Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN D...

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi; 3. Bupati adalah Bupati Bekasi; 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bekasi; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi; 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi; 7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi; 8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi; 9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bekasi; 10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bekasi; 11. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bekasi; 12. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi; 13. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; 14. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Dalam MENETAPKAN besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, memperhatikan asas: a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah; b. efisiensi; c. efektivitas; d. pembagian habis tugas; e. rentang kendali; f. tata kerja yang jelas; dan g. fleksibilitas

Pasal 3

Koreksi

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, dengan susunan sebagai berikut : a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bekasi merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD Kabupaten Bekasi merupakan Sekretariat DPRD Tipe A; c. Inspektorat Daerah Kabupaten Bekasi merupakan Inspektorat Daerah Tipe A; d. Dinas Daerah Kabupaten Bekasi terdiri atas: 1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 4. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat; 5. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 6. Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; 7. Dinas Ketahanan Pangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; 8. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; 9. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; 11. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; 12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; 13. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan serta bidang pemuda dan olahraga; 14. Dinas Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; 15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan; 16. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 17. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 18. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 20. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 21. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; 22. Dinas Perikanan dan Kelautan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 23. Dinas Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan; 24. Dinas Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian; 25. Dinas Pemadam Kebakaran Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat sub urusan kebakaran. e. Badan Daerah, terdiri dari: 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan; 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang keuangan; 4. Badan Pendapatan Daerah Tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan; 5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Pasal 4

(1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Kecamatan Babelan dengan Tipe A; b. Kecamatan Bojongmangu dengan Tipe A; c. Kecamatan Cabangbungin dengan Tipe A; d. Kecamatan Cibarusah dengan Tipe A; e. Kecamatan Cibitung dengan Tipe A; f. Kecamatan Cikarang Barat dengan Tipe A; g. Kecamatan Cikarang pusat dengan Tipe A; h. Kecamatan Cikarang Selatan dengan Tipe A; i. Kecamatan Cikarang Timur dengan Tipe A; j. Kecamatan Cikarang Utara dengan Tipe A; k. Kecamatan Karang Bahagia dengan Tipe A; l. Kecamatan Kedungwaringin dengan Tipe A; m. Kecamatan Muaragembong dengan Tipe A; n. Kecamatan Pebayuran dengan Tipe A; o. Kecamatan Serangbaru dengan Tipe A; p. Kecamatan Setu dengan Tipe A; q. Kecamatan Sukakarya dengan Tipe A; r. Kecamatan Sukatani dengan Tipe A; s. Kecamatan Sukawangi dengan Tipe A; t. Kecamatan Tambelang dengan Tipe A; u. Kecamatan Tambun Selatan dengan Tipe A; v. Kecamatan Tambun Utara dengan Tipe A; w. Kecamatan Tarumajaya dengan Tipe A.

Pasal 5

Koreksi

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Koreksi

(1) Sekretaris Daerah merupakan Jabatan Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. (2) Sekretariat DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, dan Staf Ahli merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. (3) Sekretaris pada Inspektorat, Inspektur pembantu, Sekretaris pada Dinas, Sekretaris pada Badan, Kepala Bagian dan Camat merupakan Jabatan Struktural eselon III.a atau Jabatan Administrator. (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI dan Sekretaris Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon III.b atau Jabatan Administrator. (5) Lurah, Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan, Kepala UPT pada Dinas dan Badan kelas A, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas. (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Kelas B, Kepala Subbagian pada UPT Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Subbagian pada Kecamatan dan Dewan Pengurus KORPRI, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan Jabatan Eselon IV.b atau Jabatan Pengawas. (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh Dokter atau Dokter Gigi yang ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Dokter atau Dokter Gigi yang diberikan tugas tambahan. (9) Kepala unit pelaksana teknis yeng berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli. (2) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) staf ahli. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi staf ahli diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Koreksi

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT). (2) UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 9

Koreksi

(1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat Unit Pelaksana Teknis dinas Daerah Kabupaten Bekasi di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah. (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

Pasal 10

(1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Bekasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten Bekasi di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. (2) Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

Pasal 12

Koreksi

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan daerah sesuai dengan keahlian dan kabutuhan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Jumlah tenaga jabatan fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja. (6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing- masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (7) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala. (8) Dalam hal Kepala Perangkat Daerah selain Sekretaris Daerah berhalangan, untuk pertama kali diwakilkan kepada Sekretaris/Wakil Direktur pada Rumah Sakit Daerah yang membidangi Kesekretariatan/Sub Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Eselon III. Apabila Sekretaris/Wakil Direktur yang membidangi Kesekretariatan/Sub Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Eselon III berhalangan, maka diwakilkan kepada Kepala Bidang/Wakil Direktur pada Rumah Sakit Daerah/Seksi/Sub Bidang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 14

Koreksi

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Koreksi

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Rumah Sakit Daerah masih tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan terkait. (2) Penyesuaian pengisian jabatan Kepala UPT Rumah Sakit Daerah dan Kepala UPT Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sebagai fungsional, dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai diundangkan.

Pasal 16

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, tetap malaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. (2) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pasa ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 17

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI yeng terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. (2) UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

Pasal 20

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai pada bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 21

Koreksi

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, serta petunjuk pelaksanaannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali beberapa Pasal yang mengatur tentang: a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; b. Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan bidang Bencana; c. Rumah Sakit Umum Daerah; d. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Perangkat Daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi. Ditetapkan di Cikarang Pusat pada tanggal 30 September 2016 BUPATI BEKASI Ttd NENENG HASANAH YASIN Diundangkan di Cikarang Pusat pada tanggal 3 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI UJU LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2016 NOMOR 6 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI PROVINSI JAWA BARAT NOMOR: 5/195/TAHUN 2016.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BEKASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

BAB V

Pasal 7

BAB VI

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

BAB IX

Pasal 14

BAB X

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB XI

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23