Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Konservasi E...

Pasal 25

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan Konservasi Energi. (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; atau b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sumber pendanaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berupa pendanaan yang bersumber dari: a. pelaku usaha jasa Konservasi Energi; atau b. pinjaman daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 26

(1) Mekanisme penganggaran pelaksanaan Konservasi Energi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah provinsi dialokasikan melalui: a. kegiatan Konservasi Energi; dan/atau b. kegiatan terkait pengelolaan bangunan gedung, kendaraan dinas, penerangan jalan, lampu taman, papan iklan, dan/atau sarana dan prasarana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Mekanisme penganggaran pelaksanaan Konservasi Energi oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dialokasikan melalui kegiatan terkait pengelolaan bangunan gedung, kendaraan dinas, penerangan jalan, lampu taman, papan iklan, dan/atau sarana dan prasarana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Koreksi

(1) Pelaporan hasil pelaksanaan Konservasi Energi dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (2) Bupati/wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada gubernur. (3) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada Menteri. (4) Pimpinan Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan laporan pelaksanaan Konservasi Energi kepada Menteri. (5) Laporan pelaksanaan Konservasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan secara elektronik melalui sistem pelaporan yang disediakan oleh Kementerian paling lambat tanggal 30 Juni tahun berikutnya. (6) Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengalami kendala, pelaporan pelaksanaan Konservasi Energi dilakukan secara manual. (7) Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang telah menyampaikan laporan pelaksanaan Konservasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh bukti pelaporan pelaksanaan Konservasi Energi. (8) Laporan pelaksanaan Konservasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 28

Koreksi

(1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan terhadap laporan pelaksanaan Konservasi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27. (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri. (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa hasil pelaksanaan Konservasi Energi.

Pasal 29

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Menteri melakukan penilaian pelaksanaan Konservasi Energi. (2) Penilaian pelaksanaan Konservasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan intensitas konsumsi Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 30

(1) Menteri menyampaikan hasil pelaksanaan Konservasi Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan reformasi birokrasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri. (2) Hasil pelaksanan Konservasi Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada gubernur.

Pasal 31

Menteri melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan Konservasi Energi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pasal 32

Koreksi

(1) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Menteri dapat memberikan apresiasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah. (2) Apresiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pemberian pelatihan dan fasilitasi sertifikasi Kompetensi di bidang Konservasi Energi; b. fasilitasi pelaksanaan Audit Energi; c. pendampingan pengembangan sistem Manajemen Energi; dan/atau d. pemberian apresiasi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Koreksi

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan Konservasi Energi sebagai pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim dapat menerima manfaat melalui mekanisme nilai ekonomi karbon sektor Energi. (2) Nilai ekonomi karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai nilai ekonomi karbon.

Pasal 34

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2025 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, Œ BAHLIL LAHADALIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG KONSERVASI ENERGI OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH KOP INSTITUSI LAPORAN PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA... / PEMERINTAH DAERAH PROVINSI... / PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA ...*) TAHUN ... Informasi Umum Nama Institusi : Alamat : Nomor Persetujuan Bangunan Gedung : Nomor Sertifikat Laik Fungsi : Fungsi Bangunan : (perkantoran/universitas/rumah sakit/hotel/mal/lainnya) Nama Penanggung Jawab : Jabatan : Email : Nomor Kontak (HP) : *) diisi sesuai dengan nomenklatur institusi A. Manajemen Energi Manajemen Energi Keterangan (Ya/Tidak)*) Apakah terdapat kebijakan Efisiensi Energi institusi Apakah terdapat struktur organisasi Manajemen Energi Apakah memiliki sertifikat ISO 50001 Apakah memiliki Manajer Energi bersertifikat Apakah memiliki building automation system Apakah mempunyai sistem monitoring Energi Apakah memiliki sertifikat bangunan gedung hijau *)dipilih salah satu, jika “ya” mohon dilampirkan B. Detail Bangunan Luas Bangunan … m2 Luas Bangunan Menggunakan AC … m2 Jumlah Lantai … lantai Jam Operasional Gedung dalam 1 Tahun … jam C. Baseline Tahun Total Konsumsi*) Listrik (kWh) Listrik PLTS Atap (kWh) LPG (kg) CNG (kg) Gas Alam (m3) Solar (liter) *)total konsumsi Energi dalam 1 (satu) tahun D. Pemakaian Energi Menggunakan Jaringan Gas Kota (Ya/Tidak)* Memiliki PLTS Atap (Ya/Tidak)* Memiliki Genset (Ya/Tidak)* Kontrak Daya Listrik ...kVa Golongan Tarif Jaringan Listrik *dipilih salah satu Bulan Listrik (kWh) Listrik PLTS Atap (kWh) LPG (kg) CNG (kg) Gas Alam (m3) Solar (liter) Okupansi* Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember *okupansi : tingkat pemanfaatan suatu bangunan, diisi dengan jumlah orang per bulan atau jumlah kamar per bulan E. Peralatan Sistem Pendinginan Peralatan Daya Jumlah Unit Estimasi Jam Operasi Sistem Tata Cahaya Peralatan Daya Jumlah Unit Estimasi Jam Operasi Sistem Transportasi Vertikal Peralatan Daya Jumlah Unit Estimasi Jam Operasi Peralatan Kantor Peralatan Daya Jumlah Unit Estimasi Jam Operasi Peralatan Lainnya* Peralatan Daya Jumlah Unit Estimasi Jam Operasi *Contoh: PJU, lampu taman, atau papan iklan Kendaraan Dinas Jenis Kendaraan Konsumsi Energi per Kilometer Jumlah Unit Jarak Tempuh F. Kegiatan Efisiensi Energi Nama Kegiatan Peralatan Jenis Sumber Energi yang Dihemat Realisasi Anggaran (Rp) Penghematan Energi (Satuan Energi) Diisi terkait kegiatan Efisiensi Energi yang dilaksanakan termasuk pelaksanaan rekomendasi hasil Audit Energi G. Rencana Kegiatan Efisiensi Energi Nama Kegiatan Peralatan Alokasi Anggaran (Rp) Estimasi Penghematan Energi (Satuan Energi) Rencana Implementasi (Tahun) Diisi rencana kegiatan Efisiensi Energi yang akan dilaksanakan H. Audit Energi Nama Auditor Energi : Jenis Auditor Energi : (internal/eksternal) Nomor Sertifikat Auditor Energi : Periode Pelaksanaan Audit : Ringkasan Eksekutif : (dokumen dilampirkan) Detail Rekomendasi Audit Energi Rekomendasi Peralatan Kebutuhan Anggaran (Rp) Estimasi Penghematan Energi (Satuan Energi) Rencana Implementasi (Tahun) MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAHLIL LAHADALIA LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG KONSERVASI ENERGI OLEH PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH INTENSITAS KONSUMSI ENERGI UNTUK PENILAIAN PELAKSANAAN KONSERVASI ENERGI Klasifikasi Intensitas Konsumsi Energi (kWh/m2/tahun) Luas Bangunan ≤ 5000 m2 Luas Bangunan > 5000 m2 Sangat Efisien IKE < 70 IKE < 99 Efisien 70 ≤ IKE < 99 99 ≤ IKE < 135 Cukup Efisien 99 ≤ IKE ≤ 135 135 ≤ IKE ≤ 173 Boros IKE > 135 IKE > 173 Intensitas Konsumsi Energi (IKE) merupakan indikator Kinerja Energi yang menunjukkan besarnya penggunaan Energi per luas area bangunan dalam 1 (satu) tahun. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. BAHLIL LAHADALIA

Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2025 tentang Konservasi Energi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

BAB III

Pasal 25

Pasal 26

BAB IV

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB VI

Pasal 32

BAB VII

Pasal 33

BAB VIII

Pasal 34