PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

PERDA Nomor 2 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok. 4. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Dinas adalah PD yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. 8. lzin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Kota untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya. 9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin, tanda daftar atau bentuk lainya. 10. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 12. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 13. Perizinan Non Berusaha adalah legalitas suatu perizinan sebagai dasar penguasaan suatu hak untuk menggunakan dan/atau memanfaatkan objek serta dapat pula sebagai penunjang dalam menjalankan kegiatan usaha. 14. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha. 15. Pelayanan Nonperizinan adalah pelayanan bukti legalitas yang diberikan bukan dalam bentuk izin antara lain rekomendasi, surat keterangan dan sejenisnya. 16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 17. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. 18. Survey Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disebut SKM adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaran pelayanan publik. 19. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana detail tata ruang. 20. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat PKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang selain rencana detail tata ruang. 21. Persetujuan lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah.

BAB III

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

Pasal 5

Koreksi

Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah Kota terdiri atas: a. Perizinan Berusaha; b. Perizinan Non Berusaha; dan c. Pelayanan Nonperizinan.

Pasal 6

Koreksi

(1) Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi: a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau b. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang: 1. KKKPR; atau 2. PKKPR; b. persetujuan lingkungan: 1. keputusan kelayakan lingkungan; atau 2. persetujuan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup. c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. risiko rendah; b. menengah rendah; c. menengah tinggi; dan d. risiko tinggi. (4) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi sektor: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian; c. lingkungan hidup dan kehutanan; d. energi dan sumber daya mineral; e. perindustrian; f. perdagangan; g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat; h. transportasi; i. kesehatan, obat dan makanan; j. pariwisata; k. pendidikan dan kebudayaan; l. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik; dan m. ketenagakerjaan. (5) Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perizinan Berusaha.

Pasal 7

Setiap orang/Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi bidang: a. sosial; b. koperasi; c. lingkungan hidup, kebersihan, dan ruang terbuka hijau; d. kesehatan; e. perhubungan; f. pendidikan; g. penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat; h. pengelolaan bangunan dan tanah; i. pariwisata; j. pemadam kebakaran; k. ketahanan pangan dan pertanian; l. pemuda dan olahraga; dan m. reklame.

Pasal 9

Penyelenggaraan Pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi bidang: a. kesatuan bangsa dan politik; b. pemadam kebakaran; c. sosial; d. pemuda dan olahraga; e. koperasi dan usaha mikro; f. ketenagakerjaan; g. pengelolaan bangunan; h. pekerjaan umum dan penataan ruang; i. kesehatan; j. ketahanan pangan dan pertanian; k. perhubungan; l. pendidikan; m. pariwisata dan kebudayaan; dan n. perdagangan dan perindustrian.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan jenis- jenis Perizinan Non Berusaha dan Penyelenggaraan Pelayanan Nonperizinan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 11

(1) Setiap orang/Pelaku Usaha yang harus mendapatkan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 namun tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara; d. pembatalan izin; dan/atau e. pencabutan izin. (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IV

MANAJEMEN PENYELENGGARAAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Non Berusaha di Daerah Kota dilaksanakan oleh Dinas. (2) Penyelenggaraan Pelayanan Nonperizinan dilaksanakan oleh Dinas atau PD teknis terkait. (3) Dinas melakukan pengintegrasian PTSP antara PD dan instansi vertikal di Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 13

Koreksi

(1) Dinas dalam melaksanakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan. (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelaksanaan pelayanan; b. pengelolaan pengaduan masyarakat; c. pengelolaan informasi; d. penyuluhan kepada masyarakat; e. pelayanan konsultasi; dan f. pendampingan hukum.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah Kota menggunakan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha. (4) Pemerintah Daerah Kota dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 15

(1) Pelayanan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat pada Perizinan Berusaha di Daerah Kota dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha. (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Dinas. (3) Dalam hal pelayanan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas melakukan: a. pelayanan berbantuan; dan/atau b. pelayanan bergerak. (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara Dinas dan Pelaku Usaha. (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 16

(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat: a. belum tersedia; atau b. terjadi gangguan teknis. (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar pelayanan tetap berlangsung. (3) Dalam hal pelayanan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan: a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas Dinas; b. petugas Dinas menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat pada Dinas; dan c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi. (4) Dalam hal pelayanan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis. (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya. (2) Perizinan Berusaha tertentu pada Dinas dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Non Berusaha dilaksanakan dengan menggunakan sistem yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kota. (2) Pelaksanaan Pelayanan Nonperizinan dilaksanakan secara manual atau melalui sistem yang dikembangkan oleh PD terkait.

Pasal 19

(1) Dalam hal penyelenggaran Perizinan dan Nonperizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, pemohon Izin dan Non Izin dapat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b. (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya. (3) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan: a. menerima dan memberikan tanda terima; b. memeriksa kelengkapan dokumen; c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian; d. menelaah dan menanggapi; e. menatausahakan; f. melaporkan hasil; dan g. memantau dan mengevaluasi. (4) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan PD melalui sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. (6) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik.

Pasal 20

(1) Dinas menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Pelayanan Nonperizinan. (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 21

(1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit: a. menerima permintaan layanan informasi; dan b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Pelayanan Nonperizinan.

Pasal 22

(1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b dilakukan melalui sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kota. (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat: a. profil kelembagaan PD; b. standar pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Pelayanan Nonperizinan di Daerah Kota; dan c. penilaian kinerja PTSP. (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak. (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya. (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, meliputi: a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah Kota dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha; b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat; c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha; d. waktu dan tempat pelayanan; dan e. tingkat risiko kegiatan usaha. (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui: a. media elektronik; b. media cetak; dan/atau c. pertemuan. (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan PD teknis secara periodik.

Pasal 24

(1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, paling sedikit: a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Pelayanan Nonperizinan; b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha, dan Pelayanan Nonperizinan; dan c. pendampingan teknis. (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan atau daring. (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan PD teknis secara interaktif.

Pasal 25

(1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Dinas. (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang membidangi hukum.

BAB Kedua

Pelaksanaan Pelayanan

Pasal 14

Koreksi

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah Kota menggunakan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha. (4) Pemerintah Daerah Kota dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

Pasal 15

(1) Pelayanan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat pada Perizinan Berusaha di Daerah Kota dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha. (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Dinas. (3) Dalam hal pelayanan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Dinas melakukan: a. pelayanan berbantuan; dan/atau b. pelayanan bergerak. (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara Dinas dan Pelaku Usaha. (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

Pasal 16

(1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat: a. belum tersedia; atau b. terjadi gangguan teknis. (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat agar pelayanan tetap berlangsung. (3) Dalam hal pelayanan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan: a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luring kepada petugas Dinas; b. petugas Dinas menghubungkan perizinan luring sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat pada Dinas; dan c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi. (4) Dalam hal pelayanan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis. (5) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada masyarakat oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya. (2) Perizinan Berusaha tertentu pada Dinas dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Non Berusaha dilaksanakan dengan menggunakan sistem yang dikembangkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kota. (2) Pelaksanaan Pelayanan Nonperizinan dilaksanakan secara manual atau melalui sistem yang dikembangkan oleh PD terkait.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Ketiga

Pasal 19

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kelima

Pasal 23

BAB Keenam

Pasal 24

BAB Ketujuh

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

BAB VII

Pasal 30

Pasal 31

BAB Kesatu

Pasal 30

BAB Kedua

Pasal 31

BAB VIII

Pasal 32

BAB IX