PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2025 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia

PERMEN Nomor 17 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Biaya Penempatan adalah biaya yang diperlukan untuk proses penempatan pekerja migran INDONESIA yang tidak termasuk biaya untuk kepentingan/kebutuhan pribadi pekerja migran INDONESIA dalam rangka memenuhi persyaratan bekerja ke negara tujuan penempatan. 2. Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap warga negara INDONESIA yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik INDONESIA. 3. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran INDONESIA. 4. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran INDONESIA. 5. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut SIP3MI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada badan usaha berbadan hukum INDONESIA yang akan menjadi P3MI. 6. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran INDONESIA dan Calon Pekerja Migran INDONESIA yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran INDONESIA di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan. 8. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk pelindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 9. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA selanjutnya disingkat KP2MI adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 10. Badan Pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang selanjutnya disingkat BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran INDONESIA. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan pelindungan Pekerja Migran INDONESIA yang merupakan lingkup dari urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan. 12. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pelindungan Pekerja Migran INDONESIA.

BAB II

KOMPONEN BIAYA PENEMPATAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Biaya Penempatan terdiri atas: a. biaya persiapan penempatan; dan b. biaya yang berhubungan dengan penempatan. (2) Komponen biaya persiapan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. pelatihan; b. sertifikasi kompetensi; c. jasa perusahaan; d. transportasi lokal dari daerah asal ke tempat keberangkatan di INDONESIA; e. Visa Kerja; f. tiket keberangkatan; g. tiket pulang; dan/atau h. akomodasi. (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a terdiri atas: a. pelatihan teknis bahasa; b. pelatihan teknis sesuai dengan jabatan dan jenis pekerjaan; dan/atau c. pelatihan teknis lain yang dipersyaratkan oleh negara tujuan penempatan. (4) Komponen biaya yang berhubungan dengan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pemeriksaan kesehatan dan psikologi; b. Jaminan Sosial Pekerja Migran INDONESIA; c. apostille; dan/atau d. dokumen persyaratan untuk bekerja ke negara tujuan penempatan. (5) Dokumen persyaratan untuk bekerja ke negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat berupa: a. surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah; dan/atau b. paspor Republik INDONESIA. (6) Komponen Biaya Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) menjadi beban Pemberi Kerja.

Pasal 3

(1) Ketentuan pembebanan terhadap komponen Biaya Penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) dapat dikecualikan untuk jenis pekerjaan atau jasa tertentu jika terdapat pengaturan biaya yang telah diatur dalam: a. ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan perundang-undangan di negara tujuan penempatan; b. hukum internasional; c. perjanjian bilateral, regional, dan/atau multilateral; dan/atau d. perjanjian kerja sama antara pelaksana penempatan Pekerja Migran INDONESIA dengan Pemberi Kerja atau mitra usaha. (2) Dalam hal komponen Biaya Penempatan bukan merupakan beban Pemberi Kerja berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), komponen Biaya Penempatan menjadi beban Pekerja Migran INDONESIA. (3) Dalam hal komponen biaya penempatan menjadi beban Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pekerja Migran INDONESIA memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang menjadi program pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Dalam hal Pekerja Migran INDONESIA tidak dapat memanfaatkan fasilitas pembiayaan yang menjadi program pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pekerja Migran INDONESIA dapat menggunakan fasilitas pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Biaya Penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 5

P3MI wajib mencantumkan komponen dan besaran Biaya Penempatan yang akan dibebankan kepada Pekerja Migran INDONESIA dan/atau Pemberi Kerja dalam Perjanjian Penempatan.

Pasal 6

Menteri/Kepala atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya dapat MENETAPKAN batasan besaran dari masing-masing komponen biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2025 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10