PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang SUMUR RESAPAN

PERDA Nomor 3 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Bandung Barat. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRDdalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 6. Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber sumber air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, air hujan, dan air sungai yang berada di darat. 7. Air tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. 8. Sumur Resapan adalah Sarana Drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan gedung ke dalam tanah melalui lubang sumuran. 9. Perubahan iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktifitas manusia yang menyebabkan perubahan komposisi atmosfer secara global dan selain itu juga berupa perubahan variabilitas iklim yang teramati pada kurun waktu yang dapat dibandingkan. 10. Teknologi Lain Pengganti Sumur Resapan adalah bentuk teknologi yang mempunyai prinsip resapan air baik alami maupun rekayasa atau penampungan air. 11. Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan gedung. 12. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas dan/atau mengurangi bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan teknis yang berlaku. 13. Status wajib penyediaan sumur resapan adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu bangunan gedung dan persilnya yang diinformasikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon IMB dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air hujan pada bangunan gedung dan persilnya. 14. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. 15. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan. 16. Lahan yang tertutup adalah lahan yang tertutup bangunan. 17. Permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah untuk dapat dirembesi/dilalui air. 18. Hidrologi adalah ilmu yang membahas mengenai air yang berkaitan dengan sifat, distribusi dan peredarannya (sirkulasi). 19. Curah Hujan Persentil 95 adalah curah hujan harian terendah yang samaatau lebih besar dari 95% curah hujan yang ada.

BAB Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Koreksi

BAB II

PENYEDIAAN SUMUR RESAPAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Setiap Bangunan Gedung dan pekarangannya pada kawasan tertentu, wajib dilengkapi dengan sistem penyaluran air hujan dengan menyediakan Sumur Resapan dan/atau biopori. (2) Pemerintah Daerah berwenang MENETAPKAN status wajib penyediaan sumur resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyelenggara Bangunan Gedung. (3) Kriteria penetapan status wajib penyediaan Sumur Resapan pada kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan: a. kawasan dengan Curah Hujan Persentil 95; atau b. analisis Hidrologispesifik pada persil Bangunan Gedung.

Pasal 5

(1) Setiap Pemilik Bangunan, Penyelenggara Bangunan dan/atau pemohon IMB yang mendirikan bangunan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. penghentian tetap kegiatan; e. pencabutan sementara izin; f. pencabutan tetap izin; g. denda administratif; dan/atau h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1) Penetapan penyediaan Sumur Resapan menurut kriteria kawasan dengan Curah Hujan Persentil 95 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, ditentukan berdasarkan luas lahan, analisis lokasi, dan preferensi pemilik Bangunan Gedung. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kawasan dengan Curah HujanPersentil 95 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati. (3) Penetapan status wajib kelola air hujan denganCurah Hujan Persentil 95sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor teknis dan non teknis. (4) Faktor teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)meliputi: a. kedalaman muka air tanah; b. Permeabilitas tanah; c. kemiringan tanah; dan d. pemenuhan persyaratan jarak sarana pengelolaan air hujan terhadap pondasi bangunan, tangki septik, dan Sumur Resapan. (5) Faktor non teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)meliputi tingkat kemampuan pemilik/pengguna bangunan gedung dalam hal pembiayaanpenyediaan Sumur Resapan. (6) Dalam hal pemilik bangunan khusus rumah tinggal, dinilai tidak mampu secara non teknis dalam penyediaan Sumur Resapan pada Bangunan Gedung dan persilnya, Pemerintah Daerahmemfasilitasi Sumur Resapan secara komunal.

Pasal 7

(1) Penetapan penyediaan Sumur Resapan berdasarkan analisis Hidrologi spesifik dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap kajian Hidrologi yang dilaksanakan oleh pemohon IMB. (2) Analisis Hidrologi spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan untuk kawasan perumahan, permukiman, dan Bangunan Gedung dengan luas lahan lebih dari 10.000 m2 sebagai bagian dari kelengkapan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan.

Pasal 8

(1) Kewajiban pembuatan Sumur Resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dituangkan dalam gambar rencana teknis bangunan. (2) Gambar rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu persyaratan dalam permohonan IMB atau SLF. (3) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterbitkan apabila kewajiban Sumur Resapan telah dibangun sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

BAB III

PERSYARATAN TEKNIS SUMUR RESAPAN

Pasal 9

Koreksi

Air yang diperbolehkan masuk ke dalam Sumur Resapan adalah air hujan yang berasal dari limpasan atap bangunan atau permukaan tanah yang tertutup oleh bangunan.

Pasal 10

Koreksi

(1) Persyaratan lokasi pembuatan Sumur Resapan terdiri atas: a. Sumur Resapan harus dibuat di dalam areal bangunan yang bersangkutan; b. saluran drainase yang menuju sumur resapan terpisah darisaluran limbah; c. Sumur Resapan harus dibangun di lokasi yang struktur tanahnyastabil dan/atau tidak terjal; d. Sumur Resapan harus dibuat berjarak paling sedikit 5 m (lima meter)dari lokasi timbunan sampah, bekas timbunan sampah, tangkiseptik atau tanah yang mengandung bahan pencemar; e. pembuatan Sumur Resapan harus mempertimbangkan keamananbangunan minimal berjarak 1 m (satu meter) dari pondasi; f. Sumur Resapan tidak ditempatkan di bawah basement; dan g. kedalaman muka air tanah minimal 1,5 m (satu koma lima meter)pada saat hujan. (2) Selain Sumur Resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibuat Kolam Resapan dengan persyaratan sebagai berikut: a. harus berada pada ruang terbuka; b. dasar kolam tidak boleh dibuat kedap air; dan c. kedalaman Kolam Resapan minimal 1 m (satu meter) dari muka tanah asal.

Pasal 11

(1) Kapasitas sumur resapan dihitung berdasarkan luas bidang tutupan, yang terdiri atas: a. bidang atap; dan b. bidang perkerasan yang kedap air. (2) Ketentuanlebih lanjutmengenai perhitungan kapasitas Sumur Resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Dalam hal lokasi pembuatan Sumur Resapan dan/atauKolam Resapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, tidak dapat memenuhi persyaratan, Pemerintah Daerah dapat merekomendasikan pengganti sumur resapan dan/atau Kolam Resapan dengan Teknologi Lain Pengganti Sumur Resapan dan/atau Kolam Resapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Volume penggantian Sumur Resapan dan/atau Kolam Resapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengurangi volume kewajiban pembuatan Sumur Resapan dan/atau Kolam Resapan bagi yang dipersyaratkan. (3) Sebelum memberikan penggantian dengan teknologi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah harus memberikan arahan alternatif Teknologi Pengganti Sumur Resapan dan/atau Kolam Resapan yang dituangkan dalam berita acara atau rekomendasi.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Koreksi

(1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dalam penyediaan dan pengelolaan Sumur Resapan. (2) Kewenangan Bupati untuk melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, yang terdiri atas: a. Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup; b. Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang; c. Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman; dan d. Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum. (3) Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berwenang untuk: a. mengkaji dan memetakan kondisi lapisan tanah di wilayah Daerah sebagai dasar penentuan Sumur Resapan; b. memberikan rekomendasi teknis penggunaan teknologi lain pengganti Sumur Resapan; dan c. memfasilitasi pembangunan dan pemeliharaan Sumur Resapan pada daerah-daerah resapan yang belum terjangkau oleh masyarakat/instansi terkait. (4) Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berwenang untuk merekomendasikan pembangunan Sumur Resapan dalam hal penerbitan rekomendasi ruang atau keterangan ruang. (5) Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berwenang untuk: a. mewajibkan membuat Sumur Resapan bagi pemohon IMB dengan menyesuaikan luas bangunan terhadap jumlah Sumur Resapan yang akan dibangun; b. merekomendasikan dan memproses penggantian dengan teknologi lain pengganti Sumur Resapan apabila diperlukan; c. mengawasi pembuatan/pembangunan dan pemeliharaan Sumur Resapan atau Teknologi Lain Pengganti Sumur Resapan yang dibangun oleh pemohon berkoordinasi dengan instansi teknis terkait di lingkungan wilayah daerah; d. melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan Sumur Resapan atau Teknologi Lain Pengganti Sumur Resapan untuk bangunan-bangunan pemerintah dan areal rumah susun yang dikelolanya. (6) Perangkat Daerah yang membidangi pekerjaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berwenang untuk mengkaji kondisi genangan air/run off dan melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan Sumur Resapan atau Teknologi Lain Pengganti Sumur Resapan untuk jalan, jembatan layang dan infrastruktur lainnya di bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 14

(1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan Sumur Resapan dan Teknologi Lain Pengganti Sumur Resapan yang menjadi tanggung jawabnya. (2) Perangkat Daerah sesuai tanggung jawabnya melaksanakan pendataan dan pengawasan Sumur Resapan dan Teknologi Pengganti Sumur Resapan yang telahdibangun.

BAB Kesatu

Pembinaan

Pasal 13

Koreksi

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang SUMUR RESAPAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16