PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang PERENCANAAN TERPADU PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

PERPRES Nomor 28 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: l. Perencanaan Terpadu adalah perencanaan yang disusun dalam rangka mendukung perhutanan sosial secara terintegrasi dan sif antarkementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan pihak terkait. 2. Percepatan PRESIDEN 4 2 3 5 6 7 8 Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah kolaborasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan pihak terkait dalam mempercepat tercapainya target pengelolaan perhutanan sosial yang dilaksanakan secara holistik, integratif, tematik, dan spasial. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah pemberian akses legal pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial untuk kegiatan pengelolaan hutan desa, pengelolaan hutan kemasyarakatan, pengelolaan hutan tanaman rakyat, kemitraan kehutanan, dan hutan adat pada kawasan hutan lindung, kawasan hutan produksi atau kawasan hutan konservasi sesuai dengan fungsinya. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat/kelompok Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk pengelolaan hutan lestari dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pendamping adalah pihak yang memiliki kompetensi dalam melakukan Pendampingan terhadap masyarakat pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan pemangku hutan adat, secara perorangan dan/atau kelompok dan/atau lembaga. Kelompok Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KPS adalah kelompok tani hutan, gabungan kelompok tani hutan, dan/atau kelompok masyarakat dan/ atau koperasi pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial serta masyarakat hukum adat termasuk pembudidaya, kelompok tani dan/atau kelompok masyarakat pengelola hutan ralryat. SK No 181582A 9. Kelompok . . . tr;-t*f.Iill 9. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat KUPS adalah kelompok usaha yang dibentuk oleh KPS yang akan dan/atau telah melakukan usaha. 10. Kelompok kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional yang selanjutnya disebut Pokjanas PS adalah kelompok kerja nasional yang mendukung pelaksanaan Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. 11. Kelompok kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial provinsi yang selanjutnya disebut Pokja PPS provinsi adalah kelompok kerja provinsi yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas Pengelolaan Perhutanan Sosial. 12. Kelompok kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Pokja PPS kabupaten/kota adalah kelompok kerja kabupaten/kota yang membantu kegiatan percepatan akses dan peningkatan kualitas pengelolaan Perhutanan Sosial. 13. Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan. 14. Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial yang selanjutnya disingkat PIAPS adalah peta yang memuat areal kawasan hutan yang dicadangkan untuk Perhutanan Sosial. 15. Integrated Area Deuelopment yang selanjutnya disingkat IAD adalah pengembangan wilayah terpadu berbasis Perhutanan Sosial. 16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha atau kegiatan pada bidang tertentu. 17. Menteri adalah menteri yang urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. fungsi hutan dan lahan guna SK No 181583A Pasal 2... ETI,FILIIN iEPUBLIK INDONESIA -4

BAB II

TARGET DAN STRATEGI PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSI.AL

Pasal 3

Koreksi

(l) Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial meliputi: a. distribusi akses legal; b. pengembangan usaha Perhutanan Sosial; dan c. Pendampingan. (21 Distribusi akses legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kegiatan pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan penetapan status hutan adat. (31 Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode tahun 2O23 sampai dengan tahun 2O30.

Pasal 4

Koreksi

Pelaksanaan Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 melibatkan pihak terkait paling sedikit: a. Pelaku Usaha; b. akademisi; dan c. organisasimasyarakat.

Pasal 5

Target untuk percepatan distribusi akses legal Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) huruf a adalah diberikannya Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial untuk areal seluas 7.380.000 (tujuh juta tiga ratus delapan puluh ribu) hektare sampai tahun 2030.

Pasal 6

Target untuk percepatan distribusi akses legal Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui strategi: a. penentuan skala prioritas pemberian akses legal Perhutanan Sosial; b. penang€rnan konflik tenurial pada kawasan hutan; dan c. penguatan mekanisme dan percepatan pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Pasal 7

Target untuk percepatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1| huruf b dilakukan melalui pembentukan KPS yang sudah memiliki unit usaha dan rencana kelola Perhutanan Sosial sebanyak f 7.000 (tujuh belas ribu) sampai tahun 2O30. Pasal 8... SK No l81585A UK INDONESIA 6-

Pasal 8

Target untuk percepatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui strategi: a. penguatan kapasitas kelembagaan KPS; b. peningkatan kapasitas usaha; c. percepatan pengembangan usaha tematik; d. peningkatan produktivitas areal Perhutanan Sosial; dan e. percepatan pembentukan dan pengembangan IAD.

Pasal 9

Strategi percepatan pengembangan usaha tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan pengembangan usaha spesifik yang dilaksanakan melalui koordinasi dan/ atau integrasi program kegiatan antarkementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan pihak terkait.

Pasal 10

(l) Strategi peningkatan produktivitas areal Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilaksanakan melalui kegiatan : a. wana tani, wana ternak, wana mina, wana tani ternak dan ekowisata; dan b. RHL. l2l Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dukungan berupa penyiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan.

Pasal 11

(1) RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (f) hurufb dilaksanakan pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang diprioritaskan pada lahan kritis dalam rangka peningkatan fungsi ekologis. (2)RHL. . . ,{ PRESIOEN NEPUBUI( INDONESIA l2l RHL pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dukungan dalam bentuk bantuan teknis berupa penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, supervisi pen5rusunan rencana tahunan rehabilitasi hutan, dan upah kerja melalui penetapan kelompok kerja RHL dalam KPS.

Pasal 12

(l) Percepatan pembentukan dan pengembangan IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan pada lokasi yang memiliki potensi usaha dalam satu lanskap untuk meningkatkan skala ekonomi dan nilai tambah produk di dalam dan/atau di luar kawasan hutan. l2l Percepatan pembentukan dan pengembangan IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan secara terintegrasi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan pihak terkait. (3) Kegiatan pengembangan LAD meliputi: a. perluasan distribusi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; b. pengembangan usaha; c. penyediaan sarana dan prasarana; d. Pendampingan; e. pelatihan; dan/atau f. penelitian dan pengembangan.

Pasal 13

(l) Percepatan pembentukan IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui tahapan: a. penyusunan dokumen IAD oleh bupati/wali kota; b. pengesahan IAD oleh bupati/wali kota; dan pelaporan IAD oleh bupati/wali kota kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan gubenrur pada lokasi penyelenggaraan IAD. c. (2) Penyusunan... (21 Penyusunan dokumen IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui integrasi dan kolaborasi program, kegiatan dan anggaran serta tata waktu dengan dilengkapi peta wilayah dan tema utama IAD setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Pasal 14

Target untuk percepatan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) huruf c adalah penambahan Pendamping sebanyak 23.4OO (dua puluh tiga ribu empat ratus) sampai tahun 203O.

Pasal 15

Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dilakukan melalui strategi: a. kolaborasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pihak terkait dalam pemenuhan kebutuhan Pendampingan Perhutanan Sosial; b. peningkatan kapasitas Pendampingan Perhutanan Sosial; dan c. optimalisasipelaksanaan Pendampingan.

Pasal 16

(1) Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15 disusun dalam rencana aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini. l2l Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional, rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian setelah mendapat persetujuan PRESIDEN. (3) Perubahan rencana aksi dalam rangka penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan PRESIDEN. Pasal 17. . . SK No l81588A NEPIIELII( INDONESIA Menteri MENETAPKAN

Pasal 17

lokasi prioritas Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagai dasar untuk sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

Pasal 18

Untuk mendukung pelaksanaan Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan: a. penyelarasan kebijakan dan peraturan lintas sektor dalam rangka mendukung pendayagunaan potensi Perhutanan Sosial untuk menyejahterakan ralqrat dan melestarikan hutan dan lingkungan; b. pengintegrasian Perhutanan Sosial ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah; pengalokasian anggaran untuk Perhutanan Sosial; dan penguatan kolaborasi peran pihak terkait untuk Perhutanan Sosial.

BAB Ketiga

Percepatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial

Pasal 7

Koreksi

Target untuk percepatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1| huruf b dilakukan melalui pembentukan KPS yang sudah memiliki unit usaha dan rencana kelola Perhutanan Sosial sebanyak f 7.000 (tujuh belas ribu) sampai tahun 2O30. Pasal 8... SK No l81585A UK INDONESIA 6-

Pasal 8

Koreksi

Target untuk percepatan pengembangan usaha Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan melalui strategi: a. penguatan kapasitas kelembagaan KPS; b. peningkatan kapasitas usaha; c. percepatan pengembangan usaha tematik; d. peningkatan produktivitas areal Perhutanan Sosial; dan e. percepatan pembentukan dan pengembangan IAD.

Pasal 9

Strategi percepatan pengembangan usaha tematik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan pengembangan usaha spesifik yang dilaksanakan melalui koordinasi dan/ atau integrasi program kegiatan antarkementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan melibatkan pihak terkait.

Pasal 10

(l) Strategi peningkatan produktivitas areal Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, dilaksanakan melalui kegiatan : a. wana tani, wana ternak, wana mina, wana tani ternak dan ekowisata; dan b. RHL. l2l Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dukungan berupa penyiapan lahan, penanaman, dan pemeliharaan.

Pasal 11

(1) RHL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (f) hurufb dilaksanakan pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial yang diprioritaskan pada lahan kritis dalam rangka peningkatan fungsi ekologis. (2)RHL. . . ,{ PRESIOEN NEPUBUI( INDONESIA l2l RHL pada areal Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dukungan dalam bentuk bantuan teknis berupa penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, supervisi pen5rusunan rencana tahunan rehabilitasi hutan, dan upah kerja melalui penetapan kelompok kerja RHL dalam KPS.

Pasal 12

(l) Percepatan pembentukan dan pengembangan IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e dilakukan pada lokasi yang memiliki potensi usaha dalam satu lanskap untuk meningkatkan skala ekonomi dan nilai tambah produk di dalam dan/atau di luar kawasan hutan. l2l Percepatan pembentukan dan pengembangan IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan secara terintegrasi dan kolaborasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan pihak terkait. (3) Kegiatan pengembangan LAD meliputi: a. perluasan distribusi Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; b. pengembangan usaha; c. penyediaan sarana dan prasarana; d. Pendampingan; e. pelatihan; dan/atau f. penelitian dan pengembangan.

Pasal 13

(l) Percepatan pembentukan IAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan melalui tahapan: a. penyusunan dokumen IAD oleh bupati/wali kota; b. pengesahan IAD oleh bupati/wali kota; dan pelaporan IAD oleh bupati/wali kota kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan gubenrur pada lokasi penyelenggaraan IAD. c. (2) Penyusunan... (21 Penyusunan dokumen IAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui integrasi dan kolaborasi program, kegiatan dan anggaran serta tata waktu dengan dilengkapi peta wilayah dan tema utama IAD setelah berkoordinasi dengan Menteri.

BAB Keempat

Percepatan Pendampingan

Pasal 14

Koreksi

Target untuk percepatan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (l) huruf c adalah penambahan Pendamping sebanyak 23.4OO (dua puluh tiga ribu empat ratus) sampai tahun 203O.

Pasal 15

Koreksi

Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dilakukan melalui strategi: a. kolaborasi antara kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan pihak terkait dalam pemenuhan kebutuhan Pendampingan Perhutanan Sosial; b. peningkatan kapasitas Pendampingan Perhutanan Sosial; dan c. optimalisasipelaksanaan Pendampingan.

Pasal 16

(1) Percepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15 disusun dalam rencana aksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan PRESIDEN ini. l2l Dalam hal terdapat perubahan kebijakan nasional, rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penyesuaian setelah mendapat persetujuan PRESIDEN. (3) Perubahan rencana aksi dalam rangka penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan PRESIDEN. Pasal 17. . . SK No l81588A NEPIIELII( INDONESIA Menteri MENETAPKAN

Pasal 17

lokasi prioritas Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial sebagai dasar untuk sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

Pasal 18

Untuk mendukung pelaksanaan Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan: a. penyelarasan kebijakan dan peraturan lintas sektor dalam rangka mendukung pendayagunaan potensi Perhutanan Sosial untuk menyejahterakan ralqrat dan melestarikan hutan dan lingkungan; b. pengintegrasian Perhutanan Sosial ke dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah; pengalokasian anggaran untuk Perhutanan Sosial; dan penguatan kolaborasi peran pihak terkait untuk Perhutanan Sosial.

BAB III

KELOMPOK KER.IA PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Pasal 19

Koreksi

(ll Dalam rangka mendukung pelaksanaan Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dibentuk kelompok kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial. c. d. SK No l81589A (2) Kelompok . . . - l0- l2l Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Pokjanas PS; dan b. Pokja PPS provinsi. (3) Dalam rangka mendukung Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial, bupati/wali kota dapat membentuk Pokja PPS kabupaten/kota. (4) Pembentukan Pokja PPS kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkoordinasi dengan Pokja PPS provinsi.

Pasal 20

(1) Pokjanas PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat l2l huruf a mempunyai tugas: a. melakukan percepatan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan Perhutanan Sosial tingkat nasional; dan b. menerima laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Pokja PPS provinsi. l2l Susunan keanggotaan Pokjanas PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ketua: menteri yang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi; b. Wakil Ketua: menteri yang sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam pemerintahan di bidang koordinasi, c.Ketua... pembangunan manusia dan kebudayaan; PNESIDEN c. Ketua Harian: menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; anggota: l. menteri yang pemerintahan dalam negeri; 2. menteri yang urusan pemerintahan di bidang pertanian; 3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; - l1- 4. menteri yang urusan urusan di bidang pariwisata dan ekonomi urusan d kreatif; 5. menteri yang pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; men urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah; 7. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; urusan bidang perencanaan pembangunan nasional; urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara; dan 10. sekretaris kabinet. (3) Dalam rangka memberikan dukungan teknis administratif kepada Pokjanas PS dibentuk sekretariat. (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh sekretaris yang secara ex officio dijabat oleh pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. (5) Dalam . . . 6. menteri yang 9. menteri yang 8. menteri yang pemerintahan di PRES'DEN (51 Dalam rangka pelaksanaan tugas Pokjanas PS dibantu oleh tim pelaksana teknis Pokjanas PS. (6) Tim pelaksana teknis Pokjanas PS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beranggotakan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan kementerian/lembaga teknis lainnya yang memiliki tugas dan fungsi terkait Perhutanan Sosial. l7l Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja atas tim pelaksana teknis Pokjanas PS, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan menteri yang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Pasal 2l Pokjanas PS dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, akademisi, tokoh masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pokja PPS provinsi dan Pokja PPS kabupaten/kota diatur oleh Menteri.

BAB Kedua

Kelompok Kerja Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial Nasional

Pasal 20

Koreksi

(1) Pokjanas PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat l2l huruf a mempunyai tugas: a. melakukan percepatan, pengoordinasian, dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan Perhutanan Sosial tingkat nasional; dan b. menerima laporan hasil pemantauan dan evaluasi dari Pokja PPS provinsi. l2l Susunan keanggotaan Pokjanas PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Ketua: menteri yang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi; b. Wakil Ketua: menteri yang sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam pemerintahan di bidang koordinasi, c.Ketua... pembangunan manusia dan kebudayaan; PNESIDEN c. Ketua Harian: menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; anggota: l. menteri yang pemerintahan dalam negeri; 2. menteri yang urusan pemerintahan di bidang pertanian; 3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan; - l1- 4. menteri yang urusan urusan di bidang pariwisata dan ekonomi urusan d kreatif; 5. menteri yang pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; men urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah; 7. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi; urusan bidang perencanaan pembangunan nasional; urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara; dan 10. sekretaris kabinet. (3) Dalam rangka memberikan dukungan teknis administratif kepada Pokjanas PS dibentuk sekretariat. (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh sekretaris yang secara ex officio dijabat oleh pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. (5) Dalam . . . 6. menteri yang 9. menteri yang 8. menteri yang pemerintahan di PRES'DEN (51 Dalam rangka pelaksanaan tugas Pokjanas PS dibantu oleh tim pelaksana teknis Pokjanas PS. (6) Tim pelaksana teknis Pokjanas PS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beranggotakan kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dan kementerian/lembaga teknis lainnya yang memiliki tugas dan fungsi terkait Perhutanan Sosial. l7l Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja atas tim pelaksana teknis Pokjanas PS, sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan peraturan menteri yang koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Pasal 2l Pokjanas PS dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, akademisi, tokoh masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang PERENCANAAN TERPADU PERCEPATAN PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB III

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 23

BAB Kesatu

Pasal 19

BAB Kedua

Pasal 20

BAB Ketiga

Pasal 23

BAB IV

BAB V

Pasal 25

Pasal 26

BAB Kesatu

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 26

BAB VI

BAB VII

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29