Koreksi Pasal 5

(1) Pinjaman Dana SAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan kepada: a. BUMN; b. BUMD; c. Pemerintah Daerah; dan/atau d. BHL, yang mendapatkan penugasan Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan nasional. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penugasan yang masih berlaku berupa surat ketetapan dan/atau surat keputusan penunjukan penugasan oleh pejabat berwenang dan/atau penugasan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Surat ketetapan dan/atau surat keputusan penunjukan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan minimal oleh menteri sesuai dengan kewenangannya.