Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

PP Nomor 63 Tahun 2005

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PEGAWAI KOMISI

Pasal 2

Koreksi

Pegawai Komisi adalah Warga Negara INDONESIA yang karena kompetensinya diangkat sebagai pegawai pada Komisi.

Pasal 3

Koreksi

Pegawai Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas: a. Pegawai Tetap; b. Pegawai Negeri yang dipekerjakan; dan c. Pegawai Tidak Tetap.

Pasal 4

Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pegawai yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan diangkat oleh Pimpinan Komisi melalui pengadaan pegawai untuk menjadi pegawai Komisi. Pasal 5...

Pasal 5

(1) Pegawai Negeri yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah Pegawai Negeri yang memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk dipekerjakan sebagai pegawai Komisi. (2) Pegawai Negeri yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. (3) Masa penugasan Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi paling lama 4 (empat) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali.

Pasal 6

(1) Untuk pembinaan kepangkatan Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi, ditetapkan penyetaraan jabatan sebagai berikut: a. Sekretaris Jenderal dan Deputi setara jabatan struktural eselon Ia; b. Direktur dan Kepala Biro setara jabatan struktural eselon IIa; dan c. Koordinator Sekretaris Pimpinan, Kepala Sekretariat dan Kepala Bagian setara jabatan struktural eselon IIIa. (2) Penyetaraan jabatan struktural bagi Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi dengan jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi Pegawai Negeri yang menduduki pangkat satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan struktural. (3) Bagi Pegawai Negeri yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila : a. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat yang telah dimilikinya; b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya; dan c. setiap . . . c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir. (4) Dalam hal Pegawai Negeri yang dipekerjakan tidak memangku jabatan struktural yang disetarakan, dapat diberikan kenaikan pangkat secara reguler sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Pegawai Negeri yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dapat beralih status kepegawaiannya menjadi Pegawai Tetap sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi. (2) Pegawai Negeri yang telah diangkat menjadi Pegawai Tetap pada Komisi diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 8

(1) Pegawai Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah pegawai yang memenuhi syarat yang telah ditentukan dan terikat dalam Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu sesuai dengan Peraturan Komisi. (2) Perpanjangan jangka waktu perjanjian kerja dilakukan oleh Komisi berdasarkan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan perjanjian kerja periode sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan Komisi. (3) Pegawai Tidak Tetap tidak dapat menduduki jabatan struktural pada Komisi.

BAB III

SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 9

Koreksi

Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi, meliputi fungsi-fungsi sebagai berikut: a. perencanaan . . . a. perencanaan sumber daya manusia; b. rekrutmen dan seleksi; c. pendidikan dan pelatihan; d. pengembangan sumber daya manusia; e. manajemen kinerja; f. kompensasi; g. hubungan kepegawaian; h. pemberhentian dan pemutusan hubungan kerja; dan i. audit sumber daya manusia.

Pasal 10

Koreksi

(1) Pimpinan Komisi MENETAPKAN perencanaan sumber daya manusia berdasarkan kebutuhan Komisi, arah kebijakan dan strategi Komisi serta rencana kerja dan anggaran Komisi. (2) Perencanaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menghasilkan formasi pegawai dan persyaratan kompetensi yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan rekrutmen dan seleksi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan sumber daya manusia, manajemen kinerja serta kompensasi. (3) Perencanaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan analisis pekerjaan dan evaluasi pekerjaan.

Pasal 11

(1) Rekrutmen dan seleksi pegawai dilakukan secara terbuka dan didasarkan pada kompetensi dan persyaratan lainnya yang ditetapkan Pimpinan Komisi. (2) Rekrutmen dan seleksi pegawai merupakan kegiatan yang terencana dan sistematis untuk mendapatkan pegawai sesuai dengan kebutuhan Komisi agar dapat mendukung pencapaian tujuan-tujuan Komisi. (3) Rekrutmen . . . (3) Rekrutmen Pegawai Negeri yang dipekerjakan dapat dilakukan melalui instansi pemerintah atas permintaan Pimpinan Komisi untuk kemudian dilakukan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 12

Pendidikan dan pelatihan dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi pegawai agar yang bersangkutan mampu dan berhasil dalam melaksanakan pekerjaannya.

Pasal 13

(1) Pengembangan pegawai Komisi dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan pengalaman kerja, mutasi, rotasi dan promosi yang disesuaikan dengan tuntutan beban kerja, tujuan dan sasaran organisasi berdasarkan hasil penilaian kinerja masing-masing pegawai. (2) Pengembangan karir pegawai dilakukan secara adil dan terbuka bagi setiap pegawai yang memenuhi syarat untuk dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan kompetensi dan kinerja pegawai yang bersangkutan.

Pasal 14

(1) Manajemen kinerja meliputi penetapan sasaran, penyelarasan kompetensi ke arah pencapaian sasaran serta penilaian dan pengukuran kinerja. (2) Penilaian dan pengukuran kinerja merupakan kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian hasil kerja dengan menggunakan parameter-parameter yang terukur. (3) Hasil penilaian kinerja pegawai Komisi menjadi dasar dalam MENETAPKAN kebijakan dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, pengembangan pegawai dan kompensasi pegawai. Pasal 15. . .

Pasal 15

(1) Kompensasi diberikan kepada pegawai sebagai penghargaan atas kontribusi positif dan/atau jasanya, meliputi: a. gaji; b. tunjangan; dan c. insentif berdasarkan prestasi kerja tertentu. (2) Gaji pegawai Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kinerja sesuai kontribusi pegawai kepada Komisi. (3) Gaji Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi diperhitungkan dengan mengurangi besarnya gaji dan tunjangan dari instansi asal. (4) Pajak Penghasilan atas kompensasi ditanggung oleh masing- masing pegawai. (5) Besaran kompensasi pegawai Komisi ditetapkan melalui Peraturan Komisi. (6) Jumlah pegawai dan kebutuhan belanja pegawai Komisi ditetapkan tidak melampaui pagu belanja pegawai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada Komisi.

Pasal 16

(1) Untuk menjamin hubungan kepegawaian yang serasi dan bertanggung jawab antar pegawai dan antara pegawai dengan Komisi, maka: a. pegawai dapat membentuk wadah pegawai Komisi; dan b. Komisi membentuk Dewan Pertimbangan Pegawai. (2) Wadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk guna menampung dan menyampaikan aspirasi kepada Pimpinan Komisi. (3) Dewan Pertimbangan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas memberikan rekomendasi kepada Pimpinan Komisi yang berkaitan dengan hubungan kepegawaian Komisi. (4) Keanggotaan Dewan Pertimbangan Pegawai ditetapkan oleh Pimpinan Komisi. (4) Keanggotaan . . .

Pasal 17

Pemberhentian pegawai Komisi dilakukan oleh Pimpinan Komisi berdasarkan Peraturan Komisi.

Pasal 18

Pegawai Komisi diberhentikan sebagai pegawai Komisi, apabila: a. memasuki batas usia pensiun; atau b. karena sebab lain.

Pasal 19

(1) Batas usia pensiun bagi Pegawai Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a adalah 56 (lima puluh enam) tahun. (2) Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri yang dipekerjakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Pemberhentian karena sebab lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b karena: a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. pelanggaran disiplin dan kode etik; atau d. tuntutan organisasi. (4) Pegawai yang diberhentikan sebagai pegawai Komisi diberikan hak-hak kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Untuk meningkatkan dan memperbaiki Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi dilakukan audit sumber daya manusia. (2) Audit . . . (2) Audit sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemeriksaan kualitas secara menyeluruh sebagai pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

Pasal 28