Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN D...

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan PRESIDEN yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat. 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat. 8. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bandung Barat. 9. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat. 10. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Bandung Barat. 11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. 12. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Barat merupakan Sekretariat DPRD Tipe A; c. Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan Inspektorat Tipe A; d. Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat, terdiri dari: 1. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan; 2. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan; 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 4. Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan; 5. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran; 6. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial; 7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga kerja dan bidang Transmigrasi; 8. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 9. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Pangan; 10. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup: 11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 13. Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; 14. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian; 15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan Perdagangan; 16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah; 17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 18. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga; 19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan Kebudayaan; 20. Dinas Perikanan dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan serta urusan pemerintahan bidang Pertanian aspek Peternakan; 21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan. e. Badan Daerah Kabupaten Bandung Barat, terdiri dari: 1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan; 2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Keuangan Daerah; dan 3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan. f. Kecamatan terdiri dari: 1. Kecamatan Lembang dengan Tipe A; 2. Kecamatan Parongpong dengan Tipe A; 3. Kecamatan Cisarua dengan Tipe A; 4. Kecamatan Cikalongwetan dengan Tipe A; 5. Kecamatan Cipeundeuy dengan Tipe A; 6. Kecamatan Ngamprah dengan Tipe A; 7. Kecamatan Cipatat dengan Tipe A; 8. Kecamatan Padalarang dengan Tipe A; 9. Kecamatan Batujajar dengan Tipe A; 10. Kecamatan Cihampelas dengan Tipe A; 11. Kecamatan Cililin dengan Tipe A; 12. Kecamatan Cipongkor dengan Tipe A; 13. Kecamatan Rongga dengan Tipe A; 14. Kecamatan Sindangkerta dengan Tipe A; 15. Kecamatan Gununghalu dengan Tipe A; dan 16. Kecamatan Saguling dengan Tipe A.

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Tipelogi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dijadikan acuan/pedoman dalam pembentukan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 5

Dalam MENETAPKAN Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bupati harus memperhatikan asas: a. intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah; b. efisiensi; c. efektivitas; d. pembagian habis tugas; e. rentang kendali; f. tata kerja yang jelas; dan g. fleksibilitas.

Pasal 6

Koreksi

(1) Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis. (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Perangkat Daerah induknya.

Pasal 7

Koreksi

(1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah. (2) Satuan Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 8

(1) Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. (2) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah. (3) Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah. (4) Dalam hal Rumah Sakit Daerah belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan. (5) Rumah Sakit Daerah dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibina dan bertanggung jawab kepada dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilaksanakan melalui penyampaian laporan kinerja rumah sakit kepada kepala dinas yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan. (7) Pembinaan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Koreksi

(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli. (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. (3) Staf ahli Bupati diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengangkatan dan pemberhentian staf ahli dilakukan oleh Bupati.

Pasal 10

(1) Staf ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya. (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi staf ahli Bupati, dapat dibentuk 1 (satu) subbagian tata usaha pada bagian yang membidangi urusan umum/tata usaha.

Pasal 11

Koreksi

(1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama. (2) Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah, dan Staf Ahli Bupati merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama. (3) Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, serta Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator. (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator. (5) Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah kelas A, Sekretaris Kecamatan tipe B, serta Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas. (6) Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah kelas B, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan kelas A, dan Kepala Subbagian pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas. (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Satuan Pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh dokter atau dokter gigi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan. (9) Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.

Pasal 12

(1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pada Perangkat Daerah terdapat Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional. (2) Jumlah dan jenis Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 13

(1) Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok Jabatan Fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok Jabatan Fungsional. (2) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Koreksi

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Koreksi

(1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. (2) Dalam hal Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan Urusan Pemerintahan lain, Perangkat Daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. (3) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang- undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 16

Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan Bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Perangkat Daerah baru yang melaksanakan sub urusan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

Pasal 18

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Koreksi

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan pada bulan Januari Tahun 2017.

Pasal 20

Koreksi

Pengisian Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah dilaksanakan pada akhir Desember Tahun 2016.

Pasal 21

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali ketentuan yang berkaitan dengan perangkat daerah penyelenggara urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta perangkat daerah penyelenggara sub urusan Bencana. (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah selain penyelenggara urusan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta perangkat daerah penyelenggara sub urusan Bencana, wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat. Ditetapkan di Bandung Barat pada tanggal 9 November 2016 BUPATI BANDUNG BARAT, ttd. ABUBAKAR Diundangkan di Bandung Barat pada tanggal 9 November 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, ttd. MAMAN S. SUNJAYA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2016 NOMOR 9 SERI D NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT, PROVINSI JAWA BARAT : 9/283/2016

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAHKABUPATEN BANDUNG BARAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

BAB VII

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23