PERDA

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

PERDA Nomor 13 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Sanggau. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Unit Pelaksana Teknis, yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 6. Rumah Susun Sederhana Sewa, yang selanjutnya disebut Rusunawa adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian, distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat disewa dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. 7. Sewa adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh penghuni Rusunawa, yang besarannya ditetapkan berdasarkan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. 8. Pengelola Rumah Susun Sederhana Sewa yang selanjutnya disebut Pengelola Rusunawa adalah Perangkat Daerah atau UPTD yang ditetapkan berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas Pengelolaan Rusunawa. 9. Pengelolaan Rusunawa adalah kegiatan yang meliputi pengelolaan administrasi, keamanan, ketertiban, kebersihan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan pembinaan. 10. Benda Bersama adalah benda yang bukan merupakan bagian Rusunawa melainkan bagian yang dimiliki bersama secara tidak terpisah untuk pemakaian bersama. 11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah/Pemerintah Daerah. 12. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

BAB II

PENGELOLAAN RUSUNAWA

Pasal 2

Koreksi

Kegiatan Pengelolaan Rusunawa dilaksanakan oleh Pengelola Rusunawa meliputi kegiatan : a. administratif, terdiri dari : 1. pendaftaran calon penghuni; 2. MENETAPKAN calon penghuni; 3. menandatangani perjanjian Sewa; 4. menarik dan menerima uang Sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. membuat laporan secara berkala; dan b. keamanan dan ketertiban Rusunawa, mulai dari unit hunian, blok bangunan dan lingkungan hunian; c. kebersihan Rusunawa, khususnya sampah dari unit hunian dan sampah lingkungan ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS); d. pemeliharaan lingkungan dan perawatan fisik bangunan beserta instalasi serta perbaikan kerusakan dalam skala kecil maupun besar; dan e. pembinaan dan pengawasan terhadap penghuni Rusunawa.

Pasal 3

(1) Pengelola Rusunawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Perangkat Daerah yang membidangi perumahan melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perangkat Daerah yang membidangi perumahan. (2) Pengelola Rusunawa bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan.

Pasal 4

Tugas Pengelola Rusunawa adalah : a. menyusun program dan perencanaan yang mencakup operasional dan teknis sebagai rujukan dalam melaksanakan tugasnya; b. mengusulkan anggaran untuk kegiatan Pengelolaan Rusunawa; c. melaksanakan kegiatan pemeliharaan, perbaikan, penyempurnaan dan penyediaan utilitas (listrik dan air bersih); d. melaksanakan kegiatan rutin perawatan dan perbaikan fisik gedung serta sarana dan prasarana lingkungan; e. melaksanakan, penanganan pelanggaran, pembinaan penghuni, keamanan dan ketertiban lingkungan; f. melaksanakan kegiatan administrasi penghunian/penyewaan dan menerima uang Sewa serta penyetorannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. melaksanakan sosialisasi keberadaan dan tatacara penyewaan Rusunawa; h. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya; dan i. melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perumahan secara periodik mengenai posisi keuangan, administrasi, dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaiannya.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN PENGHUNI

Pasal 10

Koreksi

Penghuni Rusunawa berkewajiban untuk : a. mentaati peraturan, tata tertib serta menjaga ketertiban lingkungan; b. mengikuti aturan tentang kemampuan daya dukung yang telah ditetapkan Pengelola Rusunawa; c. memelihara, merawat, menjaga kebersihan unit hunian dan sarana umum serta berpartisipasi dalam pemeliharaan; d. membuang sampah ditempat yang telah ditentukan secara rapi dan teratur; e. membayar pemakaian sarana air bersih, listrik dan pengelolaan sampah; f. membayar uang Sewa dan jaminan uang Sewa; g. melaporkan pada Pengelola Rusunawa bila melihat adanya kerusakan pada prasarana, sarana dan utilitas di Rusunawa; h. membayar ganti rugi untuk setiap kerusakan yang diakibatkan kelalaian penghuni; i. mengosongkan ruang hunian pada saat perjanjian Sewa berakhir; j. berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan dan kehidupan bermasyarakat yang harmonis; k. mengikuti pelatihan dan bimbingan yang dilaksanakan oleh Pengelola Rusunawa secara berkala; dan l. memarkir dan meletakkan kendaraan di area yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Penghuni Rusunawa dilarang : a. memindahkan hak Sewa kepada pihak lain; b. menyewa lebih dari satu unit hunian; c. menggunakan unit hunian sebagai tempat usaha/gudang; d. mengisi unit hunian melebihi ketentuan; e. mengubah prasarana, sarana dan utilitas Rusunawa yang sudah ada; f. menjemur pakaian dan lainnya diluar tempat yang telah ditentukan; g. berjudi, menjual/memakai narkoba, minuman keras, berbuat maksiat, kegiatan yang menimbulkan suara keras/bising, bau menyengat, termasuk memelihara binatang peliharaan yang mengganggu keamanan, kenyamanan dan ketertiban lingkungan; h. mengadakan kegiatan organisasi terlarang sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan; i. memasak dengan menggunakan kayu, arang atau bahan lain yang mengotori dan dapat menimbulkan bahaya kebakaran; j. membuang benda ke dalam saluran air kamar mandi/WC yang dapat menyumbat saluran; k. menyimpan segala jenis bahan peledak, bahan kimia, bahan bakar atau bahan terlarang lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran atau bahaya lain; l. mengubah konstruksi bangunan Rusunawa; dan m. meletakkan barang-barang melampaui daya dukung bangunan yang ditentukan.

Pasal 12

(1) Penghuni yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat dikenakan sanksi administratif sebagai berikut : a. teguran lisan; b. peringatan tertulis; c. penghentian perjanjian sewa menyewa; dan/atau d. upaya paksa dari Pemerintah Daerah. (2) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Pengelola Rusunawa. (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing peringatan adalah 3 (tiga) hari. (4) Penghentian perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh penghuni. (5) Pengelola Rusunawa dapat meminta bantuan instansi yang berwenang untuk melakukan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terhadap penghuni yang tidak bersedia meninggalkan tempat hunian setelah berakhirnya perjanjian sewa menyewa atau setelah dihentikannya perjanjian sewa menyewa. (6) Pemutusan sementara jaringan listrik atau air bersih dilaksanakan dalam hal penghuni tidak membayar rekening listrik dan air bersih, sampai pada tanggal yang ditetapkan. (7) Dalam hal perjanjian sewa menyewa dihentikan secara sepihak, maka uang jaminan penghuni disetor ke kas Daerah, kecuali penghuni memberitahukan terlebih dahulu penghentian perjanjian sewa menyewa. (8) Bagi penghuni yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran pidana di lingkungan Rusunawa dihentikan perjanjian sewa menyewanya tanpa melalui tahapan peringatan dan langsung diminta meninggalkan unit hunian Rusunawa.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16