PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2025 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

PERMEN Nomor 16 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. 2. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disebut Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Republik INDONESIA. 3. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut JDIH adalah pengelolaan dan pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia. 4. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Pusat JDIH adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia. 5. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disebut Anggota JDIH adalah anggota jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia. 6. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan. 7. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang dimuat dalam Dokumen Hukum. 8. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum. 9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia. 10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia.

BAB II

ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

Pasal 4

Koreksi

(1) Organisasi JDIH terdiri atas: a. Pusat JDIH; dan b. Anggota JDIH. (2) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada pada Sekretariat Jenderal Kementerian melalui Biro yang melaksanakan fungsi di bidang hukum. (3) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh: a. sekretariat pada Unit Kerja Eselon 1 di lingkungan Kementerian; b. Pusat Data dan Informasi; dan c. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pusat JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum serta melakukan pembinaan, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH; b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan, pembangunan dan pengembangan JDIH yang terintegrasi dengan Pusat JDIHN; c. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum di lingkungan Kementerian; d. penyiapan bahan sosialisasi Dokumen Hukum; e. pembinaan terhadap sumber daya manusia sebagai pengelola JDIH; f. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan JDIH; dan g. penyampaian laporan pengelolaan JDIH kepada pusat JDIHN.

Pasal 6

(1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) bertugas melakukan pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum pada unit kerja masing-masing. (2) Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum; b. penyediaan sumber daya manusia pengelola JDIH; c. penyiapan Dokumen Hukum yang diprakarsai; dan d. pelaksanaan sosialisasi JDIH secara langsung maupun melalui media massa, media elektronik, dan/atau media sosial. (3) Pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2025 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12