Koreksi Pasal 25

(1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Dinas. (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang membidangi hukum.