Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang PERKOTAAN

PP Nomor 59 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Perkotaan adalah bentuk wilayah dengan batas-batas tertentu yang masyarakatnya mempunyai kegiatan utama di bidang industri, jasa, perdagangan, atau bukan pertanian 2. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman Perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 3. Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan adalah penyediaan, pengoperasian, dan pemeliharaan layanan Perkotaan. 4. Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan yang selanjutnya disingkat RP2P adalah rencana pentahapan penyediaan layanan Perkotaan beserta strategi pendanaan indikatif yang merupakan bagian dari dokumen rencana pembangunan daerah dan terintegrasi dengan rencana tata ruang. 5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 7. Pelayanan Perkotaan adalah bentuk pemenuhan kebutuhan warga Perkotaan dalam menjalani kehidupan berkota. 8. Standar. . . 8. Standar Pelayanan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPP adalah ukuran kuantitas dan kualitas layanan Perkotaan yang harus dicapai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang berhak diperoleh warga Perkotaan tanpa diskriminasi. 9. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 12. Badan Hukum adalah badan usaha yang dibentuk, didirikan, dan/atau diakui oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PEI{YELENGGARAAN PENGELO LAAN PERKOTAAN DENGAN PENDEKATAN KOTA CERDAS

Pasal 59

Koreksi

Inovasi, kolaborasi, dan/atau pemanfaatan teknologi digital sesuai dengan kebutuhan warga Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dilakukan dengan pendekatan kota cerdas.

Pasal 60

Koreksi

Pendekatan kota cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dilakukan dengan cara: a. manajemen a. manajemen permintaan terhadap layanan; dan/atau b. penerapan teknologi digital sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Pasal 61

(1) Pendekatan kota cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi: a. tata kelola birokrasi; b. ekonomi; c. kehidupan berkota; d. masyarakat; e. lingkungan; dan f. mobilitas. (21 Tata kelola birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. perbaikan pelayanan publik; b. efisiensi birokrasi; dan c. efisiensi dan transparansi penyusunan kebijakan. (3) Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pengembangan ekosistem bisnis yang berdaya saing dan kemudahan berusaha; b. pemasaran usaha masyarakat secara digital; c. menyejahterakan masyarakat; d. transparansi transaksi keuangan; dan e. pemasaran perkotaan secara digital. (a) Kehidupan... (4) Kehidupan berkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. Pelayanan Perkotaan yang terjangkau dan terintegrasi; b. lingkungan hunian yang aman dan nyaman bagi masyarakat; dan c. lingkungan kerja dan kegiatan warga Perkotaan lainnya yang aman dan nyaman. (5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrrf d meliputi pemberdayaan masyarakat untuk: a. terbuka terhadap informasi, tidak diskriminatif, dan tidak intoleransi; b. beradaptasi dengan kemajuan teknologi; c. disiplin dan teratur dalam melakukan kegiatan di Perkotaan; dan d. menerapkan budaya saling menghormati dan berbudi pekerti. (6) Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. tata kelola limbah, sampah, dan pencemaran udara; b. pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; c. berketahanan iklim dan bencana; d. pengelolaan berwawasan lingkungan dan energi ramah lingkungan; dan e. perbaikan wajah Perkotaan. (7) Mobilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: a. efektivitas dan elisiensi pergerakan orang dan barang; b. transportasi ramah lingkungan dan menyehatkan; dan c. pengelolaan. . . c. pengelolaan sistem transportasi yang terintegrasi dan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Pasal 62

(1) Dalam melaksanakan pendekatan kota cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan masyarakat dan Badan Hukum. (21 Dalam meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan berbasis teknologi digital dengan pendekatan kota cerdas dilakukan melalui forum regional, nasional, dan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

(1) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian yang menyelenggarakan umsan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika bersama dengan kementerian/lembaga terkait melakukan monitoring dan evaluasi PenyelenggaraErn Pengelolaan Perkotaan dengan pendekatan kota cerdas menggunakan standar nasional INDONESIA. (21 Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menyiapkan platform serta penerapan pemanfaatan teknologi digital terkait pendekatan kota cerdas.

Pasal 64

(1) Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan dengan pendekatan kota cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri yang dikoordinasikan dengan kementerian/ lembaga terkait. (2) Pendekatan 12) Pendekatan kota cerdas dengan menggunakan standar nasional INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan uralsan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dikoordinasikan dengan Menteri dan melibatkan kementerian/lembaga terkait.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 tentang PERKOTAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

BAB III

BAB IV

Pasal 59

Pasal 60

Pasal 61

Pasal 62

Pasal 63

Pasal 64

BAB V

Pasal 65

BAB VI

Pasal 66

Pasal 67