PERMEN

Peraturan Menteri Nomor pm-26 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

PERMEN Nomor pm-26 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara INDONESIA yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 3. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. 4. Pejabat Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Penguji Sarana Perkeretaapian adalah ASN yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengujian sarana perkeretaapian. 5. Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pengujian sarana perkeretaapian. 6. Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian adalah jumlah dan jenjang Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengujian sarana perkeretaapian untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam jangka waktu tertentu. 7. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Penguji Sarana Perkeretaapian dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan. 8. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan PNS yang tergambar dalam suatu struktur organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan paling tinggi. 9. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat. 10. Instansi Pusat adalah Kementerian Perhubungan. 11. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. 12. Instansi Pengguna adalah unit kerja pada Instansi Pusat yang mempunyai tugas terkait pengujian sarana perkeretaapian. 13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi.

BAB II

TATA CARA PENYUSUNAN FORMASI

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian wajib dilakukan oleh Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian. (2) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. (3) Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam: a. pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian; dan b. pembinaan karier Penguji Sarana Perkeretaapian.

Pasal 5

(1) Pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dilakukan jika terdapat ketersediaan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian pada Instansi Pemerintah. (2) Pengangkatan ASN dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian dilakukan melalui: a. pengangkatan pertama; b. perpindahan dari jabatan lain; c. penyesuaian/inpassing; atau d. promosi. (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pengangkatan ASN yang pertama kali ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian yang telah ditetapkan melalui pengadaan calon PNS/pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. (4) Pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pengangkatan PNS dari jabatan lain ke dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengangkatan melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian untuk memenuhi kebutuhan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu tertentu. (6) Pengangkatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan formasi jenjang Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian yang akan diduduki.

Pasal 6

Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian pada Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dihitung apabila: a. pembentukan unit kerja baru; b. kebutuhan jabatan yang belum terisi; c. Penguji Sarana Perkeretaapian yang mutasi, alih jabatan, berhenti, diberhentikan, pensiun, meninggal dunia; dan/atau d. peningkatan volume beban kerja.

Pasal 7

Jenjang Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian terdiri atas: a. Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Pertama; b. Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Muda; dan c. Penguji Sarana Perkeretaapian Ahli Madya.

Pasal 8

Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berkedudukan dan bertanggung jawab kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian.

Pasal 9

Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. inventarisasi; b. penghitungan; dan c. pemetaan.

Pasal 10

(1) Tahapan inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan pada tiap jenjang Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian. (2) Inventarisasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan tugas pokok, rencana strategis, dan rencana kerja Instansi Pengguna. (3) Format inventarisasi kegiatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 11

(1) Tahapan penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri atas: a. menghitung waktu penyelesaian butir kegiatan; b. menghitung volume kegiatan sesuai dengan satuan hasil kerja pada tiap kegiatan; c. menghitung waktu penyelesaian volume pada tiap kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian; d. menghitung jumlah kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian untuk setiap tingkat dan jenjang jabatan; dan e. menghitung Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian. (2) Formulasi penghitungan jumlah kebutuhan formasi tiap jenjang Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Format penghitungan jumlah kebutuhan formasi tiap jenjang Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

(1) Tahapan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dilaksanakan untuk mengetahui kedudukan Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian dalam organisasi, jumlah pemangku jabatan, dan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian. (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari penghitungan jumlah kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian yang dituangkan dalam Peta Jabatan. (3) Format Peta Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 4

Koreksi

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Tahap Penyusunan Formasi

Pasal 9

Koreksi

Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. inventarisasi; b. penghitungan; dan c. pemetaan.

Pasal 10

Koreksi

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

PENGUSULAN DAN PENETAPAN

Pasal 13

Koreksi

(1) Proses pengusulan penetapan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian dilakukan pada Instansi Pusat. (2) Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian pada Instansi Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan. (3) Tahap pengusulan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian terdiri atas: a. verifikasi; dan b. penetapan formasi.

Pasal 14

Koreksi

Usulan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian di lingkungan Kementerian Perhubungan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal oleh unit kerja terkait melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi.

Pasal 15

(1) Tahap verifikasi usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a di lingkungan Kementerian Perhubungan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Transportasi dan dituangkan dalam berita acara verifikasi penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian. (2) Format berita acara verifikasi penghitungan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

(1) Tahap penetapan formasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dilakukan melalui penyampaian hasil penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian dalam bentuk surat usulan dari Menteri kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dengan tembusan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan melampirkan berita acara verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. (2) Menteri MENETAPKAN Formasi Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Peraturan Menteri Nomor pm-26 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB IV

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB V

Pasal 20