PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN, DAN PENYESUAIAN RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA TAHUN 2021-2025

PERMEN Nomor 1 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Pemantauan diselenggarakan untuk: a. mendapatkan informasi terukur terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi KKI; b. memastikan pelaksanaan Rencana Aksi KKI sesuai dengan perencanaan; c. mengidentifikasi kendala dan permasalahan pelaksanaan Rencana Aksi KKI; dan d. mendapatkan gambaran perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi KKI. (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap laporan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga penanggungjawab program dan kegiatan Rencana Aksi KKI kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan secara berkala pada bulan ke-6 (enam), bulan ke-9 (sembilan) dan bulan ke-12 (dua belas) setiap tahun melalui sistem informasi elektronik. (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dalam hal mendesak dan diperlukan, dapat disampaikan sewaktu-waktu oleh kementerian/lembaga penanggung jawab program dan kegiatan Rencana Aksi KKI. (6) Laporan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. perkembangan capaian pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi KKI; dan b. data dukung yang diperlukan dan relevan.

Pasal 4

(1) Terhadap laporan yang disampaikan oleh kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Tim Pelaksana Teknis. (2) Dalam hal diperlukan, verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan peninjauan lapangan ke lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi KKI. (3) Peninjauan lapangan ke lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan penugasan dari ketua Tim Pelaksana Teknis. (4) Peninjauan lapangan ke lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap laporan Rencana Aksi KKI yang perlu mendapatkan validasi data di lapangan. (5) Peninjauan lapangan ke lokasi pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi KKI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam bentuk inspeksi mendadak.

Pasal 5

Terhadap hasil laporan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilakukan evaluasi.

Pasal 6

(1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan untuk: a. mengukur capaian pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi KKI; b. menentukan tindak lanjut yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan kendala pelaksanaan Rencana Aksi KKI; dan c. memastikan kementerian/lembaga melaksanakan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi KKI. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi yang diselenggarakan secara berjenjang, mulai dari tingkat Tim Pelaksana Teknis dilanjutkan ke Tim Koordinasi Nasional.

Pasal 7

(1) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) membahas: a. capaian pelaksanaan Rencana Aksi KKI; b. permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi KKI; dan/atau c. kontribusi capaian pelaksanaan Rencana Aksi KKI terhadap IKU. (2) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan laporan pelaksanaan Rencana Aksi KKI oleh Menteri kepada PRESIDEN.

Pasal 8

(1) Besaran kontribusi capaian pelaksanaan Rencana Aksi KKI terhadap IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c menjadi dasar pengukuran keberhasilan pelaksanaan Rencana Aksi KKI. (2) IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Indeks Inovasi Maritim; b. Indeks Ketahanan Energi Nasional; c. Indeks Kedaulatan Maritim; d. Indeks Pembangunan Hukum Kemaritiman; e. Produk Domestik Bruto (PDB) Maritim; f. Indeks Kinerja Logistik Maritim; g. Nilai Tukar Nelayan; h. Indeks Kesehatan Laut INDONESIA; i. Indeks Literasi Maritim; dan j. Indeks Kepemimpinan Maritim. (3) Pengukuran kontribusi Rencana Aksi KKI terhadap IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam setahun. (4) Pengukuran dan penilaian agregasi hasil akhir kontribusi Rencana Aksi KKI terhadap IKU dilakukan pada akhir periode Rencana Aksi KKI. (5) Penjelasan kontribusi capaian pelaksanaan Rencana Aksi KKI terhadap IKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Konsep laporan pelaksanaan Rencana Aksi KKI kepada disiapkan olek Tim Pelaksana Teknis berdasarkan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2). (2) Konsep laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri. (3) Menteri menyampaikan laporan pelaksanaan Rencana Aksi KKI kepada PRESIDEN paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB kesatu

Pemantauan

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

BAB kedua

Evaluasi

Pasal 5

Koreksi

Terhadap hasil laporan yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilakukan evaluasi.

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

TIM KOORDINASI NASIONAL

Pasal 13

Koreksi

(1) Untuk melaksanakan Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan, dan Penyesuaian Rencana Aksi KKI dibentuk Tim Koordinasi Nasional. (2) Tim Koordinasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Menteri. (3) Tim Koordinasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memiliki tugas: a. melakukan koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi KKI; b. melakukan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan dan kendala yang menghambat pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Aksi KKI; c. MENETAPKAN target output program dan kegiatan Rencana Aksi KKI bulan ke-6 (enam), bulan ke-9 (sembilan) dan bulan ke-12 (dua belas); d. menyiapkan substansi laporan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi KKI dan rekomendasi yang perlu dilaporkan Menteri kepada PRESIDEN; dan e. memproses tindak lanjut usulan Penyesuaian yang disampaikan oleh menteri/kepala lembaga penanggung jawab program dan kegiatan Rencana Aksi KKI. (4) Susunan Tim Koordinasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ketua Tim Koordinasi Nasional MENETAPKAN petunjuk teknis pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Aksi KKI.

Pasal 14

(1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dibentuk Tim Pelaksana Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Tim Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas: a. melakukan koordinasi teknis dengan kementerian/ lembaga penanggungjawab program dan kegiatan Rencana Aksi KKI; b. memberikan fasilitasi teknis untuk mendukung pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Rencana Aksi KKI; c. menyelenggarakan sistem informasi pemantauan berbasis elektronik; d. melakukan verifikasi terhadap laporan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Aksi KKI yang disampaikan oleh kementerian/lembaga penanggung jawab; dan e. tugas lain yang dianggap perlu. (3) Tim Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur: a. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; b. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik INDONESIA/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Sekretariat Kabinet; dan d. Kantor Staf PRESIDEN. (3) Dalam hal diperlukan Tim Pelaksana Teknis dapat melibatkan pihak lain sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Februari 2023 MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA, ttd LUHUT B. PANDJAITAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 2023 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd ASEP N. MULYANA

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN, EVALUASI, PELAPORAN, DAN PENYESUAIAN RENCANA AKSI KEBIJAKAN KELAUTAN INDONESIA TAHUN 2021-2025

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB kedua

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15