Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM

PP Nomor 36 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Pengusahaan pariwisata alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam berdasarkan rencana pengelolaan. 2. Usaha pariwisata alam adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata alam. 3. Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam. 4. Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. 5. Izin pengusahaan pariwisata alam adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan pariwisata alam di areal suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. 6. Izin usaha penyediaan jasa wisata alam adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam. 7. Izin usaha penyediaan sarana wisata alam adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam. 8. Zona . . . 8. Zona/blok pemanfaatan adalah bagian dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam yang dijadikan tempat untuk pariwisata alam dan kunjungan wisata. 9. Rencana pengelolaan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam adalah suatu rencana pengelolaan makro yang bersifat indikatif strategis, kualitatif, dan kuantitatif serta disusun dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, kondisi lingkungan, dan rencana pembangunan daerah/wilayah dalam rangka pengelolaan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. 10. Rencana pengusahaan pariwisata alam adalah suatu rencana kegiatan untuk mencapai tujuan usaha pemanfaatan pariwisata alam yang dibuat oleh pengusaha pariwisata alam yang didasarkan pada rencana pengelolaan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam. 11. Areal pengusahaan pariwisata alam adalah areal dengan luas tertentu pada suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan pengusahaan pariwisata alam. 12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

BAB III

PERIZINAN PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM

Pasal 8

Koreksi

(1) Pengusahaan pariwisata alam hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin pengusahaan. (2) Izin . . . (2) Izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh: a. Menteri, untuk pengusahaan pariwisata alam yang dilakukan di dalam suaka margasatwa, taman nasional kecuali zona inti, dan taman wisata alam; atau b. gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, untuk pengusahaan pariwisata alam yang dilakukan di dalam taman hutan raya. (3) Permohonan izin pengusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh: a. perorangan; b. badan usaha; atau c. koperasi. (4) Permohonan izin pengusahaan yang diajukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a hanya diberikan untuk izin usaha penyediaan jasa wisata alam. (5) Permohonan izin pengusahaan yang diajukan oleh badan usaha dan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c dapat diberikan untuk izin usaha penyediaan jasa wisata alam dan/atau izin usaha penyediaan sarana wisata alam.

Pasal 9

(1) Izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat diberikan pada seluruh: a. suaka margasatwa; b. zona pada taman nasional, kecuali zona inti; dan c. taman wisata alam. (2) Izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat diberikan pada seluruh taman hutan raya. (3) Dalam hal izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk usaha penyediaan sarana wisata alam, hanya dapat diberikan pada: a. zona pemanfaatan taman nasional; b. blok pemanfaatan taman wisata alam; dan c. blok pemanfaatan taman hutan raya. Pasal 10 . . .

Pasal 10

(1) Permohonan izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus dilengkapi dengan persyaratan administrasi dan teknis. (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemohon perorangan meliputi: a. identitas pemohon; b. nomor pokok wajib pajak; dan/atau c. sertifikasi keahlian. (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi pemohon badan usaha dan koperasi meliputi: a. akte pendirian badan usaha atau koperasi; b. surat izin usaha perdagangan; c. nomor pokok wajib pajak; d. surat keterangan kepemilikan modal atau referensi bank; e. profile perusahaan; dan f. rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan. (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) berupa pertimbangan teknis dari: a. pengelola kawasan konservasi pada areal yang dimohon; dan b. satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan di daerah.

Pasal 11

(1) Permohonan izin usaha penyediaan jasa wisata alam diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. (2) Menteri . . . (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) atau ayat (3) dan ayat (4). (3) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya mengembalikan permohonan kepada pemohon. (4) Dalam hal permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya memberikan izin usaha penyediaan jasa wisata alam.

Pasal 12

(1) Izin usaha penyediaan jasa wisata alam diberikan untuk jangka waktu: a. 2 (dua) tahun bagi pemohon perorangan; dan b. 5 (lima) tahun bagi badan usaha atau koperasi. (2) Izin usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diperpanjang untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang kembali. (3) Izin usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diperpanjang untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali. (4) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya berdasarkan hasil evaluasi terhadap izin usaha.

Pasal 13

(1) Permohonan izin usaha penyediaan sarana wisata alam diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b dan huruf c kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya. (2) Menteri . . . (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian atas persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4). (3) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya mengembalikan permohonan kepada pemohon. (4) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya memberikan persetujuan prinsip usaha penyediaan sarana wisata alam kepada pemohon. (5) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya.

Pasal 14

(1) Berdasarkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), pemohon wajib: a. membuat peta areal rencana kegiatan usaha yang akan dilakukan dengan skala paling besar 1:5.000 (satu banding lima ribu) dan paling kecil 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu); b. melakukan pemberian tanda batas pada areal yang dimohon; c. membuat rencana pengusahaan pariwisata alam; d. menyusun dan menyampaikan dokumen upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan; dan e. membayar iuran usaha pariwisata alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Biaya yang diperlukan dalam melakukan pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibebankan pada pemohon. (3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dihitung berdasarkan luas areal yang diizinkan untuk usaha penyediaan sarana wisata alam atau jenis kegiatan usaha penyediaan jasa wisata alam. (4) Dalam . . . (4) Dalam hal pemegang persetujuan prinsip telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya memberikan izin usaha penyediaan sarana wisata alam.

Pasal 15

Dalam hal waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) terlampaui, pemegang persetujuan prinsip belum menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya mengeluarkan surat pembatalan persetujuan prinsip.

Pasal 16

(1) Izin usaha penyediaan sarana wisata alam diberikan untuk jangka waktu 55 (lima puluh lima) tahun. (2) Izin usaha penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang kembali. (3) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya berdasarkan hasil evaluasi terhadap izin usaha.

Pasal 17

(1) Permohonan perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus diajukan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya izin usaha penyediaan sarana wisata alam. (2) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri: a. laporan akhir kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam; b. rencana pengusahaan pariwisata alam lanjutan; c. pertimbangan teknis dari pengelola kawasan konservasi dan satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan di daerah. (3) Menteri . . . (3) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya setelah menerima permohonan melakukan penelitian terhadap lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya mengembalikan permohonan untuk diajukan kembali oleh pemohon setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan. (5) Dalam hal permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau diajukan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya memberikan izin perpanjangan usaha penyediaan sarana wisata alam.

Pasal 18

Izin usaha penyediaan sarana wisata alam diberikan dengan ketentuan: a. bukan sebagai hak kepemilikan atau penguasaan atas kawasan taman nasional, taman hutan raya, atau taman wisata alam; b. tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan; c. hanya dapat dipindahtangankan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya; d. luas areal yang diizinkan untuk dibangun sarana wisata alam paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari luas areal yang ditetapkan dalam izin; e. sarana wisata alam yang di bangun untuk wisata tirta dan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dan huruf b, harus semi permanen dan bentuknya disesuaikan dengan arsitektur budaya setempat; dan f. dalam . . . f. dalam melaksanakan pembangunan sarana wisata alam disesuaikan dengan kondisi alam dengan tidak mengubah bentang alam.

Pasal 19

(1) Izin usaha penyediaan sarana wisata alam berakhir apabila: a. jangka waktunya berakhir dan tidak diperpanjang lagi; b. izinnya dicabut; c. pemegang izin mengembalikan izin secara sukarela; d. badan usaha atau koperasi pemegang izin bubar; atau e. badan usaha pemegang izin dinyatakan pailit. (2) Pada saat izin usaha penyediaan sarana wisata alam berakhir, sarana wisata alam yang tidak bergerak yang berada di dalam zona pemanfaatan taman nasional, blok pemanfaatan taman hutan raya, atau blok pemanfaatan taman wisata alam menjadi milik negara.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin, perpanjangan izin, serta peralihan kepemilikan izin dan sarana wisata alam diatur dengan peraturan Menteri.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 8

Koreksi

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam

Pasal 13

Koreksi

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin, perpanjangan izin, serta peralihan kepemilikan izin dan sarana wisata alam diatur dengan peraturan Menteri.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG IZIN

Pasal 21

Koreksi

(1) Pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata alam wajib: a. membayar iuran izin usaha penyediaan jasa wisata alam sesuai ketentuan yang ditetapkan; b. ikut serta menjaga kelestarian alam; c. melaksanakan pengamanan terhadap kawasan beserta potensinya dan setiap pengunjung yang menggunakan jasanya; d. merehabilitasi d. merehabilitasi kerusakan yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kegiatan usahanya; e. menyampaikan laporan kegiatan usahanya kepada pemberi izin usaha penyediaan jasa wisata alam; dan f. menjaga kebersihan lingkungan. (2) Pemegang izin usaha penyediaan sarana wisata alam wajib: a. melakukan kegiatan usaha penyediaan sarana wisata alam sesuai dengan izin yang diberikan paling lama 1 (satu) bulan setelah izin diterbitkan; b. membayar pungutan izin usaha penyediaan sarana wisata alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. melaksanakan pengamanan kawasan dan potensinya serta pengamanan pengunjung pada areal izin usaha penyediaan sarana wisata alam; d. menjaga kebersihan lingkungan tempat usaha dan merehabilitasi kerusakan yang terjadi akibat kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam termasuk pengelolaan limbah dan sampah; e. memberi akses kepada petugas pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pembinaan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam; f. memelihara aset negara bagi pemegang izin yang memanfaatkan sarana milik Pemerintah. g. merealisasikan kegiatan pembangunan sarana wisata alam paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin usaha penyediaan sarana wisata alam diterbitkan; h. melibatkan tenaga ahli di bidang konservasi alam dan pariwisata alam, serta masyarakat setempat di dalam melaksanakan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam sesuai izin yang diberikan; i. membuat laporan kegiatan izin usaha penyediaan sarana wisata alam secara periodik kepada Menteri; j. menyusun dan menyerahkan rencana karya lima tahunan dan rencana karya tahunan. Pasal 22 . . .

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pemegang izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 23

Pemegang izin pengusahaan pariwisata alam berhak: a. melakukan kegiatan usaha sesuai izin; b. menjadi anggota asosiasi pengusahaan pariwisata alam; dan c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha.

BAB Kesatu

Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pemegang izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur dengan peraturan Menteri.

BAB VII

SANKSI

Pasal 27

Koreksi

(1) Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi . . . (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau c. pencabutan izin. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai oleh pemberi izin.

Pasal 28

Koreksi

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dikenai kepada setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2). (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggat waktu masing-masing 20 (dua puluh) hari kerja. (3) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah 20 (dua puluh) hari peringatan tertulis ketiga diterima oleh pemegang izin, pemegang izin dikenai sanksi penghentian sementara kegiatan. (4) Dalam hal setelah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya sanksi penghentian sementara kegiatan pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya, pemberi izin memberikan sanksi pencabutan izin. (5) Sanksi penghentian sementara dibatalkan apabila pemegang izin melaksanakan kewajibannya sebelum berakhirnya tenggat waktu 30 (tiga puluh) hari. (6) Selain . . . (6) Selain dicabut izinnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagi pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban merehabilitasi kerusakan dan/atau karena kegiatannya menimbulkan kerusakan pada suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, atau taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d atau ayat (2) huruf d, dikenai kewajiban pembayaran ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang ditimbulkan. (7) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menghilangkan tuntutan pidana atas tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan besaran ganti rugi kepada pemegang izin pengusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diatur oleh Menteri.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI SUAKA MARGASATWA, TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA, DAN TAMAN WISATA ALAM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

BAB VI

Pasal 26

BAB VII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB VIII

Pasal 30

BAB IX

Pasal 31

BAB X

Pasal 32

Pasal 33