PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2023 tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENISPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN

PERMEN Nomor 2 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 2. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan usaha pada subsektor penangkapan ikan dan/atau usaha pada subsektor pengangkutan ikan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. 3. Surat Izin Penempatan Rumpon yang selanjutnya disingkat SIPR adalah perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha yang harus dimiliki setiap kapal penangkap ikan untuk melakukan penempatan dan pemanfaatan rumpon. 4. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal yang digunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan. 5. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang memiliki palka dan secara khusus digunakan untuk mengangkut, memuat, menampung, mengumpulkan, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan ikan. 6. Pelaku Usaha Perikanan Tangkap adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada subsektor penangkapan ikan atau subsektor pengangkutan ikan. 7. Surat Tagihan PNBP adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda. 8. Pungutan Pengusahaan Perikanan adalah PNBP yang harus dibayar sebelum diterbitkannya SIUP untuk kegiatan usaha subsektor penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan di perairan laut atau perairan darat, perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan di perairan laut atau perairan darat, dan SIPR. 9. Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi adalah PNBP yang harus dibayar berdasarkan ikan hasil tangkapan oleh pemilik perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan. 10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 12. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang memiliki tugas teknis di bidang perikanan tangkap.

BAB II

PERSYARATAN, TATA CARA PENGENAAN, DAN PEMBAYARAN PUNGUTAN PENGUSAHAAN PERIKANAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Pungutan Pengusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dikenakan kepada Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang mengajukan permohonan: a. SIUP baru atau perpanjangan; b. perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan baru atau perpanjangan; dan c. SIPR baru atau perpanjangan. (2) Pelaku Usaha Perikanan Tangkap harus mengajukan permohonan SIUP baru dan dikenakan Pungutan Pengusahaan Perikanan, dalam hal terdapat: a. perluasan usaha; b. perubahan ukuran Kapal Penangkap Ikan atau Kapal Pengangkut Ikan yang berbeda range gross tonnage; c. perubahan fungsi Kapal Penangkap Ikan; d. perubahan fungsi Kapal Pengangkut Ikan; dan/atau e. perubahan alat penangkapan ikan. (3) Pelaku Usaha Perikanan Tangkap harus mengajukan permohonan perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan baru dan dikenakan Pungutan Pengusahaan Perikanan, dalam hal terdapat perubahan ukuran Kapal Pengangkut Ikan.

Pasal 4

Pungutan Pengusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan dengan ketentuan: a. setelah permohonan disetujui; dan b. SIUP, perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan, atau SIPR sesuai permohonan belum diterbitkan.

Pasal 5

(1) Direktorat Jenderal berdasarkan tarif per gross tonnage menyampaikan pemberitahuan besaran kewajiban Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk SIUP baru atau perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan disetujui. (2) Dalam hal SIUP yang diajukan memuat ukuran kapal yang tidak sama, besaran tagihan Pungutan Pengusahaan Perikanan ditentukan berdasarkan tarif range gross tonnage tertinggi pada masing-masing range gross tonnage kapal dikalikan dengan jumlah kapal yang dialokasikan.

Pasal 6

Direktorat Jenderal berdasarkan tarif per gross tonnage dari ukuran gross tonnage Kapal Pengangkut Ikan yang direalisasikan menyampaikan pemberitahuan besaran kewajiban Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan baru atau perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan disetujui.

Pasal 7

Direktorat Jenderal berdasarkan tarif per unit rumpon per tahun menyampaikan pemberitahuan besaran kewajiban Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk SIPR baru atau perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan disetujui.

Pasal 8

Penyampaian pemberitahuan besaran kewajiban Pungutan Pengusahaan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, dan Pasal 7 dilakukan melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.

Pasal 9

Besaran tarif untuk penghitungan Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk SIUP baru atau perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan baru atau perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk SIPR baru atau perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian.

Pasal 10

(1) Wajib bayar berdasarkan pemberitahuan besaran kewajiban Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk SIUP baru atau perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan baru atau perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan/atau Pungutan Pengusahaan Perikanan untuk SIPR baru atau perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 melakukan pembayaran Pungutan Pengusahaan Perikanan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja. (2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bayar tidak membayar Pungutan Pengusahaan Perikanan, permohonan SIUP, perizinan berusaha subsektor pengangkutan ikan, dan/atau SIPR dinyatakan batal demi hukum dan dapat mengajukan permohonan baru kembali.

BAB III

PERSYARATAN, TATA CARA PENGENAAN, DAN PEMBAYARAN PUNGUTAN HASIL PERIKANAN

Pasal 11

Koreksi

Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi dikenakan kepada Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang memiliki perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dengan pelabuhan pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan pascaproduksi.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan setiap kali melakukan pendaratan ikan. (2) Pengenaan Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan telah diterbitkan; dan b. nilai produksi ikan pada saat didaratkan telah ditetapkan.

Pasal 13

(1) Besaran Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dihitung secara mandiri (self assessment) oleh Pelaku Usaha Perikanan Tangkap melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian. (2) Penghitungan besaran Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan formula: Indeks tarif x nilai produksi ikan pada saat didaratkan. (3) Indeks tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. (4) Nilai produksi ikan pada saat didaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penetapan nilai produksi ikan pada saat didaratkan.

Pasal 14

(1) Pelaku Usaha Perikanan Tangkap berdasarkan penghitungan mandiri (self assessment) Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melaporkan kepada Kementerian melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal menyampaikan pemberitahuan besaran kewajiban Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.

Pasal 15

(1) Wajib bayar wajib membayar Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat tanda bukti lapor kedatangan kapal di pelabuhan perikanan atau persetujuan kegiatan di pelabuhan umum terbit. (2) Pembayaran Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang PNBP. (3) Wajib bayar yang tidak melaksanakan kewajiban membayar Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi. (4) Besaran dan jangka waktu pengenaan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

Pasal 16

(1) Direktorat Jenderal melakukan verifikasi atas penghitungan Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi yang dilakukan oleh wajib bayar. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan profil risiko wajib bayar. (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kurang bayar, Direktorat Jenderal menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi kepada wajib bayar. (4) Surat Tagihan PNBP Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kurang bayar pokok Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi terutang dan/atau denda administrasi. (5) Mekanisme penagihan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

Pasal 17

Pasal 18

Dalam hal Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi dari ikan hasil tangkapan yang dialihmuatkan belum dibayar oleh wajib bayar, terhadap Kapal Pengangkut Ikan penerima alih muat ikan tidak dapat diterbitkan persetujuan berlayar.

Pasal 19

Persyaratan, tata cara pengenaan, dan pembayaran pungutan hasil perikanan dengan sistem kontrak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kesatu

Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi

Pasal 11

Koreksi

Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi dikenakan kepada Pelaku Usaha Perikanan Tangkap yang memiliki perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan dengan pelabuhan pangkalan yang telah memenuhi syarat penarikan pascaproduksi.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan setiap kali melakukan pendaratan ikan. (2) Pengenaan Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan: a. perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan telah diterbitkan; dan b. nilai produksi ikan pada saat didaratkan telah ditetapkan.

Pasal 13

(1) Besaran Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dihitung secara mandiri (self assessment) oleh Pelaku Usaha Perikanan Tangkap melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian. (2) Penghitungan besaran Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan formula: Indeks tarif x nilai produksi ikan pada saat didaratkan. (3) Indeks tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. (4) Nilai produksi ikan pada saat didaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penetapan nilai produksi ikan pada saat didaratkan.

Pasal 14

(1) Pelaku Usaha Perikanan Tangkap berdasarkan penghitungan mandiri (self assessment) Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) melaporkan kepada Kementerian melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktorat Jenderal menyampaikan pemberitahuan besaran kewajiban Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian.

Pasal 15

(1) Wajib bayar wajib membayar Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal surat tanda bukti lapor kedatangan kapal di pelabuhan perikanan atau persetujuan kegiatan di pelabuhan umum terbit. (2) Pembayaran Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang PNBP. (3) Wajib bayar yang tidak melaksanakan kewajiban membayar Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi. (4) Besaran dan jangka waktu pengenaan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

Pasal 16

(1) Direktorat Jenderal melakukan verifikasi atas penghitungan Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi yang dilakukan oleh wajib bayar. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan profil risiko wajib bayar. (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kurang bayar, Direktorat Jenderal menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan PNBP Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi kepada wajib bayar. (4) Surat Tagihan PNBP Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kurang bayar pokok Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi terutang dan/atau denda administrasi. (5) Mekanisme penagihan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

Pasal 17

Pasal 18

Dalam hal Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi dari ikan hasil tangkapan yang dialihmuatkan belum dibayar oleh wajib bayar, terhadap Kapal Pengangkut Ikan penerima alih muat ikan tidak dapat diterbitkan persetujuan berlayar.

(1) Dalam hal wajib bayar belum membayar Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), terhadap Kapal Penangkap Ikan yang digunakan oleh wajib bayar tidak dapat diterbitkan persetujuan berlayar. (2) Wajib bayar yang tidak melaksanakan kewajiban membayar Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) atau kurang bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administratif berupa denda administrasi. (3) Kapal Penangkap Ikan yang mendaratkan ikan hasil tangkapan setiap hari masih tetap dapat diterbitkan persetujuan berlayar sebelum jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1). (4) Apabila wajib bayar tidak melakukan kewajiban membayar Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak jatuh tempo dan/atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Tagihan PNBP Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi pertama diterbitkan, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan. (5) Pembekuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan. (6) Apabila sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan wajib bayar tidak melakukan kewajiban pembayaran Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi, dilakukan pengurangan alokasi usaha. (7) Pembekuan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan pengurangan alokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menghapuskan kewajiban pembayaran Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi dan denda administrasi. (8) Wajib bayar yang telah melunasi Pungutan Hasil Perikanan Pascaproduksi dan denda administrasi dapat kembali melakukan kegiatan penangkapan ikan sesuai dengan perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan. (9) Besaran dan jangka waktu pengenaan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2023 tentang PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF ATAS JENISPENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN YANG BERASAL DARI PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

BAB V

Pasal 21

Pasal 22