PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2013 tentang ORGANISASI, TATA KERJA,DAN SEKRETARIAT KOMITE KEBIJAKAN INDUSTRI PERTAHANAN

PERPRES Nomor 59 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

(1) Ketua KKIP adalah PRESIDEN. (2) Ketua Harian KKIP adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan. (3) Wakil Ketua Harian KKIP adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara. (4) Keanggotaan KKIP terdiri atas: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan; b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara; c. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian; d. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi; e. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan; f. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; g. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; www.djpp.kemenkumham.go.id h. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; i. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri; j. Panglima Tentara Nasional INDONESIA; dan k. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal 6

(1) Dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan wewenang KKIP, Ketua KKIP mengangkat Sekretaris KKIP. (2) Sekretaris KKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Menteri Pertahanan atau yang ditunjuk oleh Ketua KKIP. (3) Sekretaris KKIP mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan operasional KKIP.

Pasal 7

(1) Ketua Harian KKIP mempunyai tugas membantu Ketua KKIP dalam mengoordinasikan kebijakan nasional dalam hal perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi Industri Pertahanan. (2) Ketua Harian KKIP dalam mengoordinasikan kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Ahli dan Tim Pelaksana.

Pasal 8

(1) Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas memberikan saran dan masukan dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas KKIP kepada Sekretaris KKIP. (2) Tim Ahli beranggotakan pegawai negeri dan/atau bukan pegawai negeri yang keahliannya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas KKIP. (3) Keanggotaan Tim Ahli bukan merupakan jabatan struktural.

Pasal 9

(1) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana. (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas bidang-bidang dan perangkatnya. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 10

(1) Ketua Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) mempunyai tugas: a. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang KKIP; b. mengoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan KKIP; dan c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Harian KKIP melalui Sekretaris KKIP. (2) Ketua Tim Pelaksana bukan merupakan jabatan struktural, memperoleh hak keuangan dan fasilitas lainnya setinggi-tingginya setara dengan jabatan struktural eselon Ia. (3) Ketua Tim Pelaksana dapat dijabat pegawai negeri atau bukan pegawai negeri yang keahliannya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas KKIP.

Pasal 11

(1) Bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), terdiri atas: a. bidang perencanaan, mempunyai tugas merumuskan rencana induk Industri Pertahanan dan pemenuhan kebutuhan; b. bidang alih teknologi dan ofset, mempunyai tugas memaksimalkan alih teknologi dan ofset melalui mekanisme penjualan dan pembelian Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dalam rangka memajukan dan mengembangkan Industri Pertahanan; c. bidang penelitian, pengembangan, dan rekayasa dan standardisasi, mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinergikan kegiatan penelitian, pengembangan, dan rekayasa dan MENETAPKAN standardisasi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan; d. bidang kerjasama dan pemasaran, mempunyai tugas merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan kerjasama dan pemasaran dalam dan luar negeri dalam rangka memajukan dan mengembangkan Industri Pertahanan; e. bidang pendanaan dan pembiayaan, mempunyai tugas merumuskan dan mengoordinasikan kebijakan yang berkaitan dengan pendanaan dan/atau pembiayaan dalam rangka memajukan dan mengembangkan Industri Pertahanan; dan f. bidang hukum dan perundang-undangan, mempunyai tugas untuk menyusun, menyinkronisasikan, dan mengharmonisasikan www.djpp.kemenkumham.go.id peraturan perundang-undangan dan perjanjian, serta menyelesaikan masalah hukum sehubungan dengan tugas KKIP. (2) Setiap bidang diketuai oleh ketua bidang yang bukan merupakan jabatan struktural, memperoleh hak keuangan dan fasilitas lainnya setinggi-tingginya setara dengan jabatan struktural eselon Ib. (3) Ketua bidang dan perangkatnya terdiri atas pegawai negeri dan/atau bukan pegawai negeri yang keahliannya diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas KKIP.

Pasal 12

Ketua Harian KKIP mengangkat dan memberhentikan anggota Tim Ahli, Ketua Tim Pelaksana, Ketua bidang dan perangkatnya.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Ahli, Ketua Tim Pelaksana, serta Ketua bidang dan perangkatnya diatur dengan Peraturan Ketua Harian KKIP.

Pasal 14

Dalam menyelenggarakan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, KKIP dibantu oleh Sekretariat.

Pasal 15

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi urusan teknologi dan industri pertahanan pada Kementerian Pertahanan. (2) Sekretariat dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dijabat secara ex officio oleh direktur yang membidangi urusan teknologi dan industri pertahanan pada Kementerian Pertahanan. (3) Sekretariat menyelenggarakan fungsi pemberian dukungan administrasi dan teknis kepada KKIP. (4) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan perumusan bidang perencanaan, program, dan anggaran. b. menyiapkan bahan perumusan bidang materi dan evaluasi. c. menyiapkan bahan perumusan bidang persidangan dan publikasi. d. melaksanakan tata laksana kerumahtanggaan Sekretariat. www.djpp.kemenkumham.go.id