PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAHKABUPATEN SRAGEN

PERDA Nomor 5 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Sragen; 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sragen; 3. Bupati adalah Bupati Sragen; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen; 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen; 6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen; 7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sragen; 8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sragen; 9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sragen; 10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 11. Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan; 12. Kelurahan adalah merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat. 13. Tipe A adalah kriteria tipologi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah dengan kategori beban kerja besar yang mempunyai nilai variabel lebih besar dari 800 (delapan ratus), dan untuk kecamatan lebih besar dari 600 (enam ratus); 14. Tipe B adalah kriteria tipologi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah dengan kategori beban kerja sedang yang mempunyai nilai variabel lebih besar dari 600 (enam ratus), dan untuk kecamatan kurang dari 600 (enam ratus); 15. Tipe C adalah kriteria tipologi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah dengan kategori beban kerja kecil yang mempunyai nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus); 16. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu; 17. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Koreksi

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A; b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe B; c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat tipe A; d. Dinas Daerah Kabupaten Sragen, terdiri dari : 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan; 2. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan; 5. Dinas Perindustrian dan Perdaganan tipe A. menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang energi sumber daya mineral; 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah; 7. Dinas Sosial tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 8. Dinas Pertanian tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; 9. Dinas Ketahanan Pangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan; 10. Dinas Peternakan dan Perikanan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan perternakan dan bidang perikanan dan kelautan; 11. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan untuk wilayah daratan; 12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 13. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik; 14. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata; 15. Dinas Tenaga Kerja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; 16. Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan, serta bidang pekejaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan; 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu; 18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 19. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 20. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran; 21. Dinas Arsip dan Perpustakaan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan. e. Badan Daerah terdiri dari : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; 2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; 3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

Pasal 3

(1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah. (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Kecamatan Kalijambe dengan tipe A; b. Kecamatan Sumberlawang dengan tipe A; c. Kecamatan Gemolong dengan tipe A; d. Kecamatan Tanon dengan tipe A; e. Kecamatan Plupuh dengan tipe A; f. Kecamatan Miri dengan tipe A; g. Kecamatan Gondang dengan tipe A; h. Kecamatan Sambungmacan dengan tipe A; i. Kecamatan Ngrampal dengan tipe A; j. Kecamatan Sambirejo dengan tipe A; k. Kecamatan Gesi dengan tipe A; l. Kecamatan Tangen dengan tipe A; m. Kecamatan Jenar dengan tipe A; n. Kecamatan Mondokan dengan tipe A; o. Kecamatan Sukodono dengan tipe A; p. Kecamatan Sragen dengan tipe A; q. Kecamatan Kedawung dengan tipe A; r. Kecamatan Karangmalang dengan tipe A; s. Kecamatan Sidoharjo dengan tipe A; t. Kecamatan Masaran dengan tipe A.

Pasal 4

Dalam wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf p dan huruf r dibentuk Kelurahan yang merupakan Perangkat Kecamatan.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dalam MENETAPKAN besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, Bupati harus memperhatikan asas: a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah; b. efisiensi; c. efektivitas; d. pembagian habis tugas; e. rentang kendali; f. tata kerja yang jelas; dan g. fleksibilitas.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAHKABUPATEN SRAGEN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18