Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Peng...

Pasal 1

Dalam Peraturan Kejaksaan ini yang dimaksud dengan: 1. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan UNDANG-UNDANG. 2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Jaksa Agung dalam melakukan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat melimpahkan kewenangan kepada pejabat yang ditunjuk. (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus; b. Kepala Kejaksaan Tinggi; dan c. Kepala Kejaksaan Negeri. (3) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat melakukan penghentian Penyidikan setelah menerima surat permintaan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai. (4) Kepala Kejaksaan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat melakukan penghentian Penyidikan setelah menerima surat permintaan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara dari Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai. (5) Kepala Kejaksaan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat melakukan penghentian Penyidikan setelah menerima surat permintaan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara dari Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. (6) Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Jaksa Agung.

Pasal 4

Koreksi

Jaksa Agung atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat menghentikan Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan setelah tersangka membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). (2) Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum.

Pasal 6

(1) Surat permintaan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) melampirkan: a. laporan kejadian; b. surat perintah tugas Penyidikan; c. surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan; d. resume Penyidikan; e. surat permohonan penghentian Penyidikan; f. surat persetujuan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan penghentian Penyidikan; g. surat pernyataan pengakuan bersalah dari tersangka; dan h. bukti pembayaran sanksi administratif berupa denda. (2) Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Kepala Kejaksaan Tinggi, atau Kepala Kejaksaan Negeri setelah menerima surat permintaan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memerintahkan Jaksa yang ditunjuk untuk mengikuti perkembangan Penyidikan membuat nota pendapat yang memuat pertimbangan yuridis. (3) Nota pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pertimbangan yuridis meliputi: a. penghentian Penyidikan dilakukan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58 UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; b. pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar; c. status benda sitaan dan barang bukti; dan d. kelengkapan surat permintaan penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

(1) Dalam hal Penyidikan perkara tindak pidana di bidang cukai yang dimintakan penghentian Penyidikan untuk kepentingan penerimaan negara, didahului, digabungkan, atau diikuti dengan Penyidikan tindak pidana pencucian uang maka pertimbangan yuridis dalam nota pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) juga memuat pertimbangan terhadap tindak pidana pencucian uang. (2) Dalam hal permintaan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui maka selain memuat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), surat keputusan penghentian Penyidikan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara juga MENETAPKAN penghentian Penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 9

Koreksi

(1) Penyelesaian perkara tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara pada tahap penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dilaksanakan setelah dilakukan penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum sampai dengan sebelum perkara dilimpahkan ke pengadilan. (2) Penyelesaian perkara tindak pidana di bidang cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghentian penuntutan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara. (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyerahan sanksi administratif berupa denda yang telah dibayar pada tahap Penyidikan. (4) Penyerahan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mentransfer dari rekening penampungan dana titipan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke rekening penampungan Kejaksaan Negeri disertai dengan bukti transfer dan berita acara.

Pasal 10

Penghentian penuntutan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Penuntut Umum memberitahukan kepada tersangka atau penasihat hukum bahwa perkara tindak pidana di bidang cukai dapat dilakukan penghentian penuntutan dengan membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar; b. dalam hal tersangka bersedia membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, Penuntut Umum menyampaikan jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh tersangka berdasarkan perhitungan kerugian pada pendapatan negara oleh ahli sebagaimana dalam berkas perkara; c. dalam hal tersangka telah melakukan pembayaran sebagian sanksi administratif pada tahap Penyidikan maka bukti setor pembayaran sanksi administratif menjadi dasar perhitungan sisa sanksi administratif yang harus dibayar pada tahap penuntutan; d. kesediaan tersangka melakukan pembayaran sanksi administratif wajib disertai dengan: 1. surat pernyataan pengakuan bersalah dari tersangka; dan 2. surat kesanggupan tersangka; e. pembayaran sanksi administratif dilakukan oleh tersangka dengan menyetorkan ke rekening penampungan pada Kejaksaan Negeri dalam waktu paling lama 36 (tiga puluh enam) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti; f. setelah melakukan pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, tersangka mengajukan permohonan penghentian penuntutan secara tertulis kepada Kepala Kejaksaan Negeri melalui Penuntut Umum dengan melampirkan: 1. bukti penyetoran ke rekening penampungan pada Kejaksaan Negeri yang tervalidasi pihak bank, jika tersangka membayar seluruhnya; atau 2. bukti penyetoran ke rekening penampungan pada Kejaksaan Negeri dan rekening penampungan dana titipan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tervalidasi pihak bank jika tersangka telah membayar sebagian di tahap Penyidikan; g. dalam hal tindak pidana di bidang cukai dilakukan lebih dari 1 (satu) tersangka, surat permohonan penghentian penuntutan diajukan oleh seluruh tersangka baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama; h. berdasarkan permohonan penghentian penuntutan dari tersangka serta lampiran sebagaimana dimaksud dalam huruf f, Penuntut Umum membuat nota pendapat yang memuat pertimbangan yuridis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c dan diajukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri secara berjenjang; i. Kepala Kejaksaan Negeri atas dasar permohonan penghentian penuntutan dari tersangka dan nota pendapat Penuntut Umum mengajukan usulan penghentian penuntutan kepada Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus secara berjenjang; j. usulan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam huruf i paling sedikit memuat: 1. identitas lengkap tersangka; 2. uraian singkat tindak pidana dan pasal yang disangkakan; 3. jumlah sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar; 4. analisis yuridis sebagai dasar pertimbangan penghentian penuntutan dan penetapan status benda sitaan dan barang bukti; dan 5. kesimpulan dan saran, serta melampirkan bukti penyetoran ke rekening penampungan pada Kejaksaan Negeri dan/atau bukti transfer dari rekening penampungan dana titipan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke rekening penampungan pada Kejaksaan Negeri yang tervalidasi pihak bank disertai berita acaranya; k. atas usulan penghentian penuntutan sebagaimana dimaksud dalam huruf i, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus membuat nota pendapat kepada Jaksa Agung yang memuat pertimbangan yuridis; l. nota pendapat sebagaimana dimaksud dalam huruf k menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penghentian perkara tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara pada tahap penuntutan dan dalam hal diperlukan dapat dilakukan gelar perkara; m. dalam hal Jaksa Agung menyetujui usulan penghentian penuntutan, Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara; n. surat ketetapan penghentian penuntutan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara sebagaimana dimaksud dalam huruf m MENETAPKAN: 1. penghentian penuntutan tindak pidana di bidang cukai; 2. status benda sitaan dan barang bukti; dan 3. perintah untuk mengeluarkan tersangka dari tahanan jika terhadap tersangka dilakukan penahanan; o. dalam hal Jaksa Agung tidak menyetujui usulan penghentian penuntutan maka Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan; dan p. setelah surat ketetapan penghentian penuntutan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara diterbitkan, Penuntut Umum meminta bendahara penerimaan untuk memindahbukukan uang pembayaran denda administratif dari rekening penampungan pada Kejaksaan Negeri ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak Kejaksaan Republik INDONESIA.

Pasal 11

(1) Dalam hal penuntutan perkara tindak pidana di bidang cukai didahului, digabungkan, atau diikuti dengan penuntutan tindak pidana pencucian uang maka permohonan penghentian penuntutan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara dan tindak pidana pencucian uang diajukan secara bersamaan. (2) Dalam hal permintaan penghentian penuntutan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui maka selain memuat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf n, surat ketetapan penghentian penuntutan tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara juga MENETAPKAN penghentian penuntutan tindak pidana pencucian uang.

Pasal 12

Dalam hal terhadap tersangka dilakukan penahanan dan telah melakukan pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar maka penahanannya ditangguhkan.

Pasal 13

Koreksi

(1) Penyelesaian perkara tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara pada tahap pemeriksaan di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilakukan terhadap perkara yang telah dilimpahkan ke pengadilan dan terdakwa melakukan pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar. (2) Penyelesaian perkara tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara pada tahap pemeriksaan di persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. Penuntut Umum memberitahukan kepada terdakwa bahwa terdakwa tetap dapat melakukan pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar; b. dalam hal terdakwa bersedia melakukan pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka Penuntut Umum menyampaikan jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh terdakwa berdasarkan perhitungan kerugian pada pendapatan negara oleh ahli sebagaimana dalam berkas perkara; c. dalam hal terdakwa telah melakukan pembayaran sebagian sanksi administratif pada tahap Penyidikan dan/atau penuntutan maka bukti setor pembayaran sanksi administratif menjadi dasar perhitungan sisa sanksi administratif yang harus dibayar pada tahap pemeriksaan di persidangan; d. pembayaran sanksi administratif dilakukan oleh terdakwa dengan menyetorkan ke rekening penampungan pada Kejaksaan Negeri; e. setelah terdakwa melakukan pembayaran selanjutnya terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum dengan dilengkapi: 1. bukti penyetoran ke rekening penampungan pada Kejaksaan Negeri yang tervalidasi pihak bank apabila terdakwa membayar seluruhnya pada tahap pemeriksaan di persidangan; atau 2. bukti penyetoran rekening penampungan pada Kejaksaan Negeri dan rekening penampungan dana titipan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tervalidasi pihak bank jika terdakwa telah membayar sebagian di tahap Penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan; f. dalam hal sebelum pembacaan surat tuntutan terdakwa telah memenuhi kewajiban membayar sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, Penuntut Umum mengajukan permohonan penetapan kepada majelis hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan; dan g. proses pemeriksaan di persidangan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Penuntut Umum mempersiapkan tuntutannya.

Pasal 14

Dalam hal sebelum pembacaan surat tuntutan terdakwa telah melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, Pasal 54, Pasal 56, dan Pasal 58 UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, terhadap terdakwa dipertimbangkan untuk dituntut tanpa disertai penjatuhan pidana penjara.

Pasal 15

Dalam hal terdakwa melakukan pembayaran sebagian sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, terhadap terdakwa: a. dituntut pidana penjara dan pidana denda dengan ketentuan terhadap pembayaran sebagian sanksi administratif diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 52, dan Pasal 56 UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan; dan b. dituntut pidana penjara dan/atau pidana denda dengan ketentuan jika dituntut pidana denda maka terhadap pembayaran sebagian sanksi administratif diperhitungkan sebagai pembayaran pidana denda atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 58 UNDANG-UNDANG Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Pasal 16

(1) Dalam hal setelah pembacaan surat tuntutan yang menuntut pidana penjara, terdakwa melakukan pemenuhan pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar maka: a. atas pembelaan atau pledoi terdakwa, Penuntut Umum mengajukan jawaban atau replik dengan mengubah tuntutan menjadi pidana denda; atau b. Penuntut Umum mengubah tuntutan menjadi pidana denda jika terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembelaan atau pledoi. (2) Dalam hal setelah pembacaan jawaban atau replik atau setelah hakim menyatakan pemeriksaan dinyatakan ditutup, terdakwa melakukan pemenuhan pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar, Penuntut Umum mengajukan permintaan agar pemeriksaan dibuka kembali untuk menyampaikan perubahan tuntutan menjadi pidana denda.

Pasal 17

(1) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan denda tidak dibayarkan atau dibayarkan sebagian maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak mencukupi diganti dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan. (2) Penuntut Umum mencantumkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tuntutan pidana. (3) Untuk keperluan pembayaran pidana denda melalui sita eksekusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Jaksa melakukan penelusuran aset. (4) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda dan/atau berdasarkan hasil penelusuran aset sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditemukan aset atau aset tidak mencukupi maka terpidana wajib menjalani pidana kurungan pengganti denda dengan memperhitungkan pidana denda yang telah dibayarkan oleh terdakwa secara proporsional.

Pasal 18

Dalam hal terhadap tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa maka Penuntut Umum wajib mengajukan upaya hukum.

Pasal 19

Koreksi

(1) Administrasi penyelesaian perkara tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara disatukan dalam berkas perkara. (2) Pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana di bidang cukai untuk kepentingan penerimaan negara dilaporkan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.

Pasal 20

Koreksi

Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus mengendalikan tuntutan terhadap terdakwa yang melakukan pembayaran sanksi administratif berupa denda sebesar 4 (empat) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar pada tahap pemeriksaan di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 21

Koreksi

Peraturan Kejaksaan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kejaksaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 November 2024 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, Œ BURHANUDDIN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Cukai untuk Kepentingan Penerimaan Negara

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21