PERBAN

Peraturan Badan Nomor 22-pojk-04-202 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYUSUNAN SERTA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN DAN PENGGUNAAN LABA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

PERBAN Nomor 22-pojk-04-202 Tahun 2020

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

Pasal 5

Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib disusun secara sistematis, akurat, dan tepat waktu serta memuat secara tegas hal sebagai berikut: a. tujuan yang dicapai; b. gambaran realisasi anggaran tahun berjalan; c. kendala yang dihadapi; dan d. asumsi dan tolok ukur yang mendasari anggaran tersebut.

Pasal 6

Koreksi

Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling sedikit memuat: a. rencana kerja Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang menguraikan kegiatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk: 1. kegiatan pelayanan jasa Kustodian sentral; 2. peningkatan kegiatan penyelesaian Transaksi Bursa; 3. pengembangan sistem penyelesaian transaksi secara pembukuan; 4. pengembangan sistem pelayanan kepada pemodal, termasuk kegiatan yang berkaitan dengan jasa yang berkaitan dengan hak pemodal; 5. peningkatan kemampuan sumber daya manusia; atau 6. pengembangan kegiatan lainnya; b. anggaran pendapatan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling sedikit bersumber dari: 1. kegiatan penyimpanan Efek; 2. kegiatan penyelesaian Transaksi Bursa; dan 3. kegiatan Kustodian sentral; c. anggaran pengeluaran biaya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang disusun berdasarkan fungsi sesuai struktur organisasi Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang meliputi hal sebagai berikut: 1. penyelesaian; 2. jasa Kustodian; 3. pengelolaan keuangan; 4. pemeriksaan interen; 5. teknologi informasi; dan 6. sumber daya manusia; d. anggaran investasi; e. rencana pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas dari Direksi dan Dewan Komisaris; dan f. keterangan mengenai kontrak yang nilainya material, termasuk kontrak antara Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan/atau anak perusahaan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan: 1. Pihak yang terafiliasi dengan Direksi dan Dewan Komisaris; dan 2. Pihak yang terafiliasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau anak perusahaan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Pasal 7

(1) Rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian disusun paling sedikit untuk 1 (satu) tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berikutnya. (2) Anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib disajikan secara perbandingan dengan anggaran tahun berjalan serta realisasinya.

Pasal 8

(1) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tahunan tahun berikutnya yang diajukan oleh Direksi paling lambat pada tanggal 31 Oktober. (2) Pengajuan rencana kerja dan anggaran tahunan tahun berikutnya oleh Direksi dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris. (3) Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib mengajukan rencana anggaran dan penggunaan laba Bursa Efek tahun berikutnya yang telah disetujui oleh rapat umum pemegang saham kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 5 November. (4) Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Direksi perubahan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal 15 November. (5) Direksi wajib mengajukan kembali rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan memperoleh persetujuan terlebih dulu dari dewan komisaris paling lambat pada tanggal 25 November. (6) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana kerja dan anggaran tahunan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal 5 Desember. (7) Dalam hal mayoritas saham Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian mayoritas sahamnya dimiliki oleh Bursa Efek rencana kerja dan anggaran Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut merupakan bagian dari rencana kerja dan anggaran Bursa Efek, dan tata cara pengajuannya kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata cara penyusunan serta pengajuan rencana anggaran dan penggunaan laba Bursa Efek.

Pasal 9

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib menyampaikan laporan realisasi anggaran kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa laporan tersebut disampaikan secara kumulatif triwulanan dan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian wajib paling sedikit memuat: a. pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak terafiliasi dengan Direksi dan Dewan Komisaris atau direksi dan dewan komisaris anak perusahaan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; b. pengeluaran biaya yang berkaitan dengan Pihak terafiliasi dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau anak perusahaan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; dan c. pengeluaran biaya berupa gaji, manfaat lain, dan fasilitas yang diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris atau direksi dan dewan komisaris anak perusahaan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Peraturan Badan Nomor 22-pojk-04-202 Tahun 2020 tentang TATA CARA PENYUSUNAN SERTA PENGAJUAN RENCANA ANGGARAN DAN PENGGUNAAN LABA LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16