Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2023 tentang PERSYARATAN...

Pasal 2

(1) Dalam hal tertentu, dapat dilakukan Pemasukan Ternak yang berasal dari Zona yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara Pemasukan Ternak. (2) Dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan: a. akibat bencana; dan/atau b. perlunya cadangan stok Ternak nasional untuk stabilisasi pasokan dan/atau harga. (3) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sapi; dan/atau b. kerbau bakalan. (4) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

(1) Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh BUMN yang ditugaskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembinaan badan usaha milik negara. (2) Penetapan alokasi pemasukan ternak dan penugasan BUMN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas. (2) Permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian data dan informasi berupa: a. NIB; b. bukti penguasaan tempat pemeliharaan; c. surat pernyataan yang menyatakan pemotongan Ternak sesuai dengan jenisnya dilakukan di rumah potong hewan sesuai dengan Format-1; d. surat pernyataan yang menerangkan kewajiban untuk berkomitmen mendukung program Pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi dengan bersedia mendistribusikan Ternak kepada masyarakat maupun industri sesuai dengan Format- 2; e. surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan sesuai dengan Format-3; f. surat keterangan mempunyai sarjana peternakan sebagai penanggung jawab formulasi pakan teknis dari pimpinan sesuai dengan Format-4; g. surat pernyataan kesanggupan merealisasikan Pemasukan Ternak sesuai dengan Format-5; h. persyaratan teknis kesehatan hewan; dan i. persyaratan spesifikasi Ternak ruminansia besar. (3) Format-1 sampai dengan Format-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sampai dengan huruf g tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h terdiri atas persyaratan: a. Zona bebas penyakit mulut dan kuku; b. Registered Premises/Approved Premises atau Nama Lain yang Sejenis; dan c. Ternak ruminansia besar.

Pasal 6

(1) Zona bebas penyakit mulut dan kuku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditetapkan oleh WOAH dan diakui oleh otoritas veteriner nasional. (2) Zona bebas penyakit mulut dan kuku yang ditetapkan oleh WOAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi zona bebas dengan vaksinasi dan/atau zona bebas tanpa vaksinasi. (3) Menteri MENETAPKAN Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk Farm di dalamnya berdasarkan analisis risiko. (4) Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina. (5) Tata cara penetapan Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1) Registered Premises/Approved Premises atau Nama Lain yang Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi: a. berasal dari Zona bebas penyakit mulut dan kuku yang telah ditetapkan oleh Menteri; b. tidak sedang terjadi wabah penyakit hewan menular; c. terdaftar sebagai Registered Premises/Approved Premises atau Nama Lain yang Sejenis dan telah diaudit oleh otoritas veteriner negara asal; d. menerapkan biosekuriti; e. tidak memberikan pakan yang mengandung Meat Bone Meal (MBM) ruminansia; f. tidak mengeluarkan Ternak ruminansia besar yang belum melewati batas henti (withdrawal time) antibiotik dan hormon pertumbuhan; g. menerapkan kaidah kesejahteraan hewan; dan h. menerapkan pedoman budi daya Ternak yang baik (good farming practice). (2) Tata cara penetapan Registered Premises/Approved Premises atau Nama Lain yang Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Persyaratan spesifikasi Ternak ruminansia besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i dan persyaratan Ternak ruminansia besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diteruskan dari Sistem Nasional Neraca Komoditas ke sistem elektronik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian.

Pasal 10

(1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan verifikasi oleh unit kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2). (3) Dalam hal hasil kesimpulan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata rincian data dan informasi: a. tidak lengkap, tidak benar, dan/atau tidak sah, dilakukan penolakan; atau b. lengkap, benar, dan sah, dijadikan sebagai bahan penetapan Necara Komoditas. (4) Unit kerja Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian menyampaikan hasil kesimpulan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam bentuk dokumen hasil verifikasi kepada BUMN melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas.

Pasal 11

Dalam hal terdapat perubahan Zona bebas penyakit mulut dan kuku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Registered Premises/Approved Premises atau Nama Lain yang Sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BUMN mengajukan usulan perubahan melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dikenai biaya verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 13

Koreksi

Pemasukan Ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib: a. melengkapi sertifikat kesehatan dari negara asal; b. memasukkan Ternak melalui tempat pemasukan yang ditetapkan; dan c. melaporkan dan menyerahkan Ternak kepada pejabat karantina hewan di tempat pemasukan yang ditetapkan untuk keperluan tindakan karantina hewan dan pengawasan.

Pasal 14

Koreksi

(1) Dalam hal instalasi karantina hewan di tempat pemasukan tidak tersedia, tidak mencukupi kapasitasnya, dan/atau dalam kondisi tidak layak, BUMN harus menyiapkan instalasi karantina hewan. (2) Instalasi karantina hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan.

Pasal 15

Tindakan karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan instalasi karantina hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.

Pasal 16

Koreksi

(1) Terhadap Pemasukan Ternak oleh BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan pengawasan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengawasan rutin dan/atau insidental.

Pasal 17

Koreksi

(1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan melalui: a. laporan BUMN; atau b. inspeksi lapangan. (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual. (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan: a. laporan pengaduan dari masyarakat; b. dugaan penyimpangan terhadap persyaratan atau pemenuhan komitmen; dan/atau c. kebutuhan Pemerintah.

Pasal 18

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilakukan oleh: a. Menteri yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktur Jenderal; dan/atau b. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan: a. kepala BUMN; b. gubernur yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepala Dinas Daerah provinsi; dan/atau c. bupati/wali kota yang pelaksanaannya dilakukan oleh kepala Dinas Daerah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 19

(1) BUMN yang melakukan Pemasukan Ternak wajib: a. melaporkan realisasi Pemasukan Ternak setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Direktur Jenderal secara luring dan/atau daring; b. menyampaikan laporan stok Ternak yang ada di kandang pada hari ke-5 (hari kerja) setiap minggu secara daring; dan/atau c. berkomitmen untuk mendukung program Pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi dengan bersedia mendistribusikan Ternak. (2) BUMN yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 20

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Agustus 2023 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SYAHRUL YASIN LIMPO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ASEP N. MULYANA LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERSYARATAN PEMASUKAN TERNAK DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN JENIS TERNAK RUMINANSIA BESAR NO. POS TARIF/HS URAIAN BARANG 1. ex 0102.29.19 ---- Lain-lain Sapi bakalan jantan berat maksimal rata-rata 450 kg 2. ex 0102.29.90 ---- Lain-lain Sapi bakalan betina berat maksimal rata-rata 450 kg 3. ex 0102.39.00 -- Lain-lain Kerbau bakalan berat rata- rata maksimal 450 kg MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SYAHRUL YASIN LIMPO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 32 TAHUN 2023 TENTANG PERSYARATAN PEMASUKAN TERNAK DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN FORMAT DOKUMEN PERMOHONAN PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA Dalam Peraturan Menteri ini, format dokumen permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha meliputi: 1. surat pernyataan yang menyatakan pemotongan Ternak sesuai dengan jenisnya dilakukan di rumah potong hewan, sesuai dengan Format-1; 2. surat pernyataan yang menerangkan kewajiban untuk berkomitmen mendukung program Pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi dengan bersedia mendistribusikan Ternak kepada masyarakat maupun industri, sesuai dengan Format-2; 3. surat keterangan mempunyai dokter hewan penanggung jawab teknis dari pimpinan, sesuai dengan Format-3; 4. surat keterangan mempunyai sarjana peternakan sebagai penanggung jawab formulasi pakan teknis dari pimpinan, sesuai dengan Format-4; dan 5. surat pernyataan kesanggupan merealisasikan Pemasukan Ternak, sesuai dengan Format-5. Format-1 sampai dengan Format-5 sebagai berikut: Format-1 SURAT PERNYATAAN PEMOTONGAN TERNAK DI RUMAH POTONG HEWAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : No. Identitas : Alamat : Jabatan : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Kop Perusahaan Materai 10.000 TTD Pimpinan dan Stempel Perusahaan Matera i 10.000 TTD Pimpinan dan Stempel Perusahaan Dengan ini menyatakan bahwa akan melaksanakan pemotongan Ternak yang diimpor sesuai dengan jenisnya di rumah potong hewan yang disetujui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. [Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun] Nama Pimpinan Jabatan Format-2 SURAT PERNYATAAN KOMITMEN MENDUKUNG PROGRAM PEMERINTAH Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : No. Identitas : Alamat : Jabatan : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Dengan ini menyatakan bahwa berkomitmen mendukung program Pemerintah dalam menjaga ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, dan kelancaran distribusi dengan bersedia mendistribusikan Ternak kepada masyarakat maupun industri. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. [Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun] Nama Pimpinan Jabatan Kop Perusahaan TTD Pimpinan dan Stempel Perusahaan Matera i 10.000 Format-3 SURAT KETERANGAN DOKTER HEWAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIS Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : No. Identitas : Alamat : Jabatan : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Dengan ini menerangkan bahwa: Nama : No. Identitas : Nomor Ijazah : Tanggal Ijazah : Alamat : Jabatan : Berdasarkan surat kontrak kerja/surat keputusan penugasan nomor … tanggal … bertugas sebagai dokter hewan penanggung jawab teknis kesehatan hewan di … (nama perusahaan) terhitung sejak tanggal … Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. [Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun] Nama Pimpinan Jabatan Lampiran: Ijazah Dokter Hewan Kop Perusahaan TTD Pimpinan dan Stempel Perusahaan Matera i 10.000 Format-4 SURAT KETERANGAN SARJANA PETERNAKAN SEBAGAI PENANGGUNG JAWAB FORMULASI PAKAN Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : No. Identitas : Alamat : Jabatan : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Dengan ini menerangkan bahwa: Nama : No. Identitas : Nomor Ijazah : Tanggal Ijazah : Alamat : Jabatan : Adalah Sarjana Peternakan yang bertugas sebagai penanggung jawab formulasi pakan di … (nama perusahaan) berdasarkan surat kontrak kerja/surat keputusan penugasan nomor … tanggal … terhitung mulai tanggal … Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. [Kota], [Tanggal-Bulan-Tahun] Nama Pimpinan Jabatan Lampiran: 1. Ijazah Sarjana 2. Surat Keputusan Pengangkatan/Penugasan Kop Perusahaan Matera i 10.000 TTD Pimpinan dan Stempel Perusahaan Format-5 SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEREALISASIKAN PEMASUKAN TERNAK Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : No. Identitas : Alamat : Jabatan : Nama Perusahaan : Alamat Perusahaan : Dengan ini menyatakan bahwa sanggup merealisasikan Pemasukan Ternak sesuai dengan permohonan yang diajukan dan disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. [Kota],[Tanggal-Bulan-Tahun] Nama Pimpinan Jabatan Kop Perusahaan Format-1 sampai dengan Format-5 dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini menjadi acuan bagi BUMN dalam pengajuan permohonan Pemasukan Ternak dalam hal tertentu yang berasal dari Zona dalam suatu negara asal pemasukan. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SYAHRUL YASIN LIMPO

Peraturan Menteri Nomor 32 Tahun 2023 tentang PERSYARATAN PEMASUKAN TERNAK DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20