PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2023 tentang TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, SERTA PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

PERMEN Nomor 6 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 2. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 3. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum yang selanjutnya disebut IUPTLU adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang diterbitkan oleh Menteri. 4. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disebut IUPTLS adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang diterbitkan oleh Menteri. 5. Tingkat Komponen Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat TKDN adalah besaran komponen dalam negeri yang merupakan gabungan barang dan/atau jasa pada suatu rangkaian barang dan jasa pada setiap pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan. 6. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah bukti pengakuan formal terhadap kesesuaian klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan pelaku usaha di bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik. 7. Sertifikat Laik Operasi yang selanjutnya disingkat SLO adalah bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan laik dioperasikan. 8. Sertifikat Produk adalah sertifikat kesesuaian berupa keterangan tertulis yang diberikan untuk menyatakan suatu peralatan atau pemanfaat tenaga listrik telah memenuhi persyaratan acuan. 9. Kas Negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. 10. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri, yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. PNBP Terutang adalah kewajiban PNBP dari Wajib Bayar kepada Pemerintah yang wajib dibayar pada waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 12. Surat Tagihan PNBP yang selanjutnya disebut Surat Tagihan adalah surat dan/atau dokumen yang digunakan untuk melakukan tagihan PNBP Terutang, baik berupa pokok maupun sanksi administratif berupa denda. 13. Piutang PNBP adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah dan/atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun dari pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya. 14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral. 15. Direktorat Jenderal adalah direktorat jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan. 16. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan di bidang ketenagalistrikan. 17. Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada Direktorat Jenderal yang selanjutnya disebut Pejabat Kuasa Pengelola PNBP adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pimpinan instansi pengelola PNBP dalam pengelolaan PNBP yang menjadi tanggungjawabnya dan tugas lain terkait PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 18. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

BAB II

TATA CARA PENGENAAN PNBP

Pasal 3

Koreksi

Jasa pelayanan subbidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi: a. administrasi SBU yang diberikan oleh Menteri; b. administrasi nomor registrasi SBU; c. akreditasi usaha jasa penunjang tenaga listrik; d. administrasi Perizinan Berusaha kantor perwakilan Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik asing; e. administrasi nomor registrasi Sertifikat Produk peralatan dan pemanfaat wajib standar nasional INDONESIA bidang ketenagalistrikan; f. penerbitan nomor registrasi SLO instalasi tenaga listrik; g. penerbitan nomor registrasi sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, nomor registrasi sertifikat kompetensi asesor kompetensi ketenagalistrikan, dan nomor registrasi sertifikat kompetensi asesor Badan Usaha; dan h. penerbitan sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dan asesor ketenagalistrikan yang diberikan Menteri.

Pasal 4

(1) Jasa pelayanan subbidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikenakan kepada Badan Usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik. (2) Jasa pelayanan subbidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikenakan kepada Badan Usaha yang mengajukan permohonan administrasi nomor registrasi SBU. (3) Jasa pelayanan subbidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dikenakan kepada Badan Usaha yang mengajukan permohonan akreditasi usaha jasa penunjang tenaga listrik. (4) Jasa pelayanan subbidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dikenakan kepada kantor perwakilan Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik asing yang mengajukan permohonan administrasi Perizinan Berusaha kantor perwakilan Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik asing. (5) Jasa pelayanan subbidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dikenakan kepada Badan Usaha yang mengajukan permohonan administrasi nomor registrasi Sertifikat Produk peralatan dan pemanfaat wajib standar nasional INDONESIA bidang ketenagalistrikan. (6) Jasa pelayanan subbidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dikenakan kepada Badan Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan nomor registrasi SLO instalasi tenaga listrik. (7) Jasa pelayanan subbidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g dikenakan kepada Badan Usaha yang mengajukan permohonan penerbitan nomor registrasi sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, nomor registrasi sertifikat kompetensi asesor kompetensi ketenagalistrikan, dan nomor registrasi sertifikat kompetensi asesor Badan Usaha. (8) Jasa pelayanan subbidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dikenakan kepada perorangan, Badan Usaha, pemilik instalasi tenaga listrik, atau instansi pemerintah yang mengajukan permohonan penerbitan sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan dan asesor ketenagalistrikan.

Pasal 5

(1) Jenis PNBP berupa denda ketidakpatuhan TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikenakan kepada Badan Usaha yang tidak memenuhi kewajiban ketentuan besaran nilai TKDN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemegang IUPTLU terintegrasi. (3) Dalam hal pemegang IUPTLU terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan kerja sama penyediaan tenaga listrik dengan pemegang IUPTLU, maka denda dikenakan kepada pemegang IUPTLU yang menjual tenaga listrik kepada pemegang IUPTLU terintegrasi.

Pasal 6

(1) Pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan evaluasi hasil verifikasi TKDN. (2) Verifikasi TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian pemenuhan besaran nilai TKDN yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Evaluasi hasil verifikasi TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tim peningkatan penggunaan produksi dalam negeri bidang ketenagalistrikan yang dibentuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. (4) Tim peningkatan penggunaan produksi dalam negeri bidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas melakukan monitoring dan evaluasi TKDN termasuk melakukan evaluasi hasil verifikasi TKDN dan penghitungan denda ketidakpatuhan TKDN. (5) Keanggotaan tim peningkatan penggunaan produksi dalam negeri bidang ketenagalistrikan terdiri dari perwakilan Direktorat Jenderal yang menangani TKDN ketenagalistrikan serta instansi terkait lainnya jika diperlukan.

Pasal 7

BAB Kesatu

Jasa Pelayanan Subbidang Ketenagalistrikan

Pasal 3

Koreksi

Pasal 4

BAB Ketiga

Denda Subsektor Ketenagalistrikan

Pasal 7

Koreksi

(1) PNBP berupa denda subsektor ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dikenakan kepada: a. setiap orang yang melakukan: 1. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang tidak memiliki IUPTLU; 2. usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri yang tidak memiliki IUPTLS; 3. usaha penyediaan tenaga listrik yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan kegiatan usahanya kepada Menteri melalui Direktur Jenderal; 4. kegiatan usaha ketenagalistrikan yang tidak memenuhi keselamatan ketenagalistrikan sehingga mempengaruhi kelangsungan penyediaan tenaga listrik atau mengakibatkan terputusnya aliran listrik sehingga merugikan masyarakat; 5. pengoperasian instalasi tenaga listrik tanpa SLO; 6. pendirian bangunan atau membiarkan bangunan dan/atau menanam kembali tanaman yang: a) telah diberi ganti rugi dan/atau kompensasi; b) berpotensi masuk ke ruang bebas atau jarak bebas minimum jaringan transmisi tenaga listrik; atau c) berpotensi membahayakan keselamatan dan/atau mengganggu keandalan penyediaan tenaga listrik. b. Badan Usaha yang melaksanakan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang tidak memiliki Perizinan Berusaha bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik; c. kantor perwakilan asing yang: 1. melaksanakan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik yang tidak memiliki Perizinan Berusaha bidang usaha jasa penunjang tenaga listrik; 2. tidak memenuhi kewajiban sebagai berikut: a) membentuk kerja sama operasi dengan Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik dalam negeri berkualifikasi besar yang memiliki Perizinan Berusaha dalam setiap kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik di INDONESIA; b) mempekerjakan lebih banyak tenaga kerja INDONESIA daripada tenaga kerja asing; dan/atau c) menempatkan warga sebagai penanggung jawab Badan Usaha kantor perwakilan. d. Badan Usaha jasa konsultansi dalam bidang instalasi tenaga listrik, jasa pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik, jasa pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik, jasa pengoperasian instalasi tenaga listrik, jasa pemeliharaan instalasi tenaga listrik, jasa sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan, dan jasa sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik yang melaksanakan usahanya tidak memiliki SBU atau tidak memelihara masa berlaku SBU sesuai dengan ruang lingkup Perizinan Berusaha; e. Lembaga Sertifikasi Produk yang tidak mendapatkan nomor registrasi yang dikeluarkan oleh Menteri pada Sertifikat Produk yang diterbitkan untuk produk peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang wajib dibubuhi tanda standar nasional INDONESIA dan/atau tanda keselamatan; f. Badan Usaha penyediaan tenaga listrik yang mempekerjakan tenaga teknik yang tidak memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi di bidang ketenagalistrikan yang masih berlaku; dan g. Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik yang mempekerjakan tenaga teknik yang tidak memenuhi standar kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi di bidang ketenagalistrikan yang masih berlaku. (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali huruf a angka 6, dikenakan setelah berakhirnya jangka waktu sanksi pembekuan kegiatan sementara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6 huruf b) dan huruf c) dikenakan bagi setiap orang yang telah diberi ganti rugi dan/atau kompensasi.

BAB III

TATA CARA PENGHITUNGAN PNBP

Pasal 8

Koreksi

(1) PNBP untuk jasa pelayanan subbidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dihitung berdasarkan jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. (2) PNBP untuk jasa pelayanan subbidang ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibayarkan oleh pengguna jasa layanan subbidang ketenagalistrikan sebelum menerima manfaat layanan.

Pasal 9

Koreksi

(1) Tim peningkatan penggunaan produksi dalam negeri bidang ketenagalistrikan melakukan penghitungan denda ketidakpatuhan TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan bidang perindustrian. (2) Hasil penghitungan denda ketidakpatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh tim peningkatan penggunaan produksi dalam negeri bidang ketenagalistrikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 10

(1) Direktur Jenderal menyampaikan surat pengenaan sanksi denda administratif kepada Badan Usaha yang tidak memenuhi kewajiban ketentuan besaran nilai TKDN dengan tembusan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian hasil penghitungan denda ketidakpatuhan TKDN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2). (2) Surat pengenaan sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. besaran sanksi denda yang dikenakan; b. batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran; dan c. mekanisme pembayaran dan/atau penyetoran. (3) Batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan surat pengenaan sanksi denda administratif.

Pasal 11

(1) PNBP untuk denda subsektor ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) untuk: a. huruf a angka 1 sampai dengan angka 6; b. huruf b; dan c. huruf c, dihitung oleh tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal. (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan Direktorat Jenderal dan instansi terkait lainnya jika diperlukan. (3) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a selain untuk angka 6 dilaksanakan berdasarkan kriteria: a. jenis dan kapasitas instalasi tenaga listrik; dan/atau b. dampak yang ditimbulkan. (4) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral, dan penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko. (5) Dalam melakukan penghitungan PNBP untuk denda subsektor ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 6, tim dapat melibatkan lembaga penilai untuk menentukan nilai pasar tanaman. (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penghitungan denda subsektor ketenagalistrikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 12

(1) Pengenaan denda subsektor ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan rekomendasi hasil pengawasan teknis. (2) Besaran PNBP untuk denda subsektor ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 13

(1) Berdasarkan hasil penghitungan denda subsektor ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, serta penyampaian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Direktur Jenderal menyampaikan surat pemberitahuan pembayaran kepada pelanggar ketentuan dengan tembusan Pejabat Kuasa Pengelola PNBP pada Direktorat Jenderal paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian penghitungan denda subsektor ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12. (2) Surat pemberitahuan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. jenis pelanggaran; b. besaran sanksi denda yang dikenakan; c. batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran; dan d. mekanisme pembayaran dan/atau penyetoran. (3) Batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana pada ayat (2) huruf c yaitu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penetapan surat pemberitahuan pembayaran.

BAB Ketiga

Denda Subsektor Ketenagalistrikan

Pasal 11

Koreksi

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

MONITORING DAN VERIFIKASI

Pasal 18

Koreksi

(1) Pejabat Kuasa Pengelola PNBP melakukan monitoring terhadap: a. bukti pembayaran dan/atau penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran; dan b. bukti pembayaran dan/atau penyetoran PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 13 paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran. (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa penelitian atas kesesuaian waktu, jenis dan tarif atas jenis PNBP, dan/atau jumlah nominal pembayaran dan/atau penyetoran PNBP. (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa nihil, keterlambatan pembayaran, kekurangan pembayaran, dan/atau kelebihan pembayaran.

Pasal 19

(1) Dalam hal terdapat PNBP Terutang berupa kurang bayar dan/atau keterlambatan pembayaran berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3), Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan pertama kepada Wajib Bayar paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan monitoring diterima. (2) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal Surat Tagihan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wajib Bayar tidak melunasi seluruh PNBP Terutang, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan kedua kepada Wajib Bayar paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah jangka waktu Surat Tagihan pertama berakhir. (3) Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Tagihan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wajib Bayar tidak melunasi seluruh PNBP Terutang, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan Surat Tagihan ketiga kepada Wajib Bayar paling lambat pada hari kerja berikutnya setelah jangka waktu Surat Tagihan kedua berakhir. (4) Surat Tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) paling sedikit memuat informasi berupa: a. identitas Wajib Bayar; b. nilai nominal pokok PNBP kurang dibayar; c. batas waktu pembayaran dan/atau penyetoran; d. besaran denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar dan/atau tambahan besaran denda atas pokok PNBP yang kurang dibayar sesuai periode masa berlakunya Surat Tagihan; dan e. mekanisme pembayaran dan/atau penyetoran PNBP. (5) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal Surat Tagihan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Wajib Bayar tidak melunasi seluruh PNBP Terutang, Sekretaris Direktorat Jenderal menerbitkan dan menyampaikan surat penyerahan tagihan PNBP kepada instansi yang berwenang mengurusi piutang negara dengan tembusan kepada Kepala Biro Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya setelah jangka waktu Surat Tagihan ketiga berakhir. (6) Surat penyerahan tagihan PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampirkan dokumen: a. Surat Tagihan pertama, Surat Tagihan kedua, dan Surat Tagihan ketiga; b. resume berkas kasus Piutang PNBP; c. daftar kelengkapan penyerahan berkas Piutang PNBP; dan d. data dukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Direktorat Jenderal melakukan kegiatan optimalisasi penagihan PNBP sebelum diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) PNBP Terutang yang telah diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap dicatat sebagai Piutang PNBP pada Direktorat Jenderal.

Pasal 20

(1) Dalam hal berdasarkan hasil monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat Kuasa Pengelola PNBP menerbitkan dan menyampaikan surat pemberitahuan kelebihan pembayaran kepada Wajib Bayar paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dilakukan monitoring. (2) Terhadap kelebihan pembayaran PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pengajuan pengembalian oleh Wajib Bayar.

Pasal 21

Wajib Bayar dapat mengajukan permohonan keberatan, keringanan, dan/atau pengembalian PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian keberatan, keringanan, dan/atau pengembalian PNBP.

Pasal 22

(1) Terhadap Wajib Bayar yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran dan/atau penyetoran PNBP berupa denda subsektor ketenagalistrikan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a angka 6, Direktorat Jenderal memberikan penghentian layanan. (2) Penghentian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. sertifikasi Badan Usaha jasa penunjang tenaga listrik; b. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; c. akreditasi usaha jasa penunjang tenaga listrik; d. Perizinan Berusaha jasa penunjang tenaga listrik; e. registrasi SBU; f. registrasi Sertifikat Produk peralatan dan pemanfaat wajib standar nasional INDONESIA bidang ketenagalistrikan; g. registrasi SLO; h. registrasi sertifikat kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; dan/atau i. layanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penghentian layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Wajib Bayar melalui Surat Tagihan pertama dan mulai berlaku terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Tagihan kedua.

Pasal 23

(1) Penghentian layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dicabut setelah Wajib Bayar memenuhi kewajiban pembayaran dan/atau penyetoran PNBP. (2) Dalam hal Wajib Bayar memenuhi kewajiban pada saat Piutang PNBP telah diserahkan kepada instansi yang berwenang mengurus piutang negara, penghentian layanan dicabut setelah Wajib Bayar menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal dengan melampirkan bukti pembayaran dan/atau penyetoran PNBP.

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2023 tentang TATA CARA PENGENAAN, PENGHITUNGAN, SERTA PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kesatu

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB V

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VI

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

Pasal 28