Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksana Hari...

Pasal 2

(1) Penunjukan Plh. dan Plt. dapat diberikan kepada PNS yang menduduki: a. JPT Madya; b. JPT Pratama; c. Jabatan Administrator; d. Jabatan Pengawas; atau e. Jabatan Fungsional. (2) PNS yang ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. harus memenuhi persyaratan: a. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural dan kualifikasi sesuai persyaratan yang diperlukan pada Jabatan yang akan diduduki; b. memiliki jenjang Jabatan setara atau satu tingkat lebih rendah dari jenjang Jabatan yang akan ditugaskan; c. berkinerja baik minimal selama 2 (dua) tahun terakhir; dan d. tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau dalam proses pemeriksaan hukuman disiplin.

Pasal 3

Penunjukan Plh. dapat dilakukan dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas: a. melaksanakan tugas kedinasan di dalam maupun di luar negeri; b. sedang melaksanakan atau pengembangan kompetensi; c. cuti tahunan; d. cuti besar; e. cuti bersalin; f. cuti karena alasan penting; atau g. cuti sakit.

Pasal 4

(1) Penunjukan Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas sebagai Plh. dengan ketentuan apabila yang berhalangan tersebut: a. Kepala BPKP, Kepala BPKP menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BPKP; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya: 1. Kepala BPKP menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan BPKP; atau 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPKP; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama: 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Fungsional jenjang ahli madya di lingkungan BPKP; atau 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menunjuk Pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional jenjang ahli madya di lingkungan unit kerjanya; d. Pejabat Administrator, pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menunjuk Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional jenjang ahli madya, atau Pejabat Fungsional jenjang ahli muda di lingkungan unit kerjanya; dan e. Pejabat Pengawas, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama menunjuk Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional jenjang ahli muda di lingkungan unit kerjanya. (2) Dalam hal belum ditunjuk Plh., atasan Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas dapat mengambil alih tugas dan kewenangan pejabat di bawahnya yang berhalangan sementara.

Pasal 5

Penunjukan Plt. dapat dilakukan dalam hal Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas: a. cuti di luar tanggungan negara; b. diberhentikan dari Jabatan; c. mutasi/perpindahan Jabatan; d. pensiun; atau e. meninggal dunia.

Pasal 6

(1) Penunjukan Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas sebagai Plt. dengan ketentuan apabila yang berhalangan tersebut: a. Kepala BPKP, penunjukan Plt. ditetapkan oleh PRESIDEN; b. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Kepala BPKP menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan BPKP; c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Kepala BPKP menunjuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Fungsional jenjang ahli madya di lingkungan BPKP; d. Pejabat Administrator, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menunjuk Pejabat Administrator, Pejabat Fungsional jenjang ahli madya, atau Pejabat Fungsional jenjang ahli muda di lingkungan unit kerjanya; dan e. Pejabat Pengawas, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya menunjuk Pejabat Pengawas atau Pejabat Fungsional jenjang ahli muda di lingkungan unit kerjanya. (2) Dalam hal belum ditunjuk Plt., atasan Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas dapat mengambil alih tugas dan kewenangan pejabat di bawahnya yang berhalangan tetap.

Pasal 7

PNS yang ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. bukan merupakan Jabatan definitif sehingga: a. tidak dilantik dan diambil sumpah Jabatan; dan b. tidak dibebaskan dari Jabatan definitifnya pada JPT, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, atau Jabatan Fungsional.

Pasal 8

Koreksi

(1) Penunjukan sebagai Plh. dibuat dengan Surat Perintah dari pejabat yang memberikan mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (2) Penunjukan sebagai Plt. dibuat dengan Surat Perintah dari pejabat yang memberikan mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (3) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada pimpinan unit kerja terkait, Kepala Biro Sumber Daya Manusia, dan Kepala Biro Keuangan. (4) Surat Perintah sebagai Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (5) Surat Perintah sebagai Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (6) Penunjukan sebagai Plt. Kepala BPKP ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 9

Koreksi

(1) PNS yang ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, mengoordinir, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas rutin pada Jabatan dimana yang bersangkutan ditugaskan sebagai Plh. atau Plt. (2) PNS yang ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran. (3) Keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah. (4) Perubahan status hukum pada aspek kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai. (5) PNS yang ditunjuk sebagai Plh. atau Plt. memiliki kewenangan mengambil keputusan dan/atau tindakan selain keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis dan berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian. (6) Kewenangan Plh. dan Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi: a. melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. MENETAPKAN sasaran kinerja pegawai dan penilaian kinerja pegawai; c. MENETAPKAN kenaikan gaji berkala; d. MENETAPKAN cuti selain cuti di luar tanggungan negara dan cuti yang akan dijalankan di luar negeri; e. MENETAPKAN surat penugasan pegawai; f. menjatuhkan hukuman disiplin pegawai tingkat ringan; g. menyampaikan usul mutasi kepegawaian kecuali perpindahan antar instansi; h. memberikan tugas/izin belajar; i. memberikan izin mengikuti seleksi JPT atau Jabatan Administrasi; dan j. mengusulkan pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi. (7) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6), dikecualikan bagi Plt. yang penunjukannya ditetapkan oleh PRESIDEN.

Pasal 10

Koreksi

(1) Penugasan Plh. ditetapkan untuk jangka waktu paling singkat 3 (tiga) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari. (2) Penugasan Plt. ditetapkan untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan. (3) Dalam hal sampai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan belum diperoleh pelaksana tugas definitif, Plt. dapat diberikan perpanjangan 1 (satu) kali penugasan. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikecualikan bagi Plt. yang penunjukannya ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 11

Koreksi

(1) PNS yang diangkat menjadi Plt. dapat diberikan tambahan Tunjangan Kinerja. (2) Tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Plt. yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender. (3) Tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut: a. PNS yang ditunjuk sebagai Plt. pada Jabatan yang setingkat dengan Jabatan definitifnya menerima tambahan 20% (dua puluh persen) dari Tunjangan Kinerja pada Jabatan yang dirangkapnya; dan b. PNS yang ditunjuk sebagai Plt. pada Jabatan satu tingkat lebih tinggi dari Jabatan definitifnya menerima tambahan tunjangan kinerja sebesar selisih antara tunjangan kinerja pada Jabatan definitifnya dengan tunjangan kinerja pada Jabatan yang dirangkapnya. (4) Pembayaran tambahan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada bulan pembayaran tunjangan kinerja berikutnya. (5) Plt. dengan jangka waktu menjabat kurang dari 1 (satu) bulan tidak berhak mendapatkan tambahan Tunjangan Kinerja.

Pasal 12

Koreksi

PNS yang mendapat penunjukan sebagai Plh. atau Plt. sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya berdasarkan Surat Perintah yang sudah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 13

Koreksi

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Desember 2024 Plt. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, Œ MUHAMMAD YUSUF ATEH Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN FORMAT SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA HARIAN SURAT PERINTAH PELAKSANA HARIAN Nomor: ……………………………….. *) Dasar : 1. Peraturan PRESIDEN Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan PRESIDEN Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 2. ………………………………..(Keputusan Pengangkatan Pejabat Penandatangan); 3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian; 5. …………………………………………………………………………….; MENUNJUK: Kepada : Nama : ………………………………………………… *) NIP : ………………………………………………….*) Pangkat/Gol.ruang : ………………………………………………… *) Jabatan : ………………………………………………… *) Unit Kerja : ………………………………………………… *) Untuk : 1. Terhitung mulai tanggal …………….. sampai dengan tanggal ……………… disamping jabatannya sebagai …………….. **) juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian ……………………… ***) 2. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal … ……………****) ……………*****) Tembusan Yth: 1. ………………………………; *) 2. ………………………………. *) Keterangan: *) : isi sesuai dengan kebutuhan **) : isi sesuai dengan jabatan definitif yang diduduki saat ini ***) : isi jabatan yang akan diduduki ****) : isi jabatan penandatangan *****) : isi nama pejabat penandatangan Plt. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD YUSUF ATEH LAMPIRAN II PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN FORMAT SURAT PERINTAH SEBAGAI PELAKSANA TUGAS SURAT PERINTAH PELAKSANA TUGAS Nomor: ……………………………….. *) Menimbang : a. bahwa Sdr. …………………… NIP ……………., jabatan ………….., *) sedang berhalangan tetap; b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk menunjuk Pelaksana Tugas …………….. ***) Dasar : 1. Peraturan PRESIDEN Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan PRESIDEN Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan PRESIDEN Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 2. ………………………………..(Keputusan Pengangkatan Pejabat Penandatangan); 3. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 4. Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian; 5. …………………………………………………………………………….; MENUNJUK: Kepada : Nama : ………………………………………………… *) NIP : ………………………………………………….*) Pangkat/Gol.ruang : ………………………………………………… *) Jabatan : ………………………………………………… *) Unit Kerja : ………………………………………………… *) Untuk : 1. terhitung mulai tanggal …………….. sampai dengan pejabat definitif mulai aktif *) disamping jabatannya sebagai …………….. **) juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas ……………………… ***) 2. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh tanggung jawab. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal … ……………****) ……………*****) Tembusan Yth: 1. ………………………………; *) 2. ………………………………. *) Keterangan: *) : isi sesuai dengan kebutuhan **) : isi sesuai dengan jabatan definitif yang diduduki saat ini ***) : isi jabatan yang akan diduduki ****) : isi jabatan penandatangan *****) : isi nama pejabat penandatangan Plt. KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN REPUBLIK INDONESIA, ttd MUHAMMAD YUSUF ATEH

Peraturan Badan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB III

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13