PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-29 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

PERMEN Nomor pm-29 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 4. Pejabat Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian untuk selanjutnya disebut Inspektur Prasarana Perkeretaapian adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang bersifat teknis dan operasional. 5. Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana perkeretaapian yang bersifat teknis dan operasional. 6. Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian adalah jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Inspektur prasarana perkeretaapian untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu. 7. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Inspektur Prasarana Perkeretaapian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 8. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan PNS yang tergambar dalam suatu struktur organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan paling tinggi. 9. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat. 10. Instansi Pusat adalah Kementerian Perhubungan. 11. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. 12. Instansi Pengguna adalah unit kerja pada Instansi Pusat yang mempunyai tugas terkait Inspektur Prasarana Perkeretaapian. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian wajib dilakukan oleh setiap Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian. (2) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. (3) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam: a. pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian; dan b. pembinaan karier Inspektur Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 5

(1) Pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan jika terdapat Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pemerintah. (2) Pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dilakukan melalui: a. pengangkatan pertama; b. perpindahan jabatan; c. penyesuaian/inpassing; atau d. promosi. (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengangkatan ASN yang pertama kali ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian untuk mengisi Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan melalui pengadaan Calon PNS/pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja. (4) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b merupakan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu. (6) Pengangkatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus mempertimbangkan ketersediaan formasi jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang akan diduduki.

Pasal 6

Kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dapat dihitung jika: a. pembentukan unit kerja baru; b. kebutuhan jabatan yang belum terisi; c. Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang mutasi, alih jabatan, berhenti, diberhentikan, pensiun, meninggal dunia; dan/atau d. peningkatan volume beban kerja.

Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian terdiri atas: a. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Pertama; b. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Muda; dan c. Inspektur Prasarana Perkeretaapian Ahli Madya.

Pasal 8

Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkedudukan dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian.

Pasal 9

Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. inventarisasi; b. penghitungan; dan c. pemetaan.

Pasal 10

(1) Tahapan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan pada tiap jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian. (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan tugas pokok, rencana strategis, dan rencana kerja Instansi Pengguna. (3) Format inventarisasi kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Tahapan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas: a. menghitung waktu penyelesaian butir kegiatan; b. menghitung volume kegiatan sesuai dengan satuan hasil kerja pada tiap kegiatan; c. menghitung waktu penyelesaian volume pada tiap kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian; d. menghitung jumlah kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian untuk setiap tingkat dan jenjang jabatan; dan e. menghitung Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian. (2) Formulasi penghitungan jumlah kebutuhan formasi tiap jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Format penghitungan jumlah kebutuhan formasi tiap jenjang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Tahapan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan untuk mengetahui kedudukan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dalam organisasi, jumlah pemangku jabatan, dan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian. (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari penghitungan jumlah kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian yang dituangkan dalam Peta Jabatan. (3) Format Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Tahap Penyusunan Formasi

Pasal 9

Koreksi

Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. inventarisasi; b. penghitungan; dan c. pemetaan.

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN

Pasal 13

Koreksi

(1) Proses pengusulan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dilakukan pada Instansi Pusat. (2) Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. (3) Tahap pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian terdiri atas: a. verifikasi; dan b. penetapan formasi.

Pasal 14

Koreksi

Usulan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal oleh unit kerja terkait melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.

Pasal 15

(1) Tahap verifikasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dan dituangkan dalam berita acara verifikasi penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian. (2) Format berita acara verifikasi penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Tahap penetapan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan melalui penyampaian hasil penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian dalam bentuk surat usulan dari Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Menteri MENETAPKAN Formasi Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Peraturan Menteri Nomor pm-29 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL INSPEKTUR PRASARANA PERKERETAAPIAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20