Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang KAWASAN TANPA...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Surabaya. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 3. Walikota adalah Walikota Surabaya. 4. Setiap orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum. 5. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, vape, sisha atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman nicotiana tabacum, nicotiana rustica dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. 6. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau. 7. Tempat Khusus Untuk Merokok adalah ruangan/tempat yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam Kawasan Tanpa Rokok. 8. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber – sumber bahaya. 9. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan. 10. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. 11. Arena kegiatan anak–anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk kegiatan anak–anak. 12. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan. 13. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara. 14. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat. 15. Tempat lainnya adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat. 16. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai ASN Pemerintah Kota Surabaya.

BAB II

TUJUAN PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

Koreksi

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok antara lain bertujuan untuk: a. menciptakan ruang dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat; b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga dan masyarakat dari bahaya rokok; c. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang lain; d. melindungi penduduk usia produktif, usia remaja dan perempuan hamil dari dorongan dan pengaruh iklan serta promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap rokok; e. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat akan bahaya rokok.

BAB III

PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

Koreksi

(1) Kawasan Tanpa Rokok di daerah meliputi: a. sarana kesehatan; b. tempat proses belajar mengajar; c. arena kegiatan anak; d. tempat ibadah; e. angkutan umum; f. tempat kerja; g. tempat umum; dan h. tempat lainnya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Setiap orang dilarang merokok di dalam Kawasan Tanpa Rokok. (2) Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok dilarang melakukan kegiatan: a. memproduksi atau membuat produk tembakau; b. menjual produk tembakau; c. menyelenggarakan iklan produk tembakau; dan/atau d. mempromosikan produk tembakau.

Pasal 5

Koreksi

(1) Larangan kegiatan menjual, menyelenggarakan iklan dan/atau mempromosikan produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok. (2) Larangan kegiatan memproduksi atau membuat produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 6

(1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok dan menyelenggarakan Kawasan Tanpa Rokok yang bebas asap rokok hingga batas terluar lahan. (2) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h menyediakan tempat khusus untuk merokok. (3) Setiap orang dilarang merokok selain di tempat khusus untuk merokok pada kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h. (4) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik; dan b. terpisah dari tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

Setiap orang dilarang menjual rokok: a. menggunakan mesin layanan mandiri; b. kepada siswa atau anak di bawah usia 18 (delapan belas) tahun; dan/atau c. kepada perempuan hamil.

BAB V

KEWAJIBAN PIMPINAN ATAU PENANGGUNG JAWAB KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 8

Koreksi

(1) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e wajib untuk: a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca; c. memberikan teguran dan/atau peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4. (2) Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h wajib untuk: a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; b. menyediakan tempat khusus untuk merokok apabila pada kawasan tanpa rokok dimaksud masih memperkenankan aktivitas merokok; c. membuat dan memasang tanda/ petunjuk/peringatan larangan merokok di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca, dan tanda/ petunjuk ruangan boleh merokok pada tempat khusus merokok; d. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanda/petunjuk/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 9

Koreksi

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah. (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum atau badan usaha, dan lembaga atau organisasi yang diselenggarakan oleh masyarakat. (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara: a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok; b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok; c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat; d. ikut serta menciptakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan masing-masing; e. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 atau Pasal 6 ayat (3); f. melaporkan setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 atau Pasal 6 ayat (3) kepada pimpinan/penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di Daerah. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. penyebarluasan informasi dapat berupa bimbingan, sosialisasi, penyuluhan, edukasi dan pengembangan kemampuan masyarakat berperilaku hidup sehat; b. memotivasi dan membangun partisipasi masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok; dan/atau c. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Kawasan Tanpa Rokok. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok. (4) Dalam rangka efektifitas pembinaan dan pengawasan maka Walikota membentuk Satuan Tugas Penegak Kawasan Tanpa Rokok. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 11

Koreksi

Setiap orang/Kelompok Masyarakat, Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok yang berkontribusi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah akan diberikan penghargaan dari Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Koreksi

(1) Walikota berwenang memberikan sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 8 ayat (2). (2) Sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 6 ayat (3) adalah denda sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). (3) Pegawai ASN yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan/atau Pasal 6 ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Sanksi administratif bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 8 ayat (2) berupa: a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau e. pencabutan izin. (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) harus disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

Koreksi

(1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah. (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ; d. melakukan penyitaan benda atau surat ; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan. (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal: a. pemeriksaan tersangka; b. memasuki tempat tertutup; c. penyitaan barang; d. pemeriksaan saksi; e. pemeriksaan di tempat kejadian; f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

Koreksi

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (1), Pasal 6 ayat (3), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1) dan/atau Pasal 8 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Koreksi

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan Kepala Daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 22 April 2019 WALIKOTA SURABAYA, ttd. TRI RISMAHARINI Diundangkan di ………… Diundangkan di Surabaya pada tanggal 22 April April 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, ttd. HENDRO GUNAWAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2019 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 71-2/2019 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, IRA TURSILOWATI, SH., M.H. Pembina Tingkat I NIP. 19691017 199303 2 006

Koreksi

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang KAWASAN TANPA ROKOK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

BAB VII

Pasal 10

BAB VIII

Pasal 11

BAB IX

Pasal 12

BAB X

Pasal 13

BAB XI

Pasal 14

BAB XII

Pasal 15

Pasal 16