PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENIADAAN DAN/ATAU PENGALIHFUNGSIAN PRASARANA OLAHRAGA ASET/MILIK PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH

PERMEN Nomor 9 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan. 2. Peniadaan Prasarana Olahraga yang selanjutnya disebut Peniadaan adalah tindakan atau perbuatan menghilangkan Prasarana Olahraga, antara lain melalui penjualan kepemilikan, pemusnahan, penggusuran, dan/atau perbuatan lain yang menyebabkan hilangnya Prasarana Olahraga. 3. Pengalihfungsian Prasarana Olahraga yang selanjutnya disebut Pengalihfungsian adalah tindakan atau perbuatan mengalihkan fungsi Prasarana Olahraga menjadi fungsi lain di luar olahraga dan/atau menambah fungsi Prasarana Olahraga dengan fungsi lain di luar olahraga tanpa disertai pengalihan kepemilikan. 4. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga untuk membantu dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang olahraga. 7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 8. Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. 9. Pemohon Rekomendasi yang selanjutnya disebut Pemohon adalah pimpinan kementerian/lembaga, gubernur, bupati/wali kota, atau kepala desa atau yang disebut dengan nama lain. 10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. 11. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. 12. Aset Desa adalah adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa (APB desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. 13. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

BAB III

TATA CARA PENIADAAN DAN/ATAU PENGALIHFUNGSIAN PRASARANA OLAHRAGA

Pasal 6

Koreksi

(1) Pemohon menyampaikan permohonan rekomendasi Peniadaan dan/atau Pengalihfungsian secara tertulis kepada Menteri. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan melampirkan: a. proposal permohonan rekomendasi yang menggambarkan rencana Peniadaan dan/atau Pengalihfungsian; b. sertifikat dan/atau surat-surat tanah yang akan ditiadakan dan/atau dialihfungsikan; c. denah tanah atau lokasi dan gambar bangunan yang akan dialihfungsikan; d. surat keterangan RTRW dari instansi yang berwenang; e. surat pernyataan tanah tidak sengketa dari instansi yang berwenang; f. surat pernyataan jaminan kepastian anggaran pembangunan Prasarana Olahraga pengganti; dan g. surat pernyataan kesanggupan untuk menyelesaikan pembangunan Prasarana Olahraga pengganti sesuai dengan jangka waktu dan rencana yang disepakati.

Pasal 7

(1) Menteri menugaskan unit kerja di sekretariat Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1). (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja di sekretariat Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum: a. melakukan tinjau lapangan; dan/atau b. berkoordinasi dengan kementerian/lembaga/ Pemerintah Daerah/pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lainnya terkait pertimbangan terhadap permohonan rekomendasi. (3) Hasil tinjau lapangan dan/atau koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dijadikan sebagai pertimbangan dalam MENETAPKAN hasil verifikasi.

Pasal 8

(1) Dalam hal hasil verifikasi menyatakan bahwa permohonan rekomendasi Peniadaan dan/atau Pengalihfungsian dapat diterima, unit kerja di sekretariat Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum menyiapkan administrasi penerbitan surat rekomendasi Menteri. (2) Menteri menerbitkan surat rekomendasi Peniadaan dan/atau Pengalihfungsian untuk Prasarana Olahraga Aset/milik Pemerintah Pusat. (3) Menteri dapat melimpahkan kewenangan penerbitan surat rekomendasi kepada: a. sekretaris Kementerian untuk Peniadaan dan/atau Pengalihfungsian Aset milik Pemerintah Daerah provinsi; dan b. kepala unit kerja di sekretariat Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum untuk Peniadaan dan/atau Pengalihfungsian yang tercatat sebagai: 1) Aset milik Pemerintah Daerah kabupaten/kota; dan 2) Aset Desa. (4) Dalam hal hasil verifikasi menyatakan bahwa permohonan rekomendasi Peniadaan dan/atau Pengalihfungsian tidak dapat diterima, kepala unit kerja di sekretariat Kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang hukum menerbitkan surat penolakan permohonan rekomendasi disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 9

(1) Dalam hal Peniadaan, berdasarkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemohon mengajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan/ penghapusan barang milik negara/daerah atau Aset Desa kepada pengelola barang/pengguna barang/kepala desa atau yang disebut dengan nama lainnya. (2) Persetujuan pemindahtanganan/penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh: a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk Aset/milik Pemerintah Pusat; b. gubernur/bupati/wali kota untuk Aset/milik Pemerintah Daerah; dan c. kepala desa untuk Aset Desa dengan terlebih dahulu dibuatkan berita acara dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa setelah mendapatkan persetujuan bupati/walikota. (3) Permohonan pemindahtanganan/ penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah/ dan pengelolaan Aset Desa.

Pasal 10

(1) Dalam hal Pengalihfungsian, berdasarkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Pemohon MENETAPKAN alih fungsi barang milik negara/daerah atau Aset Desa. (2) Setelah MENETAPKAN alih fungsi barang milik negara/daerah atau Aset Desa, Pemohon mengajukan permohonan status penggunaan barang milik negara/daerah atau Aset Desa kepada pengelola barang/pengguna barang/kepala desa atau yang disebut dengan nama lainnya. (3) Penetapan alih fungsi dan permohonan penetapan status penggunaan barang milik negara/daerah atau Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah dan pengelolaan Aset Desa.

Pasal 11

(1) Surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Kementerian berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkannya surat rekomendasi. (2) Pemohon harus menyelesaikan pembangunan Prasarana Olahraga pengganti dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya surat rekomendasi. (3) Dalam hal pembangunan Prasarana Olahraga pengganti tidak diselesaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemohon harus mengajukan kembali permohonan rekomendasi kepada Menteri. (4) Tata cara permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 10 Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENIADAAN DAN/ATAU PENGALIHFUNGSIAN PRASARANA OLAHRAGA ASET/MILIK PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17