUBAHA...

Pasal 75A

(1) IUP Eksplorasi yang telah dicabut atau yang tidak ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi, WIUP Eksplorasinya dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (2) IUPK Eksplorasi yang telah dicabut atau yang tidak ditingkatkan menjadi IUPK Operasi Produksi, WIUPK Eksplorasinya dikembalikan kepada Menteri. (3) WIUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk: a. mineral logam dan batubara dapat ditetapkan kembali menjadi WIUP Eksplorasi atau WIUPK Eksplorasi dan/atau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan b. mineral bukan logam dan batuan dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (4) WIUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan kembali menjadi WIUPK Eksplorasi dan/atau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) WIUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditawarkan kembali dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). (6) WIUP Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kembali dengan cara mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4). (7) WIUPK Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52.

Pasal 75B

Koreksi

(1) IUP Operasi Produksi yang habis masa berlakunya setelah mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 46 ayat (1), WIUP Operasi Produksinya dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya setelah menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUP-nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1). (2) IUP Operasi Produksi yang telah dicabut atau tidak memperoleh perpanjangan, WIUP Operasi Produksinya dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (3) WIUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk: a. mineral logam dan batubara dapat ditetapkan kembali menjadi WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi, dan/atau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan b. mineral bukan logam dan batuan dikembalikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. (4) WIUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditawarkan kembali dengan cara lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3). (5) WIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52. (6) Dalam pelaksanaan lelang WIUP Operasi Produksi atau WIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), pemegang IUP Operasi Produksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak menyamai. (7) WIUP Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kembali dengan cara mengajukan permohonan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).

Pasal 75C

Koreksi

(1) IUPK Operasi Produksi yang habis masa berlakunya setelah mendapatkan 2 (dua) kali perpanjangan, WIUPK Operasi Produksinya dikembalikan kepada Menteri setelah menyampaikan keberadaan potensi dan cadangan mineral atau batubara pada WIUPK-nya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1). (2) IUPK Operasi Produksi yang telah dicabut atau tidak memperoleh perpanjangan, WIUPK Operasi Produksinya dikembalikan kepada Menteri. (3) WIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat ditetapkan kembali menjadi WIUPK Operasi Produksi dan/atau diusulkan menjadi wilayah pencadangan negara berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) WIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditawarkan kembali dengan cara prioritas atau lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan Pasal 52. (5) Dalam pelaksanaan lelang WIUPK Operasi Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemegang IUPK Operasi Produksi sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan hak menyamai. 9. Penjelasan Pasal 94 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 94 ayat (1). 10. Ketentuan ayat (2) Pasal 95 diubah sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

Koreksi

(1) Komoditas tambang yang dapat ditingkatkan nilai tambahnya terdiri atas pertambangan: a. mineral logam; b. mineral bukan logam; c. batuan; atau d. batubara. (2) Peningkatan nilai tambah mineral logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan: a. pengolahan mineral logam; dan b. pemurnian mineral logam. (3) Peningkatan nilai tambah mineral bukan logam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan mineral bukan logam. (4) Peningkatan nilai tambah batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batuan. (5) Peningkatan nilai tambah batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui kegiatan pengolahan batubara. 11. Ketentuan ayat (1), ayat (1a), ayat (2), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (11) Pasal 97 diubah, diantara ayat (1a) dan ayat (2) disisipkan 4 (empat) ayat yakni ayat (1b), ayat (1c), ayat (1d), dan ayat (1e), diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dihapus, diantara ayat (7) dan ayat (8) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (7a) dan ayat (7b), diantara ayat (8) dan ayat (9) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (8a) dan ayat (8b),dan diantara ayat (10) dan ayat (11) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10a), sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Koreksi

(1) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi saham secara bertahap. (1a) Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang tidak melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut: a. tahun keenam 20% (dua puluh persen); b. tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen); c. tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen); d. tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen); dan e. tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen), dari jumlah seluruh saham. (1b) Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan sendiri kegiatan pengolahan dan/atau pemurnian, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut: a. tahun keenam 20% (dua puluh persen); b. tahun kesepuluh 30% (tiga puluh persen); dan c. tahun kelimabelas 40% (empat puluh persen), dari jumlah seluruh saham. (1c) Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut: a. tahun keenam 20% (dua puluh persen); b. tahun kesepuluh 25% (dua puluh lima persen); dan c. tahun kelimabelas 30% (tiga puluh persen); dari jumlah seluruh saham. (1d) Kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan metode penambangan bawah tanah dan penambangan terbuka, setelah akhir tahun kelima sejak berproduksi paling sedikit sebagai berikut: a. tahun keenam 20% (dua puluh persen); b. tahun kedelapan 25% (dua puluh lima persen); dan c. tahun kesepuluh 30% (tiga puluh persen); dari jumlah seluruh saham. (1e) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka penanaman modal asing tidak wajib melaksanakan divestasi saham. (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melakukan penawaran divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (1b) kepada peserta INDONESIA secara berjenjang kepada: a. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota setempat; b. BUMN dan BUMD; dan c. badan usaha swasta nasional. (2a) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi yang sahamnya telah terdaftar di bursa efek di INDONESIA diakui sebagai peserta INDONESIA paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh saham. (3) Dihapus. (4) Dihapus. (5) Dihapus. (6) Penawaran divestasi saham kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota setempat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi. (7) Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran. (7a) Dalam hal Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menyatakan berminat terhadap penawaran divestasi saham, maka Pemerintah diberikan prioritas untuk membeli divestasi saham. (7b) Dalam hal Pemerintah tidak berminat terhadap penawaran divestasi saham atau tidak ada jawaban dari Pemerintah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dan apabila pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota menyatakan minatnya, maka Menteri mengkoordinasikan penetapan komposisi divestasi yang akan dibeli oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. (8) Dalam hal Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota tidak berminat untuk membeli divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7), saham ditawarkan kepada BUMN dan BUMD dengan cara lelang. (8a) BUMN dan BUMD harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran. (8b) Dalam hal BUMN dan BUMD tidak berminat untuk membeli divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (8a), saham ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dengan cara lelang. (9) Badan usaha swasta nasional harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran. (10) Pembayaran dan penyerahan saham yang dibeli oleh peserta INDONESIA dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang. (10a)Dalam hal peserta INDONESIA setelah jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tidak melakukan pembayaran maka pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang terhadap penawaran divestasi saham dinyatakan gugur dan penawaran divestasi saham diberikan kesempatan kepada Peserta INDONESIA lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (11) Apabila divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d) tidak tercapai, penawaran saham dilakukan pada tahun berikutnya. 12. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Koreksi

Dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal perseroan yang mengakibatkan saham peserta INDONESIA terdilusi, pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib menawarkan saham kepada peserta INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) sesuai dengan kewajiban divestasi saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1a), ayat (1b), ayat (1c), dan ayat (1d). 13. Ketentuan angka 2 Pasal 112 diubah, diantara angka 1 dan angka 2 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 1a, diantara angka 2 dan angka 3 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 2a, serta angka 7 dan angka 8 dihapus, sehingga Pasal 112 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112

Koreksi

Pada saat PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku: 1. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang ditandatangani sebelum diundangkannya PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktunya berakhir. 1a. Pemegang Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan pertambangan Batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat memiliki luas wilayah kontrak/perjanjian sesuai dengan rencana kegiatan pada wilayah kontrak/perjanjian yang telah disetujui Menteri sampai dengan jangka waktu berakhirnya kontrak/perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terdiri atas: a. wilayah potensi dan cadangan/penambangan; dan b. wilayah di luar penambangan untuk menunjang usaha kegiatan pertambangan 2. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1: a. yang belum memperoleh perpanjangan dapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan pertama sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan; dan b. yang telah memperoleh perpanjangan pertama dapat diperpanjang menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan kedua sebagai kelanjutan operasi tanpa melalui lelang setelah berakhirnya perpanjangan pertama kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara kecuali mengenai penerimaan negara yang lebih menguntungkan. 3. Kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang telah melakukan tahap kegiatan operasi produksi wajib melaksanakan pengutamaan kepentingan dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Kuasa pertambangan, surat izin pertambangan daerah, dan surat izin pertambangan rakyat, yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkannya PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhir serta wajib: a. disesuaikan menjadi IUP atau IPR sesuai dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan khusus BUMN dan BUMD, untuk IUP Operasi Produksi merupakan IUP Operasi Produksi pertama; dan b. menyampaikan rencana kegiatan pada seluruh WIUP atau WPR sampai dengan jangka waktu berakhirnya IUP atau IPR kepada Menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya; c. dihapus. 5. Permohonan kuasa pertambangan yang telah diterima Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sebelum terbitnya UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan telah mendapatkan Pencadangan Wilayah dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, dapat diproses perizinannya dalam bentuk IUP tanpa melalui lelang paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya PERATURAN PEMERINTAH Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 6. Kuasa pertambangan, kontrak karya, dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang memiliki unit pengolahan, tetap dapat menerima komoditas tambang dari kuasa pertambangan, kontrak karya, dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, pemegang IUP, dan IPR. 7. Dihapus. 8. Dihapus. 14. Ketentuan Pasal 112A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112A

Koreksi

1. Wilayah kontrak/perjanjian yang tidak mendapatkan persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dapat: a. ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi; dan/atau b. diusulkan menjadi WPN, berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Wilayah kontrak/perjanjian sebagai wilayah potensi dan cadangan/penambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 1a huruf a yang tidak terakomodir dalam IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 2a dapat: a. ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi; dan/atau b. diusulkan menjadi WPN, berdasarkan evaluasi Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 15. Ketentuan angka 1, angka 2, angka 3, angka 8, angka 9, dan angka 10 Pasal 112B diubah, serta ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 11, sehingga Pasal 112B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112B

Koreksi

1. Perpanjangan kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara menjadi IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 angka 2 diberikan oleh Menteri setelah wilayahnya ditetapkan menjadi WIUPK Operasi Produksi oleh Menteri. 2. Untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara harus mengajukan permohonan kepada Menteri paling cepat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum kontrak karya atau perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara berakhir. 3. Permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit harus memenuhi persyaratan: a. administratif; b. teknis; c. lingkungan; dan d. finansial. 4. Persyaratan adminstratif sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a meliputi: a. surat permohonan; b. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan c. surat keterangan domisili. 5. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b meliputi: a. peta dan batas koordinat wilayah; b. laporan akhir kegiatan operasi produksi; c. laporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan; d. rencana kerja dan anggaran biaya; e. neraca sumber daya dan cadangan; f. rencana reklamasi dan pascatambang; g. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; h. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun; 6. Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c meliputi: a. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; b. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 7. Persyaratan finansial sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d meliputi: a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik; b. bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi 3 (tiga) tahun terakhir. 8. Menteri dalam memberikan IUPK Operasi Produksi perpanjangan wajib mempertimbangkan potensi cadangan mineral dan batubara dari WIUPK Operasi Produksi tersebut dan dengan memperhatikan kepentingan nasional. 9. Menteri dapat menolak permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan apabila berdasarkan hasil evaluasi, pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara tidak menunjukkan kinerja pengusahaan pertambangan yang baik. 10. Penolakan sebagaimana dimaksud pada angka 9 harus disampaikan kepada pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara yang mengajukan permohonan IUPK Operasi Produksi perpanjangan paling lambat sebelum berakhirnya kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara. 11. Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara dalam mengajukan permohonan untuk memperoleh IUPK Operasi Produksi perpanjangan dapat mengajukan permohonan wilayah di luar WIUPK Operasi Produksi kepada Menteri untuk menunjang usaha kegiatan pertambangannya sesuai dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH ini. 16. Di antara ketentuan Pasal 112C dan Pasal 113 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 112D dan Pasal 112E yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 112D

Koreksi

Pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara: 1. yang telah berproduksi kurang dari 5 (lima) tahun sebelum diundangkan PERATURAN PEMERINTAH ini wajib mengikuti ketentuan divestasi saham sesuai dengan ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini; dan 2. yang telah berproduksi sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diundangkan PERATURAN PEMERINTAH ini wajib melaksanakan ketentuan divestasi saham: a. sebesar 20% (dua puluh persen) paling lambat 1 (satu) tahun sejak PERATURAN PEMERINTAH ini diundangkan; dan b. sebesar persentase pada tahun berjalan sesuai dengan ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini paling lambat 5 (lima) tahun sejak PERATURAN PEMERINTAH ini diundangkan.

Pasal 112E

Koreksi

Gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menyerahkan dokumen IUP Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan, atau IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dalam rangka penanaman modal asing yang telah diterbitkan sebelum berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini untuk diperbarui IUP-nya oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Koreksi

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2014 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 Oktober 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

BAB V

Pasal 74

BAB V

Pasal 74

Pasal 75A

Pasal 75B

Pasal 75C

Pasal 95

Pasal 97

Pasal 98

Pasal 112

Pasal 112A

Pasal 112B

Pasal 112D

Pasal 112E

Pasal II