Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

PP Nomor 17 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat. 2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. 3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

BAB II

KECAMATAN

Pasal 2

Pasal 10

Koreksi

Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas: a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum; b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi: 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan; 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan; 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota; c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, meliputi: 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, Tentara Nasional INDONESIA, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan; 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/wali kota; d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi: 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA; dan 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota; e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi: 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait; 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota; f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi: 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait; 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada bupati/wali kota; g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa; h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di Kecamatan, meliputi: 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan; 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya; 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah; dan i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB 1

Pasal 3

Pasal 4

BAB 2

Pasal 4

Pasal 5

BAB 3

Pasal 5

Pasal 6

BAB 4

Pasal 6

Pasal 7

BAB 5

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

BAB Kelima

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Keenam

Pasal 13

BAB Ketujuh

Pasal 14

BAB Kedelapan

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesembilan

Pasal 17

BAB III

Pasal 18

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

BAB 1

Pasal 19

Pasal 20

BAB 2

Pasal 20

Pasal 21

BAB 3

Pasal 21

Pasal 22

BAB 4

Pasal 22

BAB Ketiga

Pasal 23

BAB Keempat

Pasal 24