PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang IZIN PEMAKAIAN TANAH (IPT)

PERDA Nomor 3 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Surabaya. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 3. Walikota adalah Walikota Surabaya. 4. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya. 6. Tanah adalah tanah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah. 7. Izin Pemakaian Tanah, yang selanjutnya disingkat IPT adalah izin yang diberikan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk memakai tanah dan bukan merupakan pemberian hak pakai atau hak-hak atas tanah lainnya sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1960. 8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 9. Peresmian Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat Peresmian IPT adalah pemberian Izin Pemakaian Tanah terhadap tanah yang belum ada bangunan dan belum ada izin pemakaian tanah diatasnya. 10. Pemutihan Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat Pemutihan IPT adalah pemberian izin pemakaian tanah terhadap tanah yang telah ada bangunan dan belum ada izin pemakaian tanah diatasnya. 11. Perpanjangan Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat Perpanjangan IPT adalah perpanjangan terhadap izin pemakaian tanah yang akan atau sudah habis masa berlakunya. 12. Pengalihan Izin Pemakaian Tanah yang selanjutnya disingkat Pengalihan IPT adalah beralihnya Izin Pemakaian Tanah dari pemegang izin pemakaian tanah lama kepada pemegang izin pemakaian tanah baru. 13. Pemecahan Izin Pemakaian Tanah adalah pembagian 1 (satu) bidang tanah menjadi 2 (dua) atau lebih bidang dimana setiap bidang diterbitkan izin pemakaian tanah. 14. Penggabungan Izin Pemakaian Tanah adalah penyatuan 2 (dua) atau lebih bidang tanah menjadi 1 (satu) bidang dengan diterbitkan 1 (satu) izin pemakaian tanah. 15. Peningkatan jangka waktu Izin Pemakaian Tanah adalah peningkatan Izin Pemakaian Tanah jangka pendek 2 (dua) tahun menjadi Izin Pemakaian Tanah jangka menengah 5 (lima) tahun atau peningkatan Izin Pemakaian Tanah jangka menengah 5 (lima) tahun menjadi Izin Pemakaian Tanah jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. 16. Pengurangan jangka waktu Izin Pemakaian Tanah adalah pengurangan Izin Pemakaian Tanah jangka menengah 5 (lima) tahun menjadi Izin Pemakaian Tanah jangka pendek 2 (dua) tahun atau pengurangan Izin Pemakaian Tanah jangka panjang 20 (lima) tahun menjadi Izin Pemakaian Tanah jangka menengah 5 (lima) tahun. 17. Perubahan Izin Pemakaian Tanah adalah perubahan data yang tercantum dalam Izin Pemakaian Tanah, bukan karena pengalihan Izin Pemakaian Tanah. 18. Persetujuan Pengalihan Izin Pemakaian Tanah adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Dinas dalam rangka pengalihan Izin Pemakaian Tanah. 19. Persetujuan Penjaminan Bangunan adalah persetujuan yang diberikan oleh Kepala Dinas terhadap bangunan diatas tanah yang telah diterbitkan Izin Pemakaian Tanah untuk dijadikan jaminan utang pada lembaga keuangan. 20. Pemberian Izin Pemakaian Tanah Pengganti adalah pemberian penggantian dari Izin Pemakaian Tanah yang masih berlaku karena hilang atau rusak. 21. Blokir Izin Pemakaian Tanah adalah pembekuan Izin Pemakaian Tanah karena terdapat permasalahan atau sengketa terhadap bangunan atau pemakaian tanahnya. 22. Penghapusan Blokir Izin Pemakaian Tanah adalah pembukaan dan pencoretan blokir pada Surat Izin Pemakaian Tanah berdasarkan surat keterangan pelunasan dari kreditur atau permasalahan penyebab blokir Izin Pemakaian Tanah telah diselesaikan.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Pemakaian tanah diizinkan kepada pihak yang memerlukan atau yang senyata-nyata menguasai baik perorangan maupun badan, sepanjang tidak dipakai sendiri oleh Pemerintah Daerah. (2) Pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemakaian dalam bentuk menaruh pada, didalam, diatas, melintas atau menembus tanah.

Pasal 4

Koreksi

(1) Setiap orang Warga Negara INDONESIA atau badan yang akan memakai tanah harus terlebih dahulu memperoleh IPT dari Walikota. (2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 5

IPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibedakan sebagai berikut : a. IPT jangka panjang, yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 20 (dua puluh) tahun khusus untuk usaha dan rumah tinggal; b. IPT jangka menengah, yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 5 (lima) tahun; c. IPT jangka pendek, yang berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang setiap kali paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 6

(1) Pelayanan Pemakaian Tanah meliputi : a. pelayanan pemberian IPT; b. pelayanan selain pemberian IPT. (2) Pemberian IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi : a. peresmian IPT; b. pemutihan IPT; c. perpanjangan IPT; d. pengalihan IPT; e. pemecahan IPT; f. penggabungan IPT; g. peningkatan jangka waktu IPT; h. pengurangan jangka waktu IPT; i. perubahan IPT; j. pencabutan IPT. (3) Pelayanan selain pemberian IPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi : a. persetujuan pengalihan IPT; b. persetujuan penjaminan bangunan; c. persetujuan penelitian pengukuran dan peruntukan tanah dalam rangka peresmian/pemutihan IPT; d. persetujuan penelitian pengukuran dan peruntukan tanah dalam rangka pemecahan/penggabungan IPT; e. persetujuan permohonan Izin Mendirikan Bangunan diatas tanah aset Pemerintah Daerah yang telah diterbitkan IPT; f. Pemberian IPT Pengganti; g. blokir IPT; h. penghapusan blokir IPT. (4) Tata cara pelayanan pemakaian tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

BERAKHIRNYA IPT

Pasal 10

Koreksi

IPT dapat berakhir apabila : a. masa berlaku IPT berakhir dan pemegang IPT tidak memperpanjang IPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. atas permintaan sendiri; c. pemegang IPT meninggal dunia; d. IPT dicabut.

Pasal 11

Koreksi

(1) Dalam hal pemegang IPT meninggal dunia, maka ahli warisnya dapat mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan IPT sesuai ketentuan yang berlaku. (2) Retribusi yang telah dibayarkan oleh pemegang IPT yang meninggal dunia, tetap diperhitungkan.

Pasal 12

(1) IPT dapat dicabut tanpa pemberian ganti kerugian atas bangunan dari Pemerintah Daerah apabila : a. pemegang IPT melanggar atau tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam surat IPT; b. tanah ditelantarkan hingga 3 (tiga) tahun sejak dikeluarkannya IPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; c. ternyata dikemudian hari diketahui bahwa persyaratan yang diajukan untuk mendapatkan IPT tidak benar; d. pemegang IPT tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai subyek pemegang IPT; e. adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) IPT dapat dicabut dengan pemberian ganti kerugian atas bangunan apabila tanah yang bersangkutan dibutuhkan untuk kepentingan umum. (3) Besarnya ganti rugi atas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan hasil penilaian dari penilai publik. (4) Dalam hal bekas pemegang IPT menolak bentuk dan/atau besarnya ganti kerugian, maka ganti kerugian dimaksud dititipkan ke Pengadilan Negeri. (5) Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga dilakukan dalam hal bekas pemegang IPT tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 13

(1) Dalam hal IPT telah dicabut dan bekas pemegang IPT masih mempunyai utang retribusi, maka bekas pemegang IPT wajib untuk memenuhinya. (2) Tata cara pemenuhan utang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 14

(1) Apabila IPT dicabut tanpa ganti rugi atas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), maka bekas pemegang IPT harus segera mengosongkan tanah dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Keputusan tentang pencabutan IPT. (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh bekas pemegang IPT, maka pengosongan tanah akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

(1) Apabila IPT dicabut dengan pemberian ganti rugi atas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka bekas pemegang IPT harus segera mengosongkan bangunan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya ganti rugi atas bangunan. (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh bekas pemegang IPT, maka pengosongan bangunan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Tata cara pengosongan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang IZIN PEMAKAIAN TANAH (IPT)

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB Keempat

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21