PP

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

PP Nomor 67 Tahun 1996

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB 1

Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata

Pasal 7

Usaha jasa biro perjalanan wisata diselnggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi, dalam bentuk Biro Perjalanan Wisata. Pasal 8…

Pasal 8

Biro Perjalanan Wisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya: a. mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai; dan b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 9

(1) Kegiatan usaha Biro Perjalanan Wisata meliputi jasa: a. perencanaan dan pengemasan komponen-komponen perjalanan wisata, yang meliputi sarana wisata, objek dan daya tarik wisata dan jasa pariwisata lainnya terutama yang terdapat di wilayah INDONESIA, dalam bentuk paket wisata; b. penyelenggaraan dan penjualan paket wisata dengan cara menyalurkan melalui Agen Perjalanan Wisata dan atau menjualnya langsung kepada wisatawan atau konsumen; c. penyediaan layanan pramuwisata yang berhubungan dengan paket wisata yang dijual; d. penyediaan layanan angkutan wisata; e. pemesanan akomodasi, restoran, tempat konvensi, dan tiket pertunjukan seni budaya serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata; f. pengurusan dokumen perjalanan, berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan; g. penyelenggaraan... g. penyelenggaraan perjalanan ibadah agama; dan h. penyelenggaraan perjalanan insentif. (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c merupakan kegiatan pokok yang wajib diselenggarakan oleh Biro Perjalanan Wisata. (3) Penyelenggaraan perjalanan ibadah agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1) Biro Perjalanan Wisata wajib: a. memenuhi jenis dan kualitas komponen perjalanan wisata yang dikemas dan atau dijanjikan dalam paket wisata; dan b. memberikan pelayanan secara optimal bagi wisatawan yang melakukan pemesanan, pengurusan dokumen dan penyelenggaraan perjalanan melalui Biro Perjalanan Wisata. (2) Biro Perjalanan Wisata bertanggungjawab atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata berdasarkan paket wisata yang dijualnya.

Pasal 11

(1) Untuk memperluas jaringan kegiatan usaha, Biro Perjalanan Wisata dapat mendirikan kantor cabang di ibukota propinsi. (2) Untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, Biro Perjalanan Wisata atau kantor cabang Biro Perjalanan Wisata dapat membuka gerai jual. (3) Biro... (3) Biro Perjalanan Wisata hanya dapat membuka gerai jual di lokasi yang belum terdapat kantor cabang. (4) Pendirian kantor cabang dan pembukaan gerai jual harus dilaporkan untuk didaftarkan pada Menteri. (5) Seluruh kegiatan usaha jasa biro perjalanan wisata yang dilakukan oleh kantor cabang dan gerai jual sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), merupakan tanggung jawab Biro Perjalanan Wisata. (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pendirian kantor cabang dan pembukaan gerai jual Biro Perjalanan Wisata, diatur oleh Menteri.

Pasal 12

(1) Kantor cabang Biro Perjalanan Wisata dapat menyediakan seluruh jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1). (2) Gerai jual Biro Perjalanan Wisata hanya dapat melakukan penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata serta menyediakan jasa pelayanan pemesanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e.

Pasal 13

Usaha jasa agen perjalanan wisata diselanggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi, dalam bentuk Agen Perjalanan Wisata. Pasal 14…

Pasal 14

Agen Perjalanan Wisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya: a. mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai; dan b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 15

Kegiatan Usaha Agen Perjalanan Wisata meliputi jasa: a. pemesanan tiket angkutan udara, laut, dan darat baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; b. perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata; c. pemesanan akomodasi, restoran dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata; d. pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan. Pasal 16…

Pasal 16

Agen Perjalanan Wisata wajib: a. memberikan pelayanan secara optimal dan bertanggung jawab atas penyediaan jasa pemesanan dan pengurusan dokumen yang dilakukan; dan b. memperhatikan norma dan kelaziman yang berlaku bagi penyediaan jasa perantara, dalam hal melakukan penjualan tiket wisata yang dikemas Biro Perjalanan Wisata.

Pasal 17

Agen Perjalanan Wisata dilarang: a. melakukan perubahan terhadap komponen perjalanan wisata dalam paket yang dikemas Biro Perjalanan Wisata; dan b. menyelenggarakan paket wisata.

BAB 2

Usaha Jasa Agen Perjalanan Wisata

Pasal 13

Usaha jasa agen perjalanan wisata diselanggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi, dalam bentuk Agen Perjalanan Wisata. Pasal 14…

Pasal 14

Agen Perjalanan Wisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya: a. mempunyai tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai; dan b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha.

Pasal 15

Kegiatan Usaha Agen Perjalanan Wisata meliputi jasa: a. pemesanan tiket angkutan udara, laut, dan darat baik untuk tujuan dalam negeri maupun luar negeri; b. perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata; c. pemesanan akomodasi, restoran dan tiket pertunjukan seni budaya, serta kunjungan ke objek dan daya tarik wisata; d. pengurusan dokumen perjalanan berupa paspor dan visa atau dokumen lain yang dipersamakan. Pasal 16…

Pasal 16

Agen Perjalanan Wisata wajib: a. memberikan pelayanan secara optimal dan bertanggung jawab atas penyediaan jasa pemesanan dan pengurusan dokumen yang dilakukan; dan b. memperhatikan norma dan kelaziman yang berlaku bagi penyediaan jasa perantara, dalam hal melakukan penjualan tiket wisata yang dikemas Biro Perjalanan Wisata.

Pasal 17

Agen Perjalanan Wisata dilarang: a. melakukan perubahan terhadap komponen perjalanan wisata dalam paket yang dikemas Biro Perjalanan Wisata; dan b. menyelenggarakan paket wisata.

Pasal 18

Usaha jasa pramuwisata diselengarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi. Pasal 19…

Pasal 19

Badan usaha jasa pramuwisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya: a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas dukung usaha; dan b. mempekerjakan secara tetap tenaga pramuwisata profesional.

Pasal 20

(1) Kegiatan usaha jasa pramuwisata meliputi penyediaan tenaga pramuwisata dan atau mengkoordinasikan tenaga pramwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan Biro Perjalanan Wisata. (2) Kegiatan mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat dilakukan apabila persediaan tenaga pramuwisata yang dimiliki badan usaha jasa pramuwisata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada. (3) Pengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan profesionalisme tenaga pramuwisata yang bersangkutan. Pasal 21…

Pasal 21

Badan usaha jasa pramuwisata wajib: a. mempekerjakan tenaga pramuwisata yang telah memenuhi persyaratan keterampilan yang berlaku; dan b. secara terus menerus melakukan upaya peningkatan keterampilan tenaga pramuwisata yang bersangkutan.

BAB 3

Usaha Jasa Pramuwisata

Pasal 18

Usaha jasa pramuwisata diselengarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi. Pasal 19…

Pasal 19

Badan usaha jasa pramuwisata harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya: a. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas dukung usaha; dan b. mempekerjakan secara tetap tenaga pramuwisata profesional.

Pasal 20

(1) Kegiatan usaha jasa pramuwisata meliputi penyediaan tenaga pramuwisata dan atau mengkoordinasikan tenaga pramwisata lepas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan secara perorangan atau kebutuhan Biro Perjalanan Wisata. (2) Kegiatan mengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat dilakukan apabila persediaan tenaga pramuwisata yang dimiliki badan usaha jasa pramuwisata tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan yang ada. (3) Pengkoordinasikan tenaga pramuwisata lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan dengan tetap memperhatikan persyaratan profesionalisme tenaga pramuwisata yang bersangkutan. Pasal 21…

Pasal 21

Badan usaha jasa pramuwisata wajib: a. mempekerjakan tenaga pramuwisata yang telah memenuhi persyaratan keterampilan yang berlaku; dan b. secara terus menerus melakukan upaya peningkatan keterampilan tenaga pramuwisata yang bersangkutan.

Pasal 22

Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Pasal 23

Badan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya: a. memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai; dan b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha. Pasal 24…

Pasal 24

(1) Kegiatan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran meliputi: a. penyelenggaraan kegiatan konvensi, yang meliputi: 1) perencanaan dan penawaran penyelenggaraan konvensi; 2) perencanaan dan pengelolaan anggaran penyelenggaraan konvensi; 3) pelaksanaan dan penyelenggaraan konvensi; 4) pelayanan terjemahan simultan; b. perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan program perjalanan insentif; c. perencanaan dan penyelenggaraan pameran; d. penyusunan dan pengkoordinasian penyelenggaraan wisata sebelum, selama dan sesudah konvensi; e. penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran; dan f. kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta konvensi, perjalanan insentif dan pameran.

Pasal 25

(1) Badan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran wajib: a. memenuhi jenis dan kualitas jasa yang dikemas dan atau dijanjikan dalam penawaran penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran; dan b. mengurus... b. mengurus perizinan yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan konvensi dan pameran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Badan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran bertanggung jawab atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata berdasarkan program perjalanan insentif yang dijualnya.

BAB 4

Usaha Jasa Konvensi, Perjalanan Insentif dan Pameran

Pasal 22

Usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi.

Pasal 23

Badan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya: a. memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai; dan b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha. Pasal 24…

Pasal 24

(1) Kegiatan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran meliputi: a. penyelenggaraan kegiatan konvensi, yang meliputi: 1) perencanaan dan penawaran penyelenggaraan konvensi; 2) perencanaan dan pengelolaan anggaran penyelenggaraan konvensi; 3) pelaksanaan dan penyelenggaraan konvensi; 4) pelayanan terjemahan simultan; b. perencanaan, penyusunan dan penyelenggaraan program perjalanan insentif; c. perencanaan dan penyelenggaraan pameran; d. penyusunan dan pengkoordinasian penyelenggaraan wisata sebelum, selama dan sesudah konvensi; e. penyediaan jasa kesekretariatan bagi penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran; dan f. kegiatan lain guna memenuhi kebutuhan peserta konvensi, perjalanan insentif dan pameran.

Pasal 25

(1) Badan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran wajib: a. memenuhi jenis dan kualitas jasa yang dikemas dan atau dijanjikan dalam penawaran penyelenggaraan konvensi, perjalanan insentif dan pameran; dan b. mengurus... b. mengurus perizinan yang diperlukan bagi penyelenggaraan kegiatan konvensi dan pameran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Badan usaha jasa konvensi, perjalanan insentif dan pameran bertanggung jawab atas keselamatan wisatawan yang melakukan perjalanan wisata berdasarkan program perjalanan insentif yang dijualnya.

Pasal 26

Usaha jasa impresariat diselenggarakan oleh Perseroan Terbatas atau Koperasi

Pasal 27

Badan usaha jasa impresariat harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya: a. memiliki tenaga profesional dalam jumlah dan kualitas yang memadai; dan b. mempunyai kantor tetap yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung usaha. Pasal 28…

Pasal 28

Kegiatan usaha jasa impresariat meliputi: a. pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan INDONESIA yang melakukan pertunjukan di dalam dan atau di luar negeri; b. pengurusan dan penyelenggaraan pertunjukan hiburan oleh artis, seniman dan olahragawan asing yang melakukan perjalanan di INDONESIA; c. pengurusan dokumen perjalanan, akomodasi, transportasi bagi artis, seniman dan olahragawan yang akan mengadakan pertunjukan hiburan; dan d. penyelenggaraan kegiatan promosi dan publikasi pertunjukan.

Pasal 29

(1) Badan usaha jasa impresariat wajib: a. melestarikan seni budaya INDONESIA; b. memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat, pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, serta mencegah pelanggaran kesusilaan dan ketertiban umum; dan c. mengurus perizinan yang diperlukan bagi penyelenggaraan pertunjukan hiburan resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Badan... (2) Badan usaha jasa impresariat bertanggungjawab atas keutuhan pertunjukan dan kepentingan artis, seniman dan atau olahragawan yang melakukan pertunjukan hiburan yang diselenggaranan badan usaha tersebut.