PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 88+ Tahun 2024 tentang Tata Cara Pinjaman Saldo Anggaran Lebih

PERMEN Nomor 88+ Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 2. Bendahara Umum Negara yang selanjutnya disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum negara. 3. Treasury Dealing Room yang selanjutnya disingkat TDR adalah unit pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melaksanakan transaksi pengelolaan kelebihan atau kekurangan kas, dengan dilengkapi alat komunikasi, perekam dan perangkat pendukung lainnya. 4. Rekening Lainnya adalah rekening yang dibuka oleh BUN/kuasa BUN pada Bank INDONESIA selain rekening kas umum negara dan sub rekening kas umum negara. 5. Rekening Lain Bank INDONESIA Kelolaan TDR adalah rekening milik kuasa BUN yang digunakan untuk operasional TDR. 6. Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat SAL adalah akumulasi neto dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran tahun- tahun anggaran yang lalu dan tahun anggaran yang bersangkutan setelah ditutup, ditambah atau dikurangi dengan koreksi pembukuan. 7. Dana SAL BUN adalah SAL yang dimiliki oleh BUN yang tidak dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu. 8. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai BUMN. 10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. 11. Badan Hukum Lainnya yang selanjutnya disingkat BHL adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan perintah UNDANG-UNDANG dan/atau dibentuk oleh Pemerintah dengan tujuan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 13. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, atau bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota. 14. Pinjaman Dana SAL adalah fasilitas dukungan likuiditas berupa pinjaman jangka pendek yang dapat diberikan Pemerintah kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah/BHL yang mendapat penugasan Pemerintah dalam rangka melaksanakan kebijakan nasional, sebagai bentuk optimalisasi pemanfaatan Dana SAL BUN. 15. Pinjaman Likuiditas Dana SAL adalah setiap pinjaman atas pemanfaatan Pinjaman Dana SAL. 16. Debitur adalah BUMN/BUMD/Pemerintah Daerah/BHL penerima Pinjaman Dana SAL. 17. Pimpinan Debitur adalah pimpinan tertinggi pada BUMN/BUMD/BHL yang dapat berupa Direktur Utama/Ketua Dewan Direktur/Ketua Eksekutif atau Kepala Daerah pada Pemerintah Daerah. 18. Jaminan adalah garansi berupa aset yang bertujuan untuk memberikan kepastian pengembalian atas Pinjaman Dana SAL, baik pokok maupun bunga/imbal hasilnya. 19. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. 20. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara. 21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. 22. Direktur Jenderal Perbendaharaan adalah direktur jenderal pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang merupakan unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 23. Direktur Pengelolaan Kas Negara adalah direktur pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang merupakan unit eselon II pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara. 24. Reverse Repurchase Agreement yang selanjutnya disebut Reverse Repo adalah transaksi beli SBN dengan janji jual kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

BAB III

TATA CARA PINJAMAN DANA SALDO ANGGARAN LEBIH

Pasal 13

Koreksi

(1) Pimpinan calon Debitur mengajukan permohonan Pinjaman Dana SAL secara tertulis kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. (2) Permohonan Pinjaman Dana SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan: a. surat ketetapan dan/atau surat keputusan penunjukan penugasan oleh pejabat berwenang dan/atau penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); b. dokumen yang memuat informasi perhitungan kebutuhan Pinjaman Dana SAL; c. dokumen perencanaan pencairan dan pengembalian Pinjaman Likuiditas Dana SAL yang disertai dengan analisis kemampuan membayar kembali berdasarkan proyeksi arus kas selama periode masa Pinjaman Dana SAL; d. anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau dokumen yang dipersamakan yang paling sedikit menyatakan kewenangan: 1. untuk mewakili calon Debitur; dan 2. mengadakan perjanjian dan kontrak; e. dokumen yang memuat informasi Jaminan yang akan diberikan, yang paling sedikit berisi bentuk, nilai, jenis, dan tanggal jatuh tempo Jaminan; f. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik/Badan Pemeriksa Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian; dan g. surat pernyataan tanggung jawab mutlak, yang disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

(1) Menteri menilai permohonan Pinjaman Dana SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1). (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan. (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap: a. proyeksi ketersediaan Dana SAL BUN sesuai rencana pencairan calon Debitur; dan b. kesesuaian Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12. (4) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat meminta tambahan dokumen lain yang diperlukan.

Pasal 15

(1) Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima secara lengkap. (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat: a. menyetujui permohonan Pinjaman Dana SAL, yang dituangkan dalam surat persetujuan; atau b. menolak permohonan Pinjaman Dana SAL, yang dituangkan dalam surat penolakan. (3) Persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat lebih rendah dari nilai permohonan Pinjaman Dana SAL yang disampaikan oleh calon Debitur. (4) Surat persetujuan atau surat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Menteri kepada pimpinan calon Debitur. (5) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b minimal memuat: a. nilai Pinjaman Dana SAL yang disetujui; b. masa Pinjaman Dana SAL; dan c. tingkat suku bunga/imbal hasil Pinjaman Dana SAL. (6) Nilai Pinjaman Dana SAL yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan batas maksimal akumulasi Pinjaman Likuiditas Dana SAL yang dapat diberikan kepada Debitur.

Pasal 16

(1) Surat persetujuan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) menjadi dasar perjanjian Pinjaman Dana SAL. (2) Perjanjian Pinjaman Dana SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Pimpinan Debitur. (3) Perjanjian Pinjaman Dana SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), minimal memuat informasi mengenai: a. identitas para pihak; b. jumlah Pinjaman Dana SAL; c. masa Pinjaman Dana SAL; d. suku bunga/imbal hasil; e. hak dan kewajiban para pihak; f. mekanisme pencairan pinjaman; g. mekanisme pembayaran kewajiban; h. Jaminan dan eksekusi Jaminan; i. penyelesaian sengketa; j. cidera janji dan sanksi; dan k. keadaan kahar. (4) Biaya yang timbul atas pelaksanaan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada Debitur.

Pasal 17

(1) Berdasarkan perjanjian Pinjaman Dana SAL, Pimpinan Debitur mengajukan surat permohonan pencairan Pinjaman Likuiditas Dana SAL kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Direktur Pengelolaan Kas Negara. (2) Surat permohonan pencairan Pinjaman Likuiditas Dana SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat informasi mengenai: a. nilai permohonan pencairan; b. rencana pencairan dan pengembalian Pinjaman Likuiditas Dana SAL yang disertai dengan analisis kemampuan membayar kembali berdasarkan proyeksi arus kas selama jangka waktu Pinjaman Likuiditas Dana SAL; dan c. Jaminan yang akan diberikan, yang paling sedikit berisi bentuk, nilai, jenis, dan tanggal jatuh tempo Jaminan. (3) Berdasarkan surat permohonan pencairan Pinjaman Likuiditas Dana SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Direktur Pengelolaan Kas Negara melakukan analisis ketersediaan Dana SAL BUN. (4) Berdasarkan hasil analisis ketersediaan Dana SAL BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam hal: a. Dana SAL BUN tersedia, Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan persetujuan permohonan pencairan Pinjaman Likuiditas Dana SAL serta dilakukan pengikatan Jaminan antara Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Pimpinan Debitur; atau b. Dana SAL BUN tidak tersedia, Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan penolakan permohonan pencairan Pinjaman Likuiditas Dana SAL kepada Pimpinan Debitur. (5) Persetujuan permohonan pencairan Pinjaman Likuiditas Dana SAL minimal memuat informasi mengenai: a. nilai pokok pencairan pinjaman yang dapat dicairkan; b. bunga/imbal hasil; c. tanggal pencairan; d. tanggal jatuh tempo; e. nilai dan bentuk Jaminan; dan f. denda.

Pasal 18

(1) Pengikatan Jaminan berupa Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. perjanjian penyerahan gadai antara Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Pimpinan Debitur; b. perjanjian trilateral antara Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Direktur Pengelolaan Kas Negara, Pimpinan Debitur, dan pejabat yang berwenang pada bank penerbit Deposito; dan c. perjanjian trilateral sebagaimana dimaksud pada huruf b mencakup pemberian kuasa kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mencairkan deposito. (2) Pengikatan Jaminan berupa SBN sebagaimana dimaksud dalam 11 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: a. perjanjian transaksi Reverse Repo antara Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Direktur Pengelolaan Kas Negara dan Pimpinan Debitur, sebagaimana skema transaksi Reverse Repo Pemerintah yang berprinsip delivery versus payment; dan b. dokumen pemberitahuan rincian pelaksanaan transaksi (trade confirmation) yang ditandatangani oleh pihak Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan pihak Debitur. (3) Delivery versus payment sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan setelmen transaksi surat berharga dengan cara setelmen surat berharga dilakukan bersamaan dengan setelmen dana. (4) Setelmen surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan pendebetan dan pengkreditan rekening surat berharga melalui Bank INDONESIA–Scripless Securities Settlement System dalam rangka penatausahaan transaksi dengan Bank INDONESIA dan penatausahaan surat berharga. (5) Setelmen dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan pendebetan dan pengkreditan rekening giro dan/atau rekening lainnya di Bank INDONESIA melalui sistem Bank INDONESIA–Real Time Gross Settlement dalam rangka penatausahaan transaksi dengan Bank INDONESIA dan penatausahaan surat berharga melalui Bank INDONESIA–Scripless Securities Settlement System.

Pasal 19

Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dicairkan oleh Debitur selama Debitur belum menyelesaikan kewajiban yang timbul atas Pinjaman Likuiditas Dana SAL.

Pasal 20

(1) Berdasarkan pengikatan Jaminan yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Direktur Pengelolaan Kas Negara melaksanakan pencairan Pinjaman Likuiditas Dana SAL. (2) Pencairan Pinjaman Likuiditas Dana SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memindahbukukan Dana SAL BUN dari Rekening Lainnya milik BUN yang digunakan untuk menampung SAL ke Rekening Lain Bank INDONESIA Kelolaan TDR. (3) Dalam hal Jaminan berupa Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Direktur Pengelolaan Kas Negara mentransfer Dana SAL BUN dari Rekening Lain Bank INDONESIA Kelolaan TDR ke rekening Debitur setelah melakukan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Dalam hal Jaminan berupa SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Direktur Pengelolaan Kas Negara mentransfer Dana SAL BUN dari Rekening Lain Bank INDONESIA Kelolaan TDR ke rekening bank kustodian Reverse Repo dan memerintahkan bank kustodian untuk melakukan setelmen, setelah melakukan pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (5) Bank kustodian Reverse Repo melakukan setelmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan menggunakan prinsip delivery versus payment sehingga Dana SAL BUN berpindah ke rekening Debitur dan kepemilikan SBN berpindah ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara. (6) Setelah melaksanakan transfer Dana SAL BUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan surat pelaksanaan pencairan Pinjaman Likuiditas Dana SAL kepada Debitur. (7) Debitur menyampaikan surat konfirmasi pencairan Pinjaman Likuiditas Dana SAL kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Direktur Pengelolaan Kas Negara paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pencairan Pinjaman Likuiditas Dana SAL diterima di rekening Debitur.

BAB IV

PELUNASAN PINJAMAN LIKUIDITAS DANA SALDO ANGGARAN LEBIH

Pasal 21

Koreksi

(1) Debitur wajib melakukan pelunasan Pinjaman Likuiditas Dana SAL pada tanggal jatuh tempo. (2) Dalam hal tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertepatan dengan hari libur, pelunasan Pinjaman Likuiditas Dana SAL dilaksanakan pada hari kerja terakhir sebelum tanggal jatuh tempo. (3) Dalam hal Jaminan berupa Deposito sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, pelunasan Pinjaman Likuiditas Dana SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme: a. debitur mentransfer dana kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Direktur Pengelolaan Kas Negara sebesar nilai Pinjaman Likuiditas Dana SAL dan bunga/imbal hasil sesuai dengan perjanjian Pinjaman Dana SAL; dan b. Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Direktur Pengelolaan Kas Negara melaksanakan pelepasan Jaminan sesuai dengan pengikatan Jaminan. (4) Dalam hal Jaminan berupa SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, pelunasan Pinjaman Likuiditas Dana SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme: a. debitur mentransfer dana kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Direktur Pengelolaan Kas Negara sebesar Pinjaman Likuiditas Dana SAL dan bunga/imbal hasil sesuai dengan perjanjian Pinjaman Dana SAL; dan b. melaksanakan pelepasan Jaminan melalui skema bank kustodian. (5) Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Direktur Pengelolaan Kas Negara menyampaikan surat keterangan lunas kepada Debitur paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

(1) Dalam hal Debitur tidak melunasi kewajiban Pinjaman Likuiditas Dana SAL, Direktur Jenderal Perbendaharaan melalui Direktur Pengelolaan Kas Negara dapat melakukan eksekusi Jaminan sesuai pengikatan Jaminan. (2) Tidak melunasi kewajiban Pinjaman Likuiditas Dana SAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. debitur melakukan pembayaran kurang dari kewajiban yang harus dilunasi; atau b. debitur tidak melakukan pembayaran sama sekali. (3) Eksekusi Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Jaminan yang berbentuk Deposito dilaksanakan dengan melakukan pencairan Deposito menjadi kas dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo Pinjaman Likuiditas Dana SAL. (4) Eksekusi Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Jaminan yang berbentuk SBN dilaksanakan dengan tahapan: a. mengubah status kepemilikan SBN yang semula transaksi Reverse Repo menjadi transaksi outright pembelian SBN dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo Pinjaman Likuiditas Dana SAL; dan b. melakukan transaksi outright penjualan SBN yang dimiliki sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal outright pembelian SBN. (5) Dalam hal nilai hasil eksekusi Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jumlah pokok pinjaman, bunga/imbal hasil, denda, dan biaya lain, nilai kelebihan tersebut dikembalikan kepada Debitur. (6) Pelaksanaan eksekusi Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Debitur.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2024 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Ѽ SRI MULYANI INDRAWATI Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 88 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PINJAMAN YANG BERSUMBER DARI DANA SALDO ANGGARAN LEBIH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (KOP SURAT BUMN/BUMD/PEMDA/BHL) SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK NOMOR: ….. (1) Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : ….. (2) Jabatan : ….. (3) dalam kedudukannya tersebut di atas bertindak untuk dan atas nama …..(4) menyatakan bahwa : 1. bertanggung jawab penuh secara formil dan materiil atas seluruh kebenaran data dan dokumen pendukung peruntukan Pinjaman Dana SAL; 2. apabila di kemudian hari ditemukan bahwa data dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 1 terbukti tidak benar, kami bersedia dikenai sanksi/hukuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3. segala dokumen pelaksanaan kegiatan Pinjaman Dana SAL dari Pemerintah kepada …..(5) disimpan dengan sebaik-baiknya guna kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya. ……., …….…(6) …..(7) (8) …..(9) Materai 10. 000 Petunjuk Pengisian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak: (1) Diisi nomor surat pernyataan tanggung jawab mutlak. (2) Diisi nama lengkap Pimpinan calon Debitur. (3) Diisi nama jabatan Pimpinan calon Debitur. (4) Diisi nama instansi calon Debitur. (5) Diisi nama instansi calon Debitur. (6) Diisi lokasi, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. (7) Diisi nama jabatan Pimpinan calon Debitur. (8) Diisi tanda tangan Pimpinan calon Debitur dan disertai dengan stempel dinas di atas meterai sesuai dengan peraturan perundang- undangan. (9) Diisi nama lengkap Pimpinan calon Debitur. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SRI MULYANI INDRAWATI

Peraturan Menteri Nomor 88+ Tahun 2024 tentang Tata Cara Pinjaman Saldo Anggaran Lebih

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB II

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB IV

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26