PERBAN

Peraturan Badan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan

PERBAN Nomor 32 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Pelatihan Bidang Keamanan Pangan adalah bentuk upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi untuk menjalankan tugas terkait keamanan pangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 3. Standar Kompetensi Kerja Nasional INDONESIA yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Kurikulum Pelatihan yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah serangkaian kegiatan perencanaan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan untuk merumuskan tujuan, materi, metode, dan evaluasi pelatihan. 5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. 6. Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

BAB II

PELATIHAN BIDANG KEAMANAN PANGAN

Pasal 3

Koreksi

Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai jenis pelatihan yang ditetapkan oleh Kepala Badan setelah mendapatkan persetujuan SKKNI dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pelatihan Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diselenggarakan oleh: a. unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan obat dan makanan; b. unit kerja pusat atau unit pelaksana teknis BPOM; atau c. lembaga penyelenggara pelatihan. (2) Unit kerja pusat atau unit pelaksana teknis BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di bawah supervisi unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan obat dan makanan. (3) Lembaga penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam menyelenggarakan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan wajib menjaga independensi, akuntabilitas, dan menjamin mutu. (4) Lembaga penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan yang terdiri atas: a. memiliki akreditasi pelatihan bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. memiliki pengalaman Pelatihan Bidang Keamanan Pangan. (5) Dalam hal lembaga penyelenggara pelatihan belum memiliki akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, lembaga penyelenggara pelatihan dapat menyelenggarakan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan dengan penjaminan mutu dari: a. unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan obat dan makanan; atau b. lembaga penyelenggara pelatihan yang terakreditasi dan memiliki pengalaman Pelatihan Bidang Keamanan Pangan. (6) Dalam hal lembaga penyelenggara pelatihan belum memiliki pengalaman Pelatihan Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, lembaga penyelenggara pelatihan dapat menyelenggarakan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan melalui koordinasi dan kerja sama dengan: a. unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan obat dan makanan; b. unit kerja pusat atau unit pelaksana teknis BPOM; atau c. lembaga penyelenggara pelatihan yang terakreditasi dan memiliki pengalaman Pelatihan Bidang Keamanan Pangan.

Pasal 5

(1) Dalam menyelenggarakan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan, lembaga penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c menyampaikan pemberitahuan perencanaan pelatihan kepada Kepala Badan melalui kepala unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan obat dan makanan. (2) Kepala Badan melalui kepala unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan obat dan makanan dapat menyatakan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan yang diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pelatihan tidak sesuai ketentuan jika diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini. (3) Dalam hal Pelatihan Bidang Keamanan Pangan diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pelatihan yang tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dan ayat (5), alumni pelatihan tidak diakui kepesertaannya dan sertifikat pelatihan yang diperoleh dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

(1) Dalam penyelenggaraan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan Kepala Badan MENETAPKAN kurikulum. (2) Kurikulum Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelatihan. (3) Kurikulum Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan: a. SKKNI bidang keamanan pangan; b. skema sertifikasi kompetensi bidang keamanan pangan; c. kebutuhan pengembangan kompetensi sumber daya manusia bidang keamanan pangan; d. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan regulasi di bidang keamanan pangan; dan e. prinsip penyelenggaraan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan.

Pasal 7

(1) Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan dilaksanakan melalui tahapan: a. perencanaan; b. pelaksanaan; dan c. evaluasi dan pelaporan. (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk menyiapkan kebutuhan, materi, dan dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan pelatihan. (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. (4) Evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk menilai keberhasilan pelatihan dengan melakukan pendokumentasian dan arsip hasil pelatihan.

Pasal 8

(1) Perencanaan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan meliputi kegiatan: a. penyusunan analisis kebutuhan; b. penentuan peserta pelatihan; c. penentuan tenaga pelatihan; d. penentuan jadwal pelatihan; dan e. penentuan sarana dan prasarana pelatihan. (2) Penyusunan analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan mengacu kepada SKKNI bidang keamanan pangan dan kebutuhan tenaga di bidang keamanan pangan. (3) Peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. ASN; atau b. sumber daya manusia lainnya, yang bekerja atau terlibat di bidang keamanan pangan. (4) Tenaga pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. tenaga pengajar; b. pengelola dan penyelenggara pelatihan; dan c. penjamin mutu pelatihan. (5) Jadwal pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengacu pada Kurikulum Bidang Keamanan Pangan. (6) Sarana dan prasarana pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disesuaikan dengan jenis Pelatihan Bidang Keamanan Pangan yang direncanakan.

Pasal 9

(1) Pelatihan Bidang Keamanan Pangan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8. (2) Pelaksanaan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin aksesibilitas, inklusivitas, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan metode sebagai berikut: a. metode klasikal; b. metode blended learning; atau c. metode pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan. (2) Metode klasikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelatihan yang diselenggarakan sepenuhnya dengan tatap muka baik dalam jaringan maupun luar jaringan. (3) Metode blended learning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelatihan yang diselenggarakan melalui kombinasi antara pembelajaran klasikal dan nonklasikal. (4) Metode pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelatihan yang diselenggarakan tanpa tatap muka, dilakukan melalui pembelajaran mandiri dan/atau penugasan yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas jabatan dengan pendampingan oleh fasilitator pembelajaran lapangan. (5) Pemilihan metode pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan: a. tujuan dan karakteristik pelatihan; b. kebutuhan kompetensi peserta pelatihan; c. Kurikulum; dan d. ketersediaan sumber daya dan infrastruktur pendukung.

Pasal 11

(1) Peserta Pelatihan Bidang Keamanan Pangan wajib mematuhi kode sikap perilaku. (2) Peserta yang melanggar kode sikap perilaku dikenai sanksi administratif berupa: a. peringatan lisan; b. surat teguran; dan/atau c. pemberhentian dari Pelatihan Bidang Keamanan Pangan. (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala penyelenggara pelatihan. (4) Peserta yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dinyatakan tidak lulus Pelatihan Bidang Keamanan Pangan. (5) Kode sikap perilaku peserta Pelatihan Bidang Keamanan Pangan ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

(1) Penilaian akhir Pelatihan Bidang Keamanan Pangan dilakukan terhadap capaian akademik hasil pembelajaran yang terdiri atas: a. nilai penugasan selama pelatihan; dan b. nilai sikap dan perilaku peserta selama pelatihan. (2) Peserta Pelatihan Bidang Keamanan Pangan dinyatakan lulus apabila: a. memperoleh nilai paling rendah 80 (delapan puluh) pada setiap penugasan; b. tidak melakukan plagiasi dalam mengerjakan tugas pelatihan; dan c. keikutsertaan peserta dalam pelatihan lebih dari 80% (delapan puluh persen) dari total jam pembelajaran wajib.

Pasal 13

(1) Peserta pelatihan yang telah dinyatakan lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) diberikan sertifikat lulus pelatihan yang ditandatangani oleh pimpinan penyelenggara Pelatihan Bidang Keamanan Pangan. (2) Peserta yang tidak lulus pelatihan diberikan surat keterangan telah mengikuti pelatihan oleh penyelenggara pelatihan. (3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberikan kepada peserta yang dikenai sanksi berupa pemberhentian dari Pelatihan Bidang Keamanan Pangan. (4) Mekanisme penerbitan sertifikat dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 14

(1) Evaluasi dalam Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan dilaksanakan untuk: a. menilai efektivitas pelatihan; b. mengidentifikasi capaian kompetensi peserta; dan c. menjadi dasar tindak lanjut perbaikan pada kegiatan berikutnya. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara pelatihan. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan.

Pasal 15

(1) Laporan penyelenggaraan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan disusun dan disampaikan oleh penyelenggara pelatihan kepada unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan obat dan makanan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan bagi unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan obat dan makanan untuk mengambil kebijakan Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan.

Peraturan Badan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Keamanan Pangan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Kelima

Pasal 14

Pasal 15

BAB III

Pasal 16

Pasal 17